Page 64 - MAJALAH 89

embatan kabel gantung Kukar
sepanjang 710 meter tersebut
Jdibangun oleh PT Hutama Karya
sejak 1995 hingga 2001, dengan kon-
sultan PT Perentjana Djaja. Anggaran
jembatan itu sebesar Rp 150 miliar
berasal dari tiga pihak, yakni APBN di
Kementerian PU, APBD Pemprov, dan
APBD Pemkab Kukar. Namun, kepe-
milikan dan perawatan jembatan itu
adalah tanggung jawab pemerintah
Kabupaten Kukar. Sementara peme-
liharaan Jembatan Kukar dilakukan
oleh PT Bukaka Teknik Utama. Bahkan,
tujuh pekerja PT Bukaka yang tengah
melakukan pemeliharaan saat itu ikut
tenggelam.
Peristiwa robohnya jembatan
tersebut mendapat respons dari be-
berapa anggota dewan, diantaranya,
Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widi-
ana Adia, Dia mengusulkan, Komisi V
DPR membentuk Panitia Kerja (Panja)
kasus Runtuhnya Jembatan Tengga-
rong atau Jembatan Mahakam. Pem-
bentukan Panja ini bertujuan untuk
mengungkapkan fakta-fakta penye-
bab runtuhnya jembatan tersebut.
Panja ini akan menggali informasi dari
tim-tim independen maupun para pa-
kar agar memperoleh fakta dan infor-
masi yang benar.
Panja juga diharapkan bisa me-
rekomendasikan revisi aturan perun-
dangan-undangan terkait pembangu-
nan dan oemeliharaan jalan raya dan
jembatan agar ke depan kasus serupa
tidak terulang kembali. Demikian di-
katakan Anggota Komisi V DPR RI,
Yudi Widiana Adia saat bersama tim
pencari fakta Komisi V meninjau loka- Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim
si runtuhnya Jembatan Tenggarong, mampuan dan kualitas anak bangsa pal tongkang yang menabrak pilar
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini membangun infrastruktur sehingga jembatan dan secara teknis tidak
baru-baru ini menjadi kontraproduktif,” ujar Yudi. mungkin mengingat lebar sungai
Selain itu, lanjut Yudi, Panja juga Lebih lanjut Yudi mengatakan, cukup panjang dan sehingga kon-
dibentuk untuk mengakhiri polemik aturan perundang-undangan yang struksi jembatan tidak menghalangi
antar siapa yang harus bertanggung- ada memang tidak secara spesifik arus kendaraan di permukaan atau
jawab atas persoalan ini mengingat mengatur soal jembatan. Aturan hu- badan sungai. Yudi khawatir isu terse-
sat ini terjadi upaya saling lempar kum yang ada menyamaratakan pem- but dikembangkan untuk mengalih-
tanggung jawab antar instansi terkait. leiharaan jembatan dengan peme- kan tanggungjawab terkait prosedur
Saling lempar tanggung jawab itu bu- liharaan jalan sehingga hal itu perlu pemeliharaan jembatan.
kan hanya tidak akan menyelesaikan direvisi. Temuan Komisi V lainnya bahwa
masalah, namun juga memperburuk Berdasarkan fakta yang dikum- beberapa hari sebelum kejadian, te-
citra Indonesia khususnya soal ke- pulkan di lapangan, tidak ada ka- patnya pada hari Senin (21/11) hing-

6

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 | 6
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 89