Page 59 - MAJALAH 133
P. 59
berulang kali dan dilakukan secara mengatakan, Bandara Ngurah Rai Bali baik penerbangan Indonesia dan
sistematis. “Ini menandakan bahwa telah memperlihatkan skema kinerja itu merugikan nama baik negara
kasus ini bukan hanya sekedar sindikat yang baik, dan dapat dilihat selama Indonesia.” tegas Ridwan.
kejahatan biasa tetapi sudah masuk tahun 2015 belum pernah ada satu pun
dalam kategori mafia di bandara yang penumpang pesawat baik domestik APRESIASI OTOMATISASI
akan merusak citra dunia penerbangan maupun internasional yang mengeluh BAGASI DI KUALANAMU
Indonesia,” ujarnya. kehilangan barang-barang bagasinya. Di Bandara Kualanamu, Medan,
Ia menambahkan, Komisi V DPR Namun menurutnya masih ada Komisi V DPR RI mengapresiasi
juga mendorong pemerintah untuk kekurangan seperti closed-circuit konsep penanganan bagasi dengan
terus melakukan langkah-langkah television (CCTV) yang dinilai masih penggunaan otomatisasi pengurusan
strategis mengenai keamanan dan kurang, Komisi V menghimbau agar bagasi yang diselenggarakan oleh
kenyamanan penumpang, antara lain segera melakukan langkah-langkah Angkasa Pura II (AP II).
dengan menerapkan sistem bagasi penyesuaian. “Penggunaan otomatisasi
otomatis (baggage handling system) di “Nama Bali sebagai wisata pengurusan bagasi ini mengefisienkan
semua bandara. dunia dan memberi keterwakilan waktu dalam pemilahan bagasi
Khusus operator bandara Juanda, bagi bangsa Indonesia bahkan penumpang secara otomatis dan
Surabaya, Fary mengatakan, untuk memberikan kontribusi ekonomi meminimalisir resiko terjadinya
terus melakukan berbagai upaya dari sektor pariwisata Indonesia pencurian bagasi penumpang disaat
positif dengan meningkatkan standard harus memberikan kenyamanan dan perjalanan dari check-in sampai ke
pesawat,» kata Wakil Ketua Komisi V
DPR RI Yudi Widiana Adia.
Menurutnya, penggunaan
otomatisasi pengurusan bagasi
ini sudah cangg ih tapi tidak
dapat dipungkiri masih ada yang
menggunakan tenaga manusia yakni
disaat bagasi finish mau ke pesawat
tapi dengan lebih mudah melakukan
pengawasannya,” tambahnya.
Dengan adanya pera latan
yang serba otomatis ini, tambah
Yudi, secara berkualitas lebih nyaman,
baik dan semakin safety.
Komisi V menginginkan agar
bandara-bandara lain di Indonesia
harus sudah mulai menggunakan
otomatisasi pengurusan bagasi seperti
di Bandara Kualanamu, sehingga lebih
teratur dan lebih aman.
Intinya Bandara Internasional
Foto: Nita Kualanamu sudah melakukan langkah-
V DPR meninjau pela
im Komisi
yanan bagasi Bandara Juanda, Suraba
T Tim Komisi V DPR meninjau pelayanan bagasi Bandara Juanda, Surabayaya
langkah strategis mengenai keamanan
dan kenyamanan penumpang dengan
menerapkan sistem bagasi otomatis.
operating procedure (SOP) dan keamanan,” katanya. Pada kesempatan yang sama,
menambah CCTV untuk memutus Politisi Golkar ini menegaskan General Manager Bandara Internasio-
mata rantai jaringan pencurian bagasi kepada PT. Angkasa Pura I dan PT. nal Kualanamu, Dani Indrasetiawan
penumpang di bandara. Angkasa Pura II untuk membuat membenarkan dan mengatakan memang
lang ka-lang kah aktif dalam masih ada proses pengangkutan barang
APRESIASI PENGAMANAN BAGASI meningkatkan pengamanan bagasi dari karesol ke gerobak barang yang
BANDARA NGURAH RAI penumpang, sehingga penumpang masih dimungkinkan adanya campur
Untuk bandara Ngurah Rai, Bali, tidak pernah merasa dirugikan atas tangan orang.
Komisi V DPR memberikan aspresiasi kehilangan bagasinya. “Kedepan kami akan mengupayakan
terhadap proses pengamanan bagasi “Kami (Komisi V) minta pengelola untuk meningkatkan sistem keamanan
penumpang pesawat. Bali menjadi bandara di seluruh Indonesia membuat di areal tersebut,” kata Dani seraya
pilihan kunjungan spesifik ini karena langkah-langkah aktif sehingga berharap kritik anggota DPR dapat
merupakan daerah wisata dunia dengan diharapkan semua bagasi penumpang membantu guna menjadikan bandara
pengunjung 30 ribu-40 ribu perhari. tidak akan pernah terjadi kehilangan. ini lebih baik lagi.
Anggota Komisi V Ridwan Bae Kehilangan bagasi mencoreng nama (nt,iw,as)
PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 59