Page 65 - MAJALAH 133

Foto: Eno
Dalam kesempatan ini Lukman menutup pintu untuk menghibahkan dengan pihak swasta. Apakah Pemprov
menginformasikan, Komisi II DPR RI dan kepada Pemprov DKI. Karena harus DKI Jakarta atau Setneg.
pemerintah (Menteri Sekretaris Negara) seijin DPR, dan DPR sampai saat ini “Selama ini DPR diam, karena
sudah sepakat bahwa seluruh asset- berpandangan bahwa asset Taman Ria menganggap masalah kawasan ini
asset negara tidak boleh dihibahkan ini adalah asset negara. sudah selesai. Yang sampai saat
tanpa seijin DPR. Jika dalam hal ini “Mungkin Pemprov DKI ingin ini masih diperkarakan DPR adalah
Sekretariat Negara (Setneg) melakukan menata kawasan ini untuk menata kawasan Kemayoran, kawasan Senayan
pengusahaan terhadap suatu kawasan persiapan ASEAN Games, menjadi tapi bukan Taman Ria,” info Lukman.
yang merupakan asset Setneg atau asset komplek mall dimana di situ juga ada “Bagi DPR, kawasan Taman Ria
negara harus seijin DPR. venus-venus untuk ASEAN Games,” sudah clear. Ketika pertemuan dengan
“Kita harus perjelas masalah ini, imbuhnya. Setneg semuanya ini akan dijadikan
apakah kawasan Taman Ria ini masih Terkait status tanah Taman Ria, kawasan parlemen. Jadi tidak ada
berstatus asset Setneg atau sudah menurut Lukman, Setneg dan Pemprov pengusahaan dalam kawasan blok ini
dihibahkan ke Pemprov DKI,” tegasnya. DKI Jakarta harus duduk bersama. untuk dikerjasamakan dengan swasta,”
Jika merupakan aset Setneg Setelah jelas status tanahnya, baru pungkasnya.
atau aset negara, kata Lukman, DPR dapat ditentukan siapa yang berperkara (sc)

Foto: Eno

PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 65
65