Page 57 - MAJALAH 133

Mudjahid (F-Gerindra), dan Anggota
Komisi VIII DPR Agus Susanto (F-PDI
Perjuangan), Kuswiyanto (F-PAN), Bisri
Romly (F-PKB), dan Achmad Mustaqim
(F-PPP).

PERBEDAAN PENDAPAT HAL BIASA
Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 68 Tahun 2015 menjadi fokus
tim kunjungan kerjadi Provinsi DI
Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Foto: Ran
Dalam peraturan tersebut pemilihan T Tim Kunker Komisi VIII DPR berdialog dengan Senat UIN Alauddinenat UIN Alauddin
unker Komisi
im K
dialog dengan S
VIII DPR ber
Rektor bukan lagi dipilih oleh anggota
senat seperti pemilihan lalu. Setelah bisa diselesaikan,” kata Fikri saat agar pemilihan rektor dikembalikan
tahap penyaringan bakal calon Rektor pertemuan dengan Kakanwil Kemenag seperti PMA 11 Tahun 2014, dan apa
oleh panitia yang dibentuk oleh DI Yogyakarta dan Civitas Akademika yang kemudian dipilih senat langsung
Rektor, kemudian berlanjut pada tahap UIN Sunan Kalijaga. disampaikan kepada menteri bukan
pemberian pertimbangan calon Rektor Menurut politisi asal dapil Jawa melalui rektor,” kata Ketua Senat UIN
melalui rapat senat dengan memberi Tengah itu, adanya keinginan untuk Sunan Kalijaga Abdul Munir Mulkhan.
pertimbangan secara kualitatif. Hasil memperbaiki PMA 68 Tahun 2015 dari Di Sulawesi Selatan, tim kunjungan
tersebut kemudian diserahkan ke kalangan perguruan tinggi islam, bukan mendapatkan berbagai masukan,
Kementerian Agama. berarti harus menolak atau tidak. bahkan ada yang terbagi menyetujui
Selanjutnya, Kementerian mem- Adanya usulan revisi atau perbaikan dan menolak. Wakil Ketua Komisi
bentuk komisi seleksi melalui ke pu- merupakan langkah moderat. VIII DPR Abdul Malik Haramain
tusan Menteri. Kemudian me la ku kan uji Senada dengan Fikri, Anggota Tim menanggapi segala aspirasi usulan
kepatutan dan menyaring calon Rektor Komisi VIII Mohammad Iqbal Romzi yang disampaikan
paling banyak tiga orang calon. Dan (F-PKS) menilai, ide PMA 68 Tahun “Sebetulnya kita bukan mau
terakhir penetapan dan pengangkatan 2015 ini lahir, karena adanya ketakutan menghimpun siapa yang menerima
Rektor dilakukan oleh Menteri. yang sangat besar dari Menteri Agama atau menolak, tapi kami ingin
Di Yogyakarta, Anggota Komisi yaitu ingin menghindari voting di mendapatkan masukan yang penting
VIII DPRAbdul Fikri Faqih (F-PKS) senat. Berikutnya, Menteri Agama dan jelas,” kata politisi F-PKB itu.
berpendapat bahwa adanya perbedaan menganggap pemilihan rektor ini Menurut Abdul Malik, dapat
pendapat di perguruan tinggi baik itu menjadi sumber dari permasalahan ditangkap bahwa salah satu masukan
negeri maupun swasta merupakan hal yang ada. yang penting adalah Pasal 6 mengenai
biasa. Suatu dinamika di tengah- Menanggapi hal ini, Senat UIN kewenangan senat yang hanya
tengah kehidupan kampus. Sunan Kalijaga minta pemilihan rektor kualitatif. Perwakilan Senat UIN
“Tidak ada hal yang luar biasa, dikembalikan seperti PMA 11 Tahun Alauddin mengusulkan agar senat
perbedaan-perbedaan itu biasa 2014. “Kami mengusulkan dalam juga dapat menilai secara kuantitatif,
saja, kalau biasa-biasa saja tentunya penyempurnaan PMA 68 Tahun 2015, memberikan semacam skor, sebagai
bahan penyusunan ranking untuk
diserahkan kepada panitia seleksi
untuk kemudian diserahkan kepada
menteri.
“Semua catatan dan masukan akan
kita bawa ke Jakarta dan dibicarakan
kepadaMenteri Agama. Kita akan
pertanyakan, sebelum diterapkan
kira-kira PMA ini masih bisa direvisi
atau tidak. Atas nama pengawasan,
kontrol terhadap pemerintah sah-
sah saja,” tutup politisi asal dapil Jawa
Timur itu.
(sf,sc,ran)
Foto: SC
ar
Y
VIII DPR RI saat kunjungan kerja di
Komisi
Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja di Yogyakarta
ta
ogyak
PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 57