Page 9 - MAJALAH 140
P. 9

Akom mengatakan, dalam UU
                                                                                Pilkada yang merupakan inisiatif
                                                                                DPR RI  telah dibahas beberapa point
                                                                                penting terkait beberapa hal yang
                                                                                kerap menjadi masalah dalam pilkada
                                                                                seperti penanganan konflik politik,
                                                                                masalah pendanaan, sanksi yang jelas
                                                                                bagi yang melakukan  money politic,
                                                                                sampai sistem pemilihan.
                                                                                   “Kami telah meng hasilkan
                                                                                beberapa poin penting dalam UU
                                                                                Pilkada. UU Pilkada menyempurnakan
                                                                                ketentuan teknis yang terkait
                                                                                foto : kresno/iw dengan penyelenggaraan pemilihan.
                                                                                Dihar apkan dengan adan ya
                                                                                penyempurnaan RUU ini, hajat
                                                                                penyelenggaraan pemilihan kepala
                                                                                daerah dapat berjalan baik,” jelas
                                                                                politisi Partai Golkar itu.
            Ketua DPR RI Ade Komarudin melakukan sidak ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
                                                                                   Sementara, dengan disahkannya
                                                                                RUU Pengampunan Pajak, atau biasa
            RI  harus berada dalam posisi di   (MoU) antara Kementerian RI dan   dikenal dengan RUU Tax Amnesty,
            tengah dan menerima seluruh aspirasi   Kementerian Pertahanan Republik   diharapkan akan dapat mempercepat
            masyarakat yang masuk, maka setiap   Federasi Jerman mengenai Kerjasama di   pertumbuhan dan restrukturisasi
            UU ada konsekuensi yang diterima bagi   Bidang Pertahanan, dan UU Perubahan   ekonomi melalui repatriasi harta, yang
            satu kelompok dengan kelompok lain.   APBN Tahun Anggaran 2016.     antara lain akan berdampak terhadap
            “Sebagai Anggota DPR RI  harus berdiri                              peningkatan likuiditas domestik,
            di tengah dan menerima seluruh                                      perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan
            aspirasi,” pasti Akom.                                              suku bunga, dan peningkatan investasi.
                                                                                   Namun ia mencatat, UU Pengam-
            Sahkan 10 RUU                                                       punan Pajak yang sudah disahkan DPR
               Akom mengatakan, selama masa                                     RI , belum dapat diimplementasikan
            kepimpinannya sebagai Ketua DPR RI       Kami telah menghasilkan    secara maksimal. Ia pun menyoroti
            dari Januari 2016 hingga saat ini, DPR   beberapa poin              kinerja Dirjen Pajak dalam melakukan
            RI  telah mengesahkan 10 RUU menjadi     penting dalam UU           sosialisasi terhadap regulasi tersebut.
            UU. Meliputi UU Tabungan Perumahan                                  “Sosialisasinya tidak efektif dan tidak
            Rakyat, UU Perlindungan dan              Pilkada. UU Pilkada        tepat sasaran. Semua orang harus
            Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya        menyempurnakan             diingatkan soal tax amnesty, apalagi
            Ikan, dan Petambak Garam, UU Jaring      ketentuan teknis           mereka yang punya uang yang disimpan
            Pengaman Sistem Keuangan (PPSK),                                    secara ‘gelap’ untuk dilaporkan,” tegas
            UU Penyandang Disabilitas, UU Paten,     yang terkait dengan        Akom.
            UU Perubahan atas UU No. 8 Tahun         penyelenggaraan               Akom menilai UU Paten sangat
            2015 tentang Perubahan atas UU           pemilihan. Diharapkan      penting, karena dapat memberikan
            No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan                                   jaminan hukum bagi para inventor
            Peraturan Pemerintah Pengganti           dengan adanya              dan invensi. Peningkatan perlindungan
            Undang-undang No. 1 Tahun 2014           penyempurnaan RUU ini,     paten menurutnya sangat penting
            tentang Pemilihan Gubernur, Bupati       hajat penyelenggaraan      karena dapat memotivasi inventor
            dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada),                               untuk meningkatkan hasil karya
            dan UU Pengampunan Pajak.                pemilihan kepala daerah    berupa barang dan jasa baik dari sisi
               Sementara, ada empat UU Kumulatif     dapat berjalan baik.       kuantitas maupun kualitas. DPR RI
            Terbuka, yakni UU Pengesahan                                        dan Pemerintah pun meyakini bahwa
            Persetujuan antara Pemerintah RI dan                                RUU Tabungan Perumahan Rakyat
            Pemerintah RRC tentang Kerjasama                                    memiliki ide atau gagasan besar untuk
            Aktivitas dalam Bidang Pertahanan,                                  menyelesaikan masalah perumahan,
            UU Pengesahan Nota Kesepahaman                                      utamanya untuk membantu warga


                                                                         PARLEMENTARIA   EDISI 140 TH. XLVI - 2016  l  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14