Page 61 - MAJALAH 133

Rieke Diah Pitaloka. jelasannya menyebut dalam kasus Pelindo, sekaligus ketua kunjungan
Politisi Fraksi PDI -Perjuangan PT. Pelindo II patut diduga terdapat kerja, Teguh Juwarno mengatakan,
ini menyebut masukan lain yang kebijakan yang telah melebihi masukan dari pakar Unair dianta ra-
diperoleh dalam diskusi tersebut ialah kewenangan atau kekuasaan (ultra nya terkait dengan tata kelola yang
pentingnya mendorong kemandirian vires). Pemerintah dalam hal ini baik dan benar khususnya mengenai
BUMN sehingga sebesar-besarnya Menteri BUMN sebagai pemegang pengelolaan pelabuhan kedepan.
dapat mendukung upaya negara dalam saham mayoritas harus bertanggung “Target Pansus Pelind o II adalah
memberikan pelayanan kepada publik jawab. Untuk mengurai hal tersebut bukan menyasar kepada orang
sesuai amanat konstitusi pasal 33 UUD bisa dilakukan dalam gugatan class perorang. Pansus Pelindo II dibentuk
1945. action di pengadilan. bukan untuk sekedar menjatuhkan
“Tadi disarankan, Kerjasama Sementara itu, Prof. Dr. Putu RJ Lino atau Menteri BUMN Rini
Operasi (KSO) yang dilakukan BUMN Sudarma Sumadi menilai banyak yang Suwarno,” tegas politisi F-PAN itu.
agar diputus saja karena seharusnya tumpang tindih dalam pengelolaan Ditegaskan Teguh, ke depannya,
kita bisa mandiri. Ini yang perlu kajian pelabuhan karena keterlibatan Pansus ini diharapkan mampu
lebih jauh termasuk yang tidak kalah sejumlah pihak yaitu otoritas menjadikan suatu perubahan atau
penting bagaimana UU BUMN yang pelabuhan, syahbandar dan BUMN perbaikan yang akan dijadikan
ada sekarang bisa direvisi,” ujar politisi serta institusi lain seperti kepolisian, sebuah rekomendasi sehingga tata
asal dapil Jawa Barat itu. imigrasi dan bea cukai. Ini menurutnya kelola BUMN khususnya pelabuhan-
Bicara pada kesempatan yang sama perlu ditata lewat pembentukan badan pelabuhan bisa menjadi lebih baik
anggota pansus dari Fraksi Partai koordinasi (coordinating board). serta sesuai dengan perundang-
Golkar John Kenedy Aziz juga berharap undangan yang berlaku.
agar para pakar terutama dari UNUD PEMBAHASAN SECARA OBYEKTIF Selanjutnya, tambah politisi asal
tidak sungkan menegur pansus apabila DAN TRANSPARAN dapil Jawa Tengah itu, pansus akan
salah dalam melangkah. Berbagai masukan dan pendapat menghasilkan sebuah rekomendasi
“Kami sangat menghargai bisa juga didapatkan Pansus Pelindo II yang kemudian akan dibawa dalam
bertemu guru-guru kami di sini, para dari beberapa pakar Universitas rapat paripurna, dan disampaikan
profesor dan pakar lainnya. Ingatkan Airlangga, Surabaya, sehingga dapat kepada Presiden. Diharapkan reko-
kami jangan di sini saja agar kami tidak dijadikan bahan dalam pembahasan mendasi DPR nanti bisa di tin daklanjuti
salah kaprah,” tutur politisi asal dapil Pansus Pelindo II secara obyektif dan dengan pembenahan mendasar sektor
Sumatera Barat itu. transparan. kepelabuhanan.
Prof. Dr. Ibrahim R dalam pen- Menurut Wakil Ketua Pansus (spy, iky)

Foto: Spy
bersama dengan sejumlah pr
t
o
esor Univ
ersitas
Penyerahan cinderamata kepada perwakilan
of
Pansus Pelindo II berfoto bersama dengan sejumlah profesor Universitas P e n y erahan cinderamata kepada per wak ilan
P
ansus P
o
f
elindo II ber
Univ
ersitas Airlangga
Airlangga Suraba Universitas Airlangga
Airlangga Surabayaya
PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 61