Page 22 - MAJALAH 89

tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi,
RUU tentang Pendidikan Kedokteran,
RUU tentang Perubahan UU No. 13
Tahun 2008 tentang Penyelengga-
raan Haji, RUU tentang Pengelolaan
Keuangan Haji, dan RUU tentang Pe-
nanganan Konflik Sosial.
Amandemen atau revisi UU ten-
tang Bank Indonesia, UU Pasar Modal,
UU Perbankan, dan RUU Jaring Pen-
gaman Sistem Keuangan. RUU ten-
tang Perubahan atas UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, RUU
tentang Perubahan atas UU No. 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Penandatangan Penetapan Prolegnas 2012 oleh masing-masing fraksi di DPR
di Luar Negeri, dan RUU tentang Per-
cepatan Pembangunan Daerah Ter- 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan nyusunan Prolegnas RUU Prioritas
tinggal. DPRD. Serta UU No. 2 Tahun 2008 Tahun 2012 sepanjang memenuhi
F-PKB juga memberikan catatan yang tidak saja menjadi sorotan ma- pertimbangan yang disampaikannya.
khusus dan mengharapkan kepada syarakat saat ini, tetapi juga berkaitan Setelah melalui proses pembahasan
Pemerintah untuk benar-benar me- dengan agenda politik dan Pemilu di yang luar biasa di Panja dan rapat ber-
nyelesaikan draft RUU tentang Kitab tahun 2014 mendatang yang sudah sama Pemerintah, F-PKS melalui juru
Undang-Undang Hukum Pidana, RUU semakin mendekat. bicaranya H. Mardani berpendapat,
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Dengan sejumlah RUU di masa ada tiga prinsip yang harus menjadi
Korupsi, RUU tentang Kitab Undang- kerja DPR RI di tahun 2012, F-PD ber- perhatian dan harus terkandung dalam
Undang Hukum Acara Pidana supaya harap, secara konsekwen anggota De- penyusunan Prolegnas RUU Prioritas
dapat dibahas pada tahun 2012. wan serius dan dapat menggunakan 2012, yaitu : pertama, penyusunan daf-
waktu yang terdia bagi pembahasan tar RUU didasarkan adanya perintah
F-PD : Berharap Tahun 2012, seluruh RUU itu dengan baik. UUD RI Tahun 1945, Tap MPR dan pe-
Anggota Dewan Dapat Serius Kehadiran secara fisik maupun rintah UU lainya.
Bahas RUU ketersediaan sarana dan pra sarana Kedua, didasarkan pada sistem
F-PD melalui juru bicaranya Paula penunjang kerja bagi pembahasan perencanaan pembangunan nasio-
Sinjal menyatakan menyetujui Pro- RUU harus secara serius ditangani nal, rencana pembangunan nasional,
legnas RUU Prioritas 2012 sembari dengan baik. SDM dengan kualitas rencana pembangunan jangka pan-
berharap anggota DPR RI dapat se- yang memadai harus tersedia guna jang nasional, rencana pembangunan
cara serius, dan dapat menggunakan mendukung percepatan pembahasan jangka pendek, rencana kerja Peme-
waktu yang tersedia untuk membahas setiap RUU. rintah dan rencana strategis DPR, dan
seluruh RUU yang telah disepakati Disamping administratif yang ketiga, penyusunan daftar RUU atas
dengan baik . bersifat birokratis harus dipersingkat, adanya aspirasi dan kebutuhan hukum
Lebih jauh diungkapkan juru bi- dan bahkan dihilangkan dalam upaya masyarakat.
cara F-PD Paula Sinjal, pada masa ker- mempercepat proses pembahasan Selanjutnya F-PKS berpendapat,
ja DPR RI tahun 2010 - 2014 terdapat dan penyelesaian RUU, serta angga- penyusunan daftar Prolegnas RUU Pri-
248 RUU, dan baru saja disepakati 66 ran yang tersedia tepat waktu. oritas 2012 dari DPR RI perlu mendapat
RUU menjadi prioritas pembahasan Namun diingatkan, tentunya pro- catatan, antara lain F-PKS memberikan
untuk masa kerja DPR RI tahun 2012 ses percepatan penyelesaian sebuah apresiasi kepada Komisi II dan Baleg
dan sekitar 5 RUU kumulatif terbuka. RUU dilakukan tanpa menghilangkan DPR RI yang meloloskan RUU tentang
Dari 66 RUU itu, 24 RUU naskah makna kualitas dari UU itu sendiri. Pertanahan, karena RUU itu merupakan
akademiknya harus disiapkan oleh upaya revitalisasi UU No. 5 tentang Po-
Pemerintah, dan 42 RUU naskah aka- F-PKS : Menyetujui Penyusunan kok-Pokok Agraria yang sudah berlaku
demiknya disiapkan oleh DPR RI. Prolegnas RUU Prioritas 2012 sejak lama tetapi masih ada kesulitan
Dari total RUU itu yang menjadi Dengan Catatan bagi masyarakat dalam mendapatkan
urgensi pembahasan, antara lain RUU Fraksi Partai Keadilan Sejahtera hak untuk diakui kepemilikan lahannya
tentang Perubahan UU. No. 10 Tahun (F-PKS) menyatakan menyetujui pe- melalui sertifikasi.

| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 89
ARLEMENT
P