Page 24 - MAJALAH 89
P. 24

Prolegnas 2012



                                            Harus Lebih Realistis






                       Ferdiansyah Anggota Badan Legislasi DPR RI (Baleg) mengharapkan   Program
                                                 Legislasi Nasional 2012 (Prolegnas 2012)lebih realistis.
                Untuk itu ia menginginkan pemerintah dan dewan duduk bersama untuk melakukan
               pembahasan  Prolegnas 2012, agar  Prolegnas 2012 tersebut ditetapkan lebih realistis
            dan fokus berdasarkan kebutuhan,  bukan sekedar kuantitas  tapi lebih mengedepankan
                                                             kualitas daripada undang-undang itu sendiri.


                erdi menjelaskan  dengan meng-
                hasilkan  undang-undang    yang
            Fmemiliki  kualitas,  diharapkan
            tidak  akan  ada  lagi    kekhawatiran
            suatu undang-undang  akan di yudi-
            sial review oleh Mahkamah Konstitusi
            (MK) dikemudian hari.
                 Agar  suatu  undang-undang  ti-
            dak di yudisial review oleh MK, Ferdi
            mengusulkan Tata Tertib DPR RI (Ta-
            tib)    tentang  prosedur  pembahasan
            sebuah  Rancangan  Undang-undang
            (RUU)  direvisi dengan menambahkan
            melakukan konsultasi kepada MK. “Hal
            ini agar  sebuah undang-undang  ja-
            ngan diyudisial review,  jadi ketika un-
            dang-undang ini  akan disahkan kita
            konsultasi dulu ke MK,” jelas Ferdi.
                 Merevisi  prosedur  yang  ada  di
            Tatib DPR  yaitu memasukan adanya
            forum konsultasi dengan MK, dimak-
            sudkan  untuk  mengantisipasi    agar
            jangan ada undang-undang yang di-
            yudisial review secara keseluruhan.
                 “Paling   tidak   seperti Undang-
            undang  Badan  Hukum  Pendidikan,
            jika yang diyudisial review hanya be-
            berapa  ayat  masih  enak  tapi  kalau
            satu  buah  undang-undang  diyudi-
            sial review  sudah tidak  ada payung
            hukum   lagi,”  papar politikus Partai
            Golkar.
               Menurutnya perlu dibuat  strategi
            ulang untuk penuntasan pembahasan
            RUU  di  DPR.  Karena      bicara  jumlah
            agak tidak mungkin jika  dewan  dalam
                                                                           Anggota Badan Lesgilasi (Baleg) DPR RI, Ferdiansyah





                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                             1

                                                                                             Edisi 89
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29