Page 5 - MAJALAH 133

Aspirasi 0rmas Islam Terhadap Tragedi Tolikara

Kami selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat kewenangan hukum yang adil, tegas dan transparan
menyampaikan aspirasi dari perwakilan Keluarga Besar sehingga kehidupan berbangsa dan toleransi antar umat
Persatuan Islam Jawa Barat, Ulama dari Mudzakarah beragama akan semakin kuat.
Jawa Barat dan Hizbut Tahrir DPD I Jawa Barat mengenai Kami memohon agar Ketua DPR RI dapat memperhatikan
penyampaian sikap prihatin terkait tragedi penyerangan aspirasi tersebut demi kelangsungan NKRI yang berazaskan
terhadap umat islam di Kab. Tolikara Papua. Pancasila dan UUD 1945.
Kami berharap kejadian penyerangan terhadap umat
Islam tersebut tidak terulang kembali dan diharapkan agar Ineu Purwadewi Sundari,
kejadian tersebut segera ditindaklanjuti sesuai dengan Bandung, Jawa Barat

Kecewa atas Kinerja Kapolri,
Kapolda Sumut dan

Kapolres Nias Selatan

Saya menyampaikan ketidakpuasan dalam menyelesaikan Surat Pengantar
penyidikan kasus pembunuhan berencana atas orang tua kami
an. Sarosokhi Hulu, BA pada tgl 12 Juni 2010 sebagaimana Pernyataan Sikap
Laporan Polisi No: STPL/30/VI/2010/SU/Res-Nisel/Sek-
Lahusa tgl. 18 Juni 2010 yang diambil alih penanganannya Serikat Pekerja dan
oleh Polres Nias Selatan dengan suvervisi oleh Polda Sumut . Aliansi Buruh Sumut
Sarosokhi Hulu ditemukan tewas pada 12 Juni 2010 di
ladang miliknya di Desa Lahusa, Kec. Lahusa, Kab. Nias Kami selaku Sekretaris Daerah Provinsi
Selatan, Sumut, diduga sebagai korban pembunuhan Sumatera Utara menyampaikan pernyataan
berencana sebagaimana petunjuk surat (berisi nama-nama sikap dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
pelaku, para saksi, dan nama-nama target pembunuhan ada di Sumatera Utara serta penyampaian
berikut) yang telah diserahkan kepada Polsek Lahusa, tuntutan agar Pemerintah segera membatalkan
namun tidak ada tindak lanjutnya. Demikian juga ketika PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
penanganannya yang dialihkan ke Polres Nias dan telah Pernyataan sikap kami kepada Pemerintah,
dilakukan gelar perkara pada 21 Januari 2015 di Polda Sumut. antara lain :
Bahwa dalam penyidikan kasus pembunuhan tersebut sudah - Menolak PP No. 78 Tahun 2015 tentang
ada saksi yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut, Pengupahan
namun tetap tidak keterangan para saksi, hasil visum dan - Menuntut kenaikan upah sebesar 35 %
otopsi dokter RS. Pingadi Sumut, namun tetap belum ada - Pemberian upah yang layak bagi para
kelanjutan. buruh
Bahwa pengabaian kasus tersebut telah dilaporkan - Menghapuskan tenaga outsourcing
pengadu sejak 2010-2015 kepada Kapolri, Kapolda Sumut, - Mengecam keras tindakan represif aparat
dan berbagai instansi, bahkan telah ada Rekomendasi keamanan dalam menangani aksi unjuk
Ombudsman RI kepada Kapolda Sumut atas maladministrasi rasa buruh di Istana Negara pada tgl 30
yang dilakukan oleh Penyidik Polres Nias Selatan dan Polsek Oktober 2015.
Lahusa sehingga Kapolda disarankan untuk mencopot Kami memohon perhatian Ketua DPR RI
Kapolsek Lahusa, namun hal tersebut tidak membuahkan dan Pemerintah atas maraknya aksi para
hasil meski telah dilimpahkan ke Polres Nias Selatan. buruh terkait perihal tersebut.
Saya memohon kepada Komisi III DPR RI untuk
meminta Kapolri menginstruksikan Kapolda Sumut segera
memerintahkan Kapolres Nias Selatan menyelesaikan kasus Hasan Ritonga, Medan, Sulawesi Utara
tersebut demi kepastian hukum.

Sabarudin Hulu, Semarang, Jawa Tengah

PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 5