Page 55 - MAJALAH 133

besar dan berkembang,” ujar Wakil
Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria
saat memimpin Tim Kunjungan
Kerja di Sorong Papua Barat, Senin
(21/12/2016).
Sampai saat ini keberhasilan otsus
di Papua Barat belum dapat diukur
secara nyata dikarenakan belum
adanya pengaturan yang jelas atas
pembagian dana otsus. “Masyarakat
tidak bisa melihat dana otsus karena sehingga dapat menggunakan dana kondusif pada situasi ini. Ditambah
kesalahan yang dilakukan hingga semaksimal mungkin lagi janji Presiden akan membangun
saat ini, yaitu peletakan dana alokasi R e za menegaskan bahw a Indonesia bagian timur, sehingga
khusus maupun alokasi untuk DAU dan DPR menginginkan agar Mendagri sudah waktunya kita memberikan
lain-lain dijadikan satu menjadi APBD bisa membuat regulasi yang dapat perhatian secara komprehensif
provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota. memahami benar k e ing i nan lengkap dan detail. Namun jangan
Tidak ada pengaturan, pemisahan yang karakteristik masyarakat di daerah sampai regulasi yang dibuat itu justru
jelas” ungkap Wakil Gubernur Papua otonomi khusus. menambah undang-undang atau
Barat Irene Manibuy. “Memang di sini kan ada masalah, aturan lainnya,” pungkas Riza.
Dijelaskannya pula bahwa dengan sehingga harus membuat regulasi yang (ran)
tidak adanya regulasi yaitu berupa
Perdasus (Peraturan Daerah Khusus)
untuk dana otsus tersebut, maka
tidak ada pengelolaan khusus yang
dapat dipertanggungjawabkan secara
khusus pula. “Pengelolaan dana otsus
maupun pertanggungjawabannya
ngambang, kita tidak bisa mengukur
dana otsus itu outputnya apa saja,
sehingga hanya terasa sampai saat
ini orang Papua tidak mendapat
pela yanan yang be tul-be tul
menyentuh, tidak ada kasih yang
betul-betul berasal dari pemerintah
untuk mereka,” ujar Irene.
Pentingnya pemerintah membuat
suatu regulasi mengenai pembiayaan,
pemerataan dan distribusi dana
khusus untuk pembangunan juga
harus diikuti penyiapan sumber
daya manusianya, dengan melalui
Foto: Ray
pembinaan bimbingan dan pelatihan P e r t emuan Komisi II DPR RI dengan Gubernur dan W a k il Gubernur P
Pertemuan Komisi II DPR RI dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Baratapua Barat

PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 55