Page 63 - MAJALAH 133

Namun pada 27 Juli 2010, Pemprov
DKI Jakarta membekukan ijin
tersebut. Surat keputusan pembekuan
diterbitkan karena adanya keberatan
dari Dewan Perwakilan Rakyat RI
(DPR) sebagaimana keputusan dalam
rapat kerja Menteri Sekretaris Negara
(Sudi Silalahi waktu itu) dan Komisi
II DPR. Alhasil PT Lippo Karawaci
pun tidak bisa melanjutkan proyek
pembangunan sebagaimana izin yang
telah dikeluarkan.
Atas hal ini, PT Ariobimo Laguna
Perkasa sebagai pemegang ijin
pengelolaan TRS pun menggugat
Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan
Tata Usaha Negara. Pada 18 Januari 2011,
PTUN Jakarta mengabulkan seluruh belum lama ini memenangkan kasasi
permohonan PT ALP dan membatalkan di tingkat Mahkamah Agung (MA).
Surat Keputusan Pemprov DKI Jakarta Dengan demikian, mereka berhak
yang membekukan Surat Keputusan melanjutkan proyek pembangunan
Kepala Dinas P2B DKI Jakarta. pusat perbelanjaan yang letaknya satu
Tidak terima dengan keputusan lokasi dengan kawasan parlemen ini.
PTUN tersebut, Pemprov DKI Mengacu pada putusan MA
Jakarta mengajukan banding. Namun tersebut, Pemerintah Provinsi DKI
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempersilakan pengembang
Jakarta pada 12 September 2011 melakukan pembangunan di eks
bergeming dan menguatkan putusan Taman Ria Senayan. Namun,
PTUN Jakarta. Tak habis akal, Pemprov pengembang diimbau mematuhi
DKI Jakarta pun mengambil jalur ketentuan sebagaimana tertuang
terakhir yaitu permohonan kasasi. dalam peraturan mengenai rencana
Sebagaimana diketahui, PT ALP tata ruang wilayah. Pengembang harus

PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 63