Page 4 - MAJALAH 133

ASPIRASI

Tuntutan atas Penolakan Peresmian Bandara di Amtufu

Dengan ini kami mengutarakan pernyataan sikap c. Selidiki dokumen proses pembayaran lahan
menolak peresmian Bandara di Amtufu, Maluku Tenggara Bandara seluas 350 Ha di Amtufu
Barat dan peresmian patung di wilayah Petuanan Amtufu d. Hentikan kekerasan struktural bagi masyarakat
serta tuntutan masyarakat tradisional Amtufu terkait tradisional Amtufu
perihal tersebut. e. Hentikan praktek pelemahan nilai budaya masya-
Bahwa tuntutan yang ingin kami sampaikan adalah: rakat Tanimbar dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
a. Revisi nama Bandara Amtufu Demikian agar Ketua DPR RI dapat mempertimbangkan
b. Selidiki dokumen proses pengusulan nama aspirasi tersebut.
Bandara di Amtufu. Jos Malindar, Maluku Tenggara Barat

Realisasi Tuntutan Perbaikan Jalan

Kami adalah wakil masyarakat Desa Nggelu yang namun ketika musim hujan tiba kondisi jalan kembali
rusak sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan
menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan Papa- jasa transportasi roda dua ataupun roda empat.
Nggelu sepanjang 13,5 Km yang digunakan sejak 1996 Bahwa sejak 2003 Ormas di Desa Nggelu telah
dan saat ini dalam kondisi rusak karena sering tergenang mengusulkan perbaikan jalan kepada Pemda Bima
banjir. Hal ini dikarenakan medan jalan tersebut namun tidak ada realisasi. Pada 2007, Bupati Bima
melewati pegunungan/hutan sementara parit yang ada telah meninjau langsung kondisi jalan dan berjanji akan
tidak mampu menampung air sehingga berakibat banjir segera memperbaiki, namun pelaksanaannya ditunda
jika musim hujan tiba. dengan alasan biaya yang cukup besar.
Bahwa situasi jalan tersebut, telah menimbulkan Kami memohon bantuan agar perbaikan jalan
korban jiwa, menyulitkan warga untuk beraktivitas, tersebut dapat segera direalisasikan.
tingginya biaya transportasi dan warga tidak dapat
menjual hasil alam ke desa lain. Warga telah bergotong Dedi Irawan, Nusa Tenggara Barat
royong untuk memperbaiki jalan secara swadana,

Harapan dan Imbauan Kepada DPR/ Pengaduan tentang

DPD RI Terpilih Periode 2014-2019 Tiang Sutet

Kami hanya ingin menyampaikan harapan agar ketiga komponen Saya sampaikan akibat pemasangan
pemimpin tertinggi (DPR RI, MPR RI, dan Presiden/Wakil Presiden) bersatu, tiang T 25 dan T 26 tersebut, tanah
bekerjasama yang harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, pengadu tidak dapat dimanfaatkan dan
membangun bangsa dan negara yang merdeka sesuai fungsi dan tugas Pengadu tindak mendapat penggantian
masing-masing dan saling mengisi kekurangan di bidang masing-masing. dari PLN.
Bahwa jika Gubernur/Bupati menjadi pengusaha pertambangan atau mem- Bahwa tanah tersebut adalah harta
back up pengusaha pertam bangan, akan menambah maraknya penambangan satu-satunya yang diperoleh dengan
ilegal karena akan sulit melakukan tugas pembinaan/pengawasan Ijin Usaha cara kredit selama 5 (lima) tahun
Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Bara dengan potong gaji dan saya adalah
(PKP2B) karena itu, sebaiknya sistem pembinaan dan pengawasan oleh seorang pensiunan.
Pemkab/kota segera dicabut dan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat. Bahwa apabila tidak ada peng-
Menghimbau DPR RI agar melakukan fungsi pengawasan di Dapil masing- gantian atas tanah tersebut dan tidak
masing, terutama terkait penggunaan dana pembangunan infrastuktur ada tindak lanjut, maka saya akan
supaya rakyat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sampai ke pelosok. menggergaji tiang sutet tersebut.
Selain itu diharapkan agar anggota DPR bersikap disiplin dan mentaati tata Demikian untuk menjadikan
tertib yang berlaku di ruang sidang. periksa, dan terima kasih.

Masrie Hasan, Kalimantan Selatan Arpandi, Jambi

4 l PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016