Page 69 - MAJALAH 83
P. 69

LIPUTAN  KHUSUS



            “ Demokrasi Tidak




            Bisa Didikte ”



                                                                                 emergency item,” tandas Nurhayati.
                                                                                     Resolusi menegaskan pentingnya
            DPR RI menegaskan proses demokrasi                                   seluruh negara di dunia menghormati
                                                                                 hak menentukan nasib politik sendiri
            tidak bisa didikte ataupun diintervensi                              tanpa  campur  tangan  pihak  luar  se-
                                                                                 suai  kaidah-kaidah  hukum  internasi-
            oleh pihak luar karena demokrasi ideal                               onal, menyelenggarakan pemilu yang
                                                                                 bebas  dan  adil  sesegera  mungkin,
            adalah demokrasi yang tumbuh dari                                    serta  menegaskan  pentingnya  peran
                                                                                 perempuan dalam demokrasi.
            dalam (homegrown democracy).                                             Selain  Sidang  Umum,  delegasi
                                                                                 terlibat  dalam  berbagai  persidangan
                                                                                 seperti  sidang  komisi  I  yang  mem-
                                                                                 bahas  tentang  kekerasan  dalam  Pe-
                                                                                 milu,  Komisi  II  yang  membahas  me-
                                                                                 ngenai  pembangunan  berkelanjutan,
                                                                                 Komisi III yang membahas mengenai
                                                                                 transparansi  dan  akuntabilitas  partai
                                                                                 politik serta pemilu. Delegasi juga me-
                                                                                 nyampaikan pandangan mereka dalam
                                                                                 Diskusi Panel dengan tema Achieving
                                                                                 MDGs  with  Equity  for  Children  serta
                                                                                 sidang Women Parliamentarians yang
                                                                                 diikuti oleh Puan Maharani dan Evita
                                                                                 Nursanty. DPR juga memimpin sidang
                                                                                 Coordinating  Committee  of  Women
                                                                                 Parliamentarians  serta  Sidang  Asia
                                                                                 Pacific Group (APG).
                                                                                     Dalam  sidang  Komisi  I  yang  di-
                                                                                 wakili Evita Nursanty dan Max Sopa-
            Nurhayati Assegaf (tengah), delegasi Indonesia untuk Sidang Umum ke-124 Inter-Parliamentary Union (IPU)
                                                                                 cua, delegasi menegaskan pentingnya
               Nilai-nilai  dasar  demokrasi  harus   kalangan parlemen dunia yang meng-  peran-peran pemantau untuk mening
               tumbuh  berdasarkan  kehendak   gelar sidang umum  di Panama City,   katkan  kualitas  pemilu.  ”Namun,  ke-
            ”rakyat  dan  cita-cita  mereka,”  te-  Panama, ini.                 beradaan pihak internasional sebagai
            gas  Nurhayati  saat  menyampaikan    Sikap  politik  DPR  RI  tersebut   pemantau harus sesuai peraturan na-
            pandangan DPR RI dalam sesi General   membuat  usulan  emergency  item   sional, dan harus memiliki batas wak-
            Debate.                           bertajuk  Strengthening  Democratic   tu,” jelas Evita.
                Demikian  salah  satu  pandangan   Reform in Emerging Democracies in-  Sementara  di  sidang  Komisi  II
            yang disampaikan oleh DPR RI terkait   cluding North Africa and the Middle   yang diwakili Dodi Reza Alex Noerdin,
            gejolak politik di Libya dan di nega-  East  yang  diajukan  Indonesia,  dires-  delegasi  DPR  mengungkapkan  pen-
            ra-negara  Timur  Tengah  serta  Afrika   pon  respon  positif  seluruh  delegasi   tingnya komitmen sharing benefit ter-
            Utara  lainnya  pada  Sidang  Umum   parlemen  yang  hadir  di  IPU.  ”Indo-  hadap  eksploitasi  sumber  daya  alam
            ke-124,  Inter-Parliamentary  Union   nesia  dipercaya  memimpin  drafting   sebagaimana  disepakati  dalam  Pro-
            (IPU) yang berlangsung Jumat (15/4)   committee yang beranggotakan Arab   tokol Nagoya tentang Convention on
            hingga  Rabu  (20/4).  Gejolak-gejolak   Saudi, Oman, Belanda, Belgia, Austra-  Biodiversity  2010.  ”Untuk  Komisi  III,
            politik yang saat ini mencuat tersebut   lia, India, Republik Korea, Mexico, Ve-  kami  menegaskan  transparansi  juga
            telah  mengemuka  dan  menarik  per-  nezuela, Republik Togo, Selandia Baru,   bersinggungan  dengan  aturan  legal
            hatian  dunia  internasional,  termasuk   Iran dan Indonesia untuk membahas   anti-korupsi termasuk United Nations






             0                                                                                                                                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 83 TH. XLII, 2011 |  1
                                                                                                                                                                                                                                          1
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                        |
             0 | PARLEMENTARIA |  Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                        P
                                                                                                                                                                                                                                       1

                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 83
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74