Page 56 - MAJALAH 133

KUNKER

Foto: SF

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI

DPR AKAN IKUT CAMPUR

JIKA GAFATAR ANCAM NKRI

omisi VIII DPR menerjunkan dimana para eks Gafatar diungsikan, walaupun kelompok ini akan
tiga tim kunjungan kerja Daulay menegaskan, pihaknya akan dikembalikan ke daerah asal, masih
spesifik ke tiga daerah, ikut campur bila organisasi sosial perlu mendapat rehabilitasi dan
Kuntuk melakukan tugas dan kemasyarakatan Gafatar mengancam perhatian mendalam dari Pemerintah.
fungsinya pada Jumat, (29/02/2016) kedaulatan Negara Kesatuan Republik Ia menilai, sebagai Warga Negara
lalu. Satu tim yang dipimpin oleh Ketua Indonesia (NKRI). DPR memiliki Indonesia, mereka seharusnya
Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, kewenangan untuk membicarakan hal memiliki pola pikir yang sama dengan
bertolak ke Pontianak, Kalimantan ini dengan Pemerintah, untuk antisipasi WNI pada umumnya. Karena kita tetap
Barat, untuk memantau pengungsi eks organisasi yang membahayakan negara. mengakui mereka sebagai WNI.
Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). “Kalau ada ancaman tentang NKRI, “Tugas Pemerintah ini masih
Tim berikutnya, berangkat menuju Pancasila, sampai UUD 1945 dari berat. Bukan hanya menampung di
Provinsi DI Yogyakarta dengan dipimpin mereka (eks Gafatar), DPR akan ikut pengungsian saja, kemudian diberi
oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR campur. DPR punya kewenangan makan, tetapi lebih dari itu. Ketika
Deding Ishak dan Provinsi Sulawesi untuk berbicara dengan Pemerintah, mereka kembali ke daerah masing-
Selatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua agar hal ini tidak mengancam negara. masing, Pemerintah Pusat maupun
Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain. Orang lain tidak boleh mendirikan di Pemerintah Daerah setempat memiliki
Di dua provinsi ini, tim kunjunganfokus negara yang sudah berdaulat ini. Jika tugas membimbing dan memfasilitasi
pada Peraturan Menteri Agama (PMA) mereka masih ada di wilayah Indonesia, mereka untuk dapat menjadi warga
Nomor 68 Tahun 2015. mereka harus tunduk kepada aturan negara yang baik lagi,” pinta Daulay,
Saat mengunjungi Detasemen perundang-perundangan yang berlaku politisi asal Dapil Sumatera Utara itu.
Pembekalan dan Angkutan Kodam dan tata kelola negeri ini,” tegas Daulay. Kunjungan spesifik ini juga diikuti
XII/Tanjung Pura di Pontianak, Politisi F-PAN itu menambahkan, oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik

56 l PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016