Page 21 - MAJALAH 89
P. 21

LAPORAN  UTAMA





                                                                                 luruh usulannya.
                                                                                    F-PPP  berharap  Prolegnas  RUU
                                                                                 Prioritas 2012 mudah-mudahan telah
                                                                                 dapat  mengapresiasi  keinginan  ber-
                                                                                 bagai pihak.
                                                                                 F-PKB : Sejumlah RUU Diminta
                                                                                 Harus Benar-benar Dipastikan
                                                                                 Dibahas dan Diselesaikan Tahun
                                                                                 2012
                                                                                    F-PKB  pada  dasarnya  menyetujui
                                                                                 daftar  Prolegnas  RUU  Prioritas  2012
                                                                                 namun  sejumlah  RUU  diminta  harus
                                                                                 benar-benar  dipastikan  dibahas  dan
                                                                                 diselesaikan pada tahun 2012.
                                                                                    Juru  bicara  F-PKB    H.  Otong  Ab-
                                                                                 durahman  mengatakan,    hal  ini  sa-
                                                                                 ngat  penting,  mengingat  terdapat
                                                                                 beberapa  pembahasan  RUU  yang
                                                                                 dalam kenyataannya tidak mengalami
                                                                                 perkembangan yang berarti dan sela-
                                                                                 lu tertunda. Sementara kehadiran be-
                                                                                 berapa RUU tersebut sudah dirasakan
                                                                                 sangat  mendesak,  baik  karena  ke-
                                                                                 pentingan aktual dan faktual, maupun
                                                                                 karena  kepentingan  strategis  yang
                                                                                 akan  dihadapi  dalam  waktu  dekat,
                                                                                 misalnya RUU Perubahan atas UU Pe-
                                                                                 milu, Pemilukada, dan lain-lain.
                                                                                    Sejumlah RUU yang diminta F-PKB
                                                                                 harus  benar-benar  dipastikan  untuk
                                                                                 dibahas dan diselesaikan pada tahun
                                                                                 2012,  antara  lain    penyelesaian  RUU
                                                                                 Perubahan  atas  UU  No.  10  Tahun
                                                                                 2008  tentang  Pemilu  anggota  DPR,
                                                                                 DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupa-
                                                                                 ten/Kota  karena  untuk  menghindari
                                                                                 kemungkinan terjadi kelambanan dan
           Perwakilan dari fraksi Demokrat menyerahkan Pendapat Mini Fraksi kepada Pemerintah  ketidaksiapan  semua  pihak  dalam
            menuhi berbagai kriteria.         dibahas  seketika  sesudah  rancangan   menghadapi Pemilu 2014.
               Munculnya  perbedaan  pendapat   Prolegnas  ditetapkan  dalam  rapat   Kemudian  penyelesaian  RUU  Pe-
            dalam  menentukan  prioritas  dan   Paripurna.  Akibatnya,  lahir  banyak   milu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
            RUU yang diusulkan lebih disebabkan   sekali  RUU  yang  belum  tentu  ditata   Daerah,  RUU  Pemilu  Presiden  dan
            karena banyak RUU, baik yang diusul-  ulang kembali, diharmonisasikan dan   Wakil Presiden, RUU tentang Peruba-
            kan  oleh  Pemerintah,  Fraksi,  Komisi,   bahkan dikelompokkan dan disatukan   han atas UU No. 32 Tahun 2004, dan
            Baleg, DPD maupun masyarakat yang   dalam suatu RUU.                 RUU  tentang  Desa.  Agar  semakin  ti-
            tidak  lengkap  dan  belum  menjadi   Hal  itu  disampaikan  juru  bicara   dak  tertunda  F-PKB  meminta  kepa-
            draft RUU dalam pengertian sesung-  F-PPP.  Zainut  Tauhid  Sa’adi,    dalam   da  Pemerintah  untuk  mengirimkan
            guhnya. Sebagian hanya berupa judul   pembahasan Prolegnas RUU Prioritas   segera  naskah  akademi  dan  naskah
            saja,  sementara  sebagian  yang  lain   2012 fraksinya mengusulkan 43 buah   RUU.
            meski  sudah  dilengkapi  naskah  aka-  RUU, dan menganggap usulan itu cu-  Ada  lagi,  RUU  tentang  Perlakuan
            demi dan penjelasan substansi tetapi   kup  realistis  dengan  menyesuaikan   Khusus Daerah Kepulauan, RUU Jami-
            belum diharmonisasikan.           usulan  komisi,  walau  tetap  berbesar   nan Produk Halal, RUU tentang Keru-
               Tidak  banyak  usulan  yang  siap   hati jika Panja tidak menyepakati se-  kunan  Antar  Umat  Beragama,  RUU







                                                                                                                                                                                                        | PARLEMENTARIA  |  Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
               | PARLEMENTARIA |  Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 89
                                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                        P
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26