Page 25 - MAJALAH 89

LAPORAN UTAMA

itu. Apakah masa sidang itu ikut dihi-
tung? Apalagi inisiatif itu datang dari
pemerintah berarti satu sidang itu
sudah habis untuk masing-masing
fraksi membuat DIM,” papar Fedi.
Diterangkan Ferdi bahwa perlu
pencermatan ulang bagi DPR khu-
susnya Pimpinan Dewan karena ini
bukan masalah sederhana dan harus
cepat disikapi.
“Saat kami menjadi Pimpinan
Pansus BPJS, hal ini kami lontarkan
berkali-kali kepada pimpinan dewan.
Untuk dianalisa dan diputuskan, kalau
perlu panggil ahli hukum tata negara
karena hal ini pasti akan terulang,”
jelasnya.
Suasana sidang Paripurna Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 di Gedung DPR RI Lalu bagaimana jika dalam pem-
setahun membahas 70 RUU dalam lum, masih ada sekitar 54 RUU yang bahasan terjadi deadlock, kemudian
rangka peningkatan kualitas legis- outstanding dan RUU tersebut paling muncul Daftar Inventaris Baru (DIM)
lasi dewan. Sebab dewan juga harus banyak dari pemerintah,” ujarnya. baru yang akan dibahas seperti pada
melaporkan sebuah undang-undang “Kenyataan demikian, apakah re- RUU BPJS? Tentunya pembahasan
yang sudah selesai kepada Paripurna alistis membahas 70 undang undang akan kembali dari awal lagi.
DPR RI yang merupakan forum yang dalam setahun?,” tambahnya. Seha- Ferdi berharap kepada pimpinan
paling tinggi. rusnya menurut Ferdi dalam satu dewan dan seluruh anggota jika
Dengan adanya undang-undang tahun anggaran maksimum sekitar membahas suatu undang-undang
yang di yudisial review oleh MK meru- 30an RUU. harus dihitung kembali soal teng-
pakan salah satu kerugian negara. Ferdi menerangkan bahwa kebi- gang waktu diterimanya suatu RUU
“Kerugian negara bukan sekedar jakan dan strategi dalam menentukan oleh Dewan dan jika ditengah-
korupsi tapi juga akibat sebuah ke- RUU prioritas harus dirubah, misalnya tengah pembahasan ada DIM baru
bijakan yang salah,” kata Anggota dengan mengkelompokan rumpun yang dibahas.
Komisi Pendidikan DPR RI. RUU seperti dulu. Undang-undang Hal ini perlu diantisipasi oleh
Sebenarnya ini harus dicermati Parpol, undang-undang penyelang- pimpinan dewan, karena Ferdi yakin
oleh KPK. KPK harus lebih banyak garaan Pemilu dibuat satu paket. dan percaya akan muncul lagi pemba-
prefentif. Prefentifnya agar suatu Undang-undang KPK, Kejaksaan dan hasan undang-undang seperti terse-
undang-undang jangan di diyudisial MA jadi satu paket. but di atas.
review. Jika satu undang-undang di Ferdi juga mengusulkan ketika Selain mengenai pengitungan
yudisial review diperkirakan kerugian DPR membahas sebuah RUU prioritas pembahasan suatu undang-undang,
negara mencapai sepuluh miliar. harusnya pimpinan dewan mengawal Ferdi juga menginginkan Pimpinan
Karena pembahasan satu undang- dan mengawasi, dengan mengandal- Dewan dan Anggota Dewan bersa-
undang DPR menggunakan anggaran kan komunikasi agar tidak terjadi ke- ma-sama mempublikasikan undang-
sekitar empat miliar, begitu pula de- vakuman seperti pada pembahasan undang yang berasal dari pemerintah
ngan pemerintah. RUU BPJS. dan undang-undang yang berasal dari
Menurut Ferdi, DPR akan melaku- Kemudian mengenai penghitun- dewan. Sehingga masyarakat menge-
kan evaluasi dalam menentukan RUU gan lamanya pembahasan suatu RUU, tahui mana sebenarnya yang men-
Prioritas 2012. Ferdi menambahkan Ferdi mengharapkan ditinjau kembali. jadi tugas dewan dan mana yang
DPR masih ada hutang pembahasan Karena banyak sekali RUU disampai- tugasnya pemerintah.
RUU di 2010 dan 2011. Di 2011 ma- kan Presiden pada pertengahan atau “Dan masyarakat mengerti bahwa
sih ada sekitar 34 RUU yang belum di akhir masa sidang. tidak semuanya menjadi tugas dari
terselesaikan ataupun belum sempat “Bagaimana dengan RUU yang pemerintah untuk membuat undang-
dibahas. disampaikan pada pertengahan masa undang karena ada hak inisiatif DPR
“Jika menggunakan tiga kategori sidang dan masa sidangnya pendek? RI, namun kesemuanya dibahas ber-
yaitu sudah dibahas belum selesai, sudah tidak efektif, apa yang bisa di- sama dewan,” tukasnya mengakhiri.
baru akan dibahas, sama sekali be- lakukan diwaktu yang sempit seperti (sc)

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 | 7
TH. XLII, 201 |
ARIA |
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 89
ARLEMENT
P