Page 4 - MAJALAH 140

ASPIRASI

Informasi Terkait Tanah Pekuburan DPR Diminta Beri Bantuan

Masyarakat Tionghoa di Bukit Keluarga Edy Subarjo
Sentiong Kami adalah Kuasa Hukum Sdr. Edy Subarjo selaku ahli

waris almarhum Dwi Pujiati (istri) dan Almarhum Yuli Astuti
Saya adalah Ketua Dewan Penasehat LSM-FKMTI Kota Setyaningrum (anak) para korban kecelakaan lalulintas yang
Padang, menyampaikan aspirasi Masyarakat Tionghoa terjadi pada 14 Desember 2015 di Jl. Wates Km 9, Dusun
Indonesia Kota Padang, terkait tanah pekuburan Masyarakat Perengdawe, Balecatur, Gamping, Sleman, tertabrak mobil
Tionghoa di Bukit sentiong. yang dikemudikan olehSdr. Amir/karyawan PT. Indomarco
Sebelumnya saya telah menerima surat dari Kementerian Prismatama (Indomaret) Cabang Yogyakarta.
Sekretaris Negara Republik Indonesia, Nomor. B-1253/ Bahwa proses pidana atas kecelakaan yang
Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2016, tanggal 15 Maret 2016, mengakibatkan kematian tersebut telah ditangani oleh
dengan lampiran surat penjelasan Pemerintah Kota padang Polres Sleman sebagaimana Laporan Polisi No.LP/1300/
Nomor.469/06.04/DKP-2015, tanggal 27 November 2015. XII/2015/Lantas tertgl. 14 Desember 2015, namun belum
Terkait dengan masalah tanah pekuburan di Bukit ada kesepakatan mengenai tali asih (uang duka) yang akan
Sentiong tersebut, pengadu menyampaikan aspirasi diberikan oleh PT. Indomarco Prismatama kepada keluarga
masyarakat, sebagai berikut : korban sebagai bentuk ungkapan empati dan belasungkawa.
a. Surat Keputusan Walikotamadya Padang, Nomor. Bahwa uang tali kasih yang diminta oleh pihak
188.45.2.54/ SK-H-87, tanggal 1 September 1987, tentang keluarga untuk kebutuhan pemakaman dan selamatan
jadwal waktu penutupan dan pemindahan kuburan sebesar Rp50.000.000,- dan beasiswa untuk 2 (dua)
Tionghoa, ternyata tidak diundangkan dalam Lembaran anak yang ditinggalkan masing-masing deposito sebesar
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, pada Rp75.000.000.- Untuk deposito ini pengadu mengusulkan
tahun 1987; untuk diambil dari dana CSR (Corporate Social Responsibility)
b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, perusahaan atau dengan cara dicicil, namun pihak
tanggal 13 Oktober 1987, tentang Pengesahan Keputusan perusahaan tetap menyatakan keberatan dan hanya bersedia
Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Padang, member tali asih sebesar Rp30.000.000,- dengan alasan
Nomor.188.45.2.54/SK-H-87, tidak diundangkan dalam akibat dari kecelakaan sepenuhnya tanggung jawab supir
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 1987; sesuai kontrak kerja yang diperlihatkan kepada klien kami.
c. Kelenteng See Hin Kiong-Padang, merupakan tempat Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yoki, dkk,
Ibadah Umat Kong Hu Cu, tidak dalam kapasitas sebagai perwakilan perusahaan, setiap bulan kecelakaan
mewakili masyarakat Tionghoa Indonesia Kota Padang, yang terjadi di armada PT. Indomarco Prismatama Cab.
yang multi agama, jadi kesepakatan antara mantan ketua Yogyakarta berkisar 10 s.d. 15 kejadian. Hal itu disebabkan
Kelenteng See Hin Kiong-Padang; supir dalam menjalankan tugas tidak disertai kernet atau
d. Mantan Ketua dan Sekretaris Kelenteng See Hin Kiong- bekerja sendiri pada area DIY dan Jawa Tengah Selatan.
Padang, tidak berhak menyerahkan sertifikat tanah Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, pihak
kuburan masyarakat Tionghoa di Bukit Sentiong kepada keluarga mengalami kerugian moril dan materiil antara lain
Pemerintah Kota Padang, karena merupakan aset dampak psikologis atas kematian kedua korban, kehilangan
masyarakat Tionghoa Indonesia, Kota Padang, bukan salah satu tulang punggung dalam bisnis keluarga di bidang
milik pribadi maupun keluarga. pengecoran aluminium, dan lain-lain.
Saya memohon agar aspirasi tersebut mendapat Kami memohon agar DPR RI memberi perhatian atas
perhatian DPR RI dengan memberikan solusi penyelesaian kecelakaan yang terjadi akibat kebijakan perusahaan
sehingga melalaikan keselamatan pengguna jalan.
Valentinus Gunawan
Padang, Sumatera Barat Awang Guntoro, SH dan Sugeng Pangestowo, SH
Yogyakarta

Bantuan Penyelesaian Permasalahan di Kementerian Keuangan RI

Saya adalah pemenang lelang 19 unit mobil Toyota Dyna Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama hingga
Tahun 2003 sitaan Ditjen Pajak Kanwil Sumsel dan Kepulauan Peninjauan Kembali MA RI telah menghukum para tergugat
Bangka cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat
Ilir Timur yang dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan sebesar Rp.243.000.000,- dan bunga sebesar 6% per tahun
Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang sebagaimana Risalah terhitung sejak gugatan didaftarkan ke PN sampai dengan
Lelang No.119/2009 tgl. 30 September 2009. dibayarkannya ganti rugi tersebut, namun hingga kini belum
Saya memohon perlindungan hukum atas belum ada penyelesaian.
dilaksanakannya putusan PN. Palembang No.34/Pdt.G/2010/ Saya memohon agar DPR RI mendesak Kementerian
PN-PLG Jo No. 50/PDT/2011/PT.PLG Jo No. 484K/Pdt/2012 Keuangan untuk memerintahkan Kepala KPKNL Palembang
Jo No.319/PK/Pdt/2014 oleh Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Pajak Kanwil Sumsel dan Kepulauan Bangka Cq.
Cq. Kepala KPKNL Palembang (tergugat I) dan Dirjen Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir
Kanwil Sumsel dan Kepulauan Bangka Cq. Kepala Kantor Timur untuk segera melaksanakan putusan perkara perdata
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur (Tergugat tersebut dengan membayar ganti rugi tersebut.
II) atas gugatan pengadu, dkk karena setelah proses lelang Yani
seluruh mobil tersebut tidak dapat diambil. Bandar Lampung, Lampung

4 l PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016