Page 64 - MAJALAH 133

SOROTAN

memperhatikan ketentuan tentang siap untuk merencanakan kawasan Pemprov DKI. “Saya kira ini harus
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), senayan ini menjadi kawasan terpadu diantisipasi cepat oleh tiga lembaga
koefisien luas bangunan, dan tinggi atau kawasan parlemen, tiba-tiba ada negara ini, kalau sampai nanti aktivitas
bangunan. KDB merupakan total aktivitas pembangunan di Taman Ria,” terus berjalan di kawasan Taman Ria,
maksimal luas lantai dasar bangunan kata Lukman. ini akan mengganggu perencanaan
dibandingkan dengan luas tanah Padahal sebagaimana kita ketahui, secara menyeluruh tentang kawasan
perencanaan yang dikuasai sesuai lanjutnya, Taman Ria adalah kawasan parlemen,” terang Lukman.
rencana tata ruang dan rencana detail yang disiapkan untuk kawasan Lukman menyampaikan rasa
wilayah. parlemen. “Dan DPR, MPR, dan herannya kepada Parlementaria. “Kok
Dalam peta rencana detail tata DPD sudah berkoordinasi dengan tiba-tiba di komplek parlemen ini ada
ruang DKI Jakarta 2030, Taman Ria pemerintah dalam hal ini Setneg kawasan yang dimiliki swasta. Dari
Senayan yang menempati Subzona berkaitan dengan pengalihan sisi sejarahnya juga darimana swasta
K4 dan area 57298.637345 berada di status lahan termasuk peruntukan- memiliki kepemilikan di situ. Semua
zona perkantoran, perdagangan, dan peruntukan, misalnya kantor Menpora kawasan di Senayan merupakan milik
jasa dengan KDB rendah. Di dekatnya dan Kantor Menteri Kehutanan negara. Kapan negara menjualnya,
terdapat Subzona B1 yang merupakan sudah sepakat untuk pindah. Kantor kan tidak pernah? Oleh karena itu
zona terbuka biru. Menpora akan dijadikan Kantor DPD, hal ini perlu diluruskan kembali,” ujar
Menyusul mulai adanya aktivitas dan Kantor Menteri Kehutanan untuk anggota Dewan dari daerah pemilihan
alat-alat berat yang tengah bekerja MPR,” papar politisi dari Fraksi Partai Riau II ini.
di kawasan TRS sejak Oktober 2015 Kebangkitan Bangsa ini. Ketika Pemprov DKI Jakarta kalah
lalu, medio Januari ini Parlementaria Dijelaskan Lukman, bahwa ide di tingkat kasasi MA, jelas Lukman,
mendatangi Anggota Komisi II DPR dasarnya kawasan parlemen ini adalah Dewan minta Pemprov DKI Jakarta
RI Lukman Edy yang merupakan sebagai landmarknya demokrasi untuk mengajukan Peninjauan Kembali
salah satu saksi pada DPR RI periode Indonesia, sehingga bisa menjadi (PK) ke MA dengan mencari bukti-
2009-2014. kawasan yang mempunyai nuansa bukti baru. “Jangan lantas Pemprov
“Kami termasuk yang terkaget- pendidikan agar orang tahu dan belajar DKI diam saja atas Keputusan MA di
kage t dengan bagaimana demokrasi di Indonesia ini tingkat kasasi. Saya kira Pemprov DKI
adanya aktivitas ditegakkan, disamping juga fasilitas- harus mengajukan PK,” tukasnya.
pembangunan fasilitas yang lainnya. Sama seperti “Hanya kami curiga, Pemprov
di kawasan beberapa negara lain di dunia, dimana DKI ini tidak mengajukan PK tapi
Taman Ria kawasan parlemennya dibuat dalam mengeluarkan IMB. Artinya jika IMB
ket i k a satu kawasan tertentu. sudah keluar pengembang Taman
bersiap- Ia menyatakan, ada ketidak- Ria sudah mengantongi IMB. Ada apa
sinkronan antara rencana yang sebenarnya Pemprov DKI ini,” Lukman
Foto: Dok Parle sudah dibuat dengan kebijakan bertanya-tanya.

omisi II DPR L
u
k
Anggota Komisi II DPR Lukman Edyman Edy
ggota K
n
A
64 l PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016