Page 23 - MAJALAH 89

LAPORAN UTAMA

“PKS akan mengawal RUU ini agar gas menolak RUU tentang Perubahan RUU Pengakuan dan Perlindungan
kewajiban negara kepada masyarakat atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Hak-hak Masyarakat Adat dimasuk-
untuk memberikan sertifikasi secara Ketenagakerjaan sebagai RUU Priori- kan sebagai prioritas Prolegnas 2012.
gratis sehingga asset lahan masyara- tas 2012 karena muatan UU Ketena- RUU tersebut penting untuk mem-
kat yang tidak terpakai masih dapat gakerjaan ini sudah cukup melindungi berikan pengakuan dan perlindungan
dihidupkan dan bisa menjadi sarana kepentingan buruh dan dunia usaha. atas hak-hak masyarakat adat seperti
akses ke perbankan demi kesejahte- “F-PKS memandang justru ke- diamanatkan dalam pasal 18 B ayat 28
raan rakyat,” paparnya. kurangannya adalah pada law en- I ayat (2) UUD 1945, demi keutuhan
F-PKS juga memberikan apresiasi forcement dan daya eksekusinya yang NKRI dan kebhinekaan. Untuk itu
kepada Komisi IX dan Baleg DPR RI harus dioptimalkan oleh Pemeintah,” F-PDIP telah siap dengan draft
yang meloloskan RUU tentang Pe- tegasnya. dan naskah akademik terkait RUU
rubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tersebut.
tentang Penempatan dan Perlindu- F-PDIP : Bersikap Menolak Pada bagian lain, F-PDIP mengi-
ngan TKI di Luar Negeri. Terhadap RUU Jaminan Produk ngatkan tentang kewajiban para pem-
F-PKS berpendapat, RUU terse- Halal dan Menolak Usulan buat UU, baik DPR RI maupun Peme-
but sangat mendesak dan darurat Pemerintah Untuk Masukkan rintah untuk mampu menangkap
karena bukan hanya untuk melin- RUU Perubahan UU No. 13 Tahun sebesar-besarnya kehendak rakyat
dungi TKI tetapi juga untuk menjun- 2003 Dalam Prolegnas 2012 yang mendesak dan penting, sehing-
jung tinggi harkat serta martabat TKI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia ga daftar RUU prioritas dalam Pro-
dalam mendapatkan haknya untuk Perjuangan bersikap menolak terha- legnas Tahunan 2012 tersebut dapat
kesejahteraan. PKS akan mengawal dap RUU Jaminan Produk Halal jika menjawab tuntutan rakyat yang nya-
muatan RUU agar pemerintah pro ak- dalam RUU diterapkan prinsip man- ta, mendesak, dan sebaliknya sedapat
tif membela kepentingan TKI di luar datory bagi semia pelaku usaha untuk mungkin menghindari “vested inte-
negeri. mendaftarkan produknya guna mem- rest” demi status quo kekuasaan dan
Apresiasi lainnya diberikan kepa- peroleh sertifikat hal dan nomor re- akumulasi kapital semata-mata.
da Komisi VI dan Baleg DPR RI yang gistrasi halal. Karena itu F-PDIP berpandangan,
meloloskan RUU tentang BUMN, F-PDIP juga menolak terhadap Prolegnas 2012 seharusnya menem-
Komisi VII dan Baleg DPR RI yang usulan Pemerintah untuk memasuk- patkan RUU yang urgen dan signifikan
meloloskan RUU tentang Perubahan kan RUU Perubahan UU No. 13 Ta- bagi hajat hidup orang banyak dan
atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang hun 2003 tentang Ketenagakerjaan di sedapat-dapatnya mengurangi pem-
Minyak dan Gas Bumi, Komisi VIII dan dalam Prolegnas 2012 dengan alasan bahasan RUU yang tidak berpengaruh
Baleg DPR RI yang meloloskan RUU RUU itu cenderung berorientasi pada penting dalam kehidupan rakyat.
tentang Perubahan atas UU No. 13 pemiskinan buruh. F-PDIP juga menegaskan kembali
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Selain itu, F-PDIP melalui juru pendiriannya, penyusunan dan pemba-
Ibadah Haji, dan Komisi IX dan Baleg bicara Ari Wibowo menyampaikan hasan setiap RUU wajib mendasarkan
DPR RI yang meloloskan RUU tentang bahwa dalam studi harmonisasi pe- pada Pancasila dan Undang-Undang
Perlindungan PRT. rundang-undangan yang dilakukan Dasar 1945 sebagai pedoman pokok
Selanjutnya F-PKS juga memberi- F-PDIP terhadap 1.467 UU yang disu- penyusunan Undang-Undang RI.
kan catatan terhadap usulan penyu- sun sejak 1945 sampai dengan 2011 Adalah kewajiban DPR dan Peme-
sunan Prolegnas RUU Prioritas 2012 menunjukkan arah orientasi politik rintah untuk mengawal konstitusi,
dari Pemerintah, antara lain F-PKS legislasi nasional sejak orde baru di- agar setiap rumusan apapun dalam
mendesak Pemerintah serius men- lanjutkan masa reformasi bergeser UU tidak bertentangan dengan UUD
yelesaikan tiga paket RUU, yaitu RUU menjauh dari amanat konstitusi UUD 1945.
tentang KUHP, RUU tentang Pembe- 1945 dan mengarah kepada libera- “Untuk itu, memahami keseluruhan
rantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lisasi di segala bidang. proses pergulatan dalam perumusan
RUU tentang Kitab Undang-Undang Untuk itu, F-PDIP berpendapat, konstitusi sungguh penting, mema-
Hukum Acara Pidana dengan secara maka dalam Prolegnas harus dima- hami “original intent” mesti men-
pro aktif mengumpulkan dan meng- sukkan Perubahan RUU Perjanjian jadi kesadaran kita bersama, dengan
kaji bersama para pakar dan seluruh Internasional sebab banyak perjan- senantiasa melakukan harmonisasi
stakeholder karena kelemahan pe- jian nasional di bidang ekonomi, vertikal dan harmonisasi horisontal se-
negakan hukum di Indonesia salah perdagangan, sumberdaya alam yang cara lebih bersungguh-sungguh guna
satunya disebabkan oleh kelemahan mempengaruhi dan merugikan hajad menghindari lahirnya pasal dan ayat
muatan ketiga RUU itu. hidup seluruh rakyat. yang bertentangan dengan Konstitusi
Disamping itu F-PKS secara te- F-PDIP juga mengusulkan agar maupun UU lainnya,” jelasnya. (tt,sc).

| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
|
TH. XLII, 201 |
Edisi 89
1
P
ARLEMENT