Page 7 - MAJALAH 140

“ Yang penting kita harus anggaran. “Dewan bertekad akan review, karena bisa saja tidak ada
berjalan bersama, bahu membahu, merumuskan mekanisme pembahasan kepentingan masyarakat disitu.
dan bantu membantu. Kita harus anggaran yang akuntabel dan Sehingga, harus di pertimbangkan
saling memperkuat, bukan saling partisipatif bersama pemerintah,” kata secara matang dalam menilai kerja
melemahkan, atau saling mencari politisi asal dapil Jawa Barat itu. dewan.
kesalahan. Masih banyak hal yang Sementara itu Wakil Ketua DPR
dapat ditingkatkan, baik oleh lembaga Hormati Judicial Review RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah
legislatif, maupun lembaga eksekutif, Wakil Ketua DPR RI Bidang mengatakan walaupun legislatif
dan lembaga lainnya,” kata Akom, K orinbang Agus H erman to dan eksekutif adalah lembaga yang
panggilan akrab Ade Komarudin. memaklumi bahwa belum tentu berposisi sejajar, namun penilaian
Akom menjelaskan, untuk semua masyarakat bisa menerima legislatif dan eksekutif memiliki
meningkatkan target di setiap fungsi suatu UU yang telah disahkan oleh indikator yang berbeda. Tidak bisa
dewan, pihaknya berkomitmen dengan DPR RI , sehingga ada UU yang menilai legislatif dengan perspektif
pimpinan dewan dan pimpinan fraksi mendapat judicial review atau eksekutif, dan tidak bisa pula menilai
untuk mengurangi kunjungan keluar peninjauan kembali materil, Agus pun eksekutif dengan lembaga legislatif,
negeri dan mengurangi masa reses menghormati setiap upaya masyarakat karena keduanya berada dalam ranah
DPR RI RI , sehingga diharapkan dapat yang melakukan judicial review dan yang berbeda. Karena dalam legislatif
meningkatkan kinerja legislasi. menyerahkan proses sepenuhnya pada ada keputusan politik dalam proses
“Sejak dilantik bulan Januari 2016, Mahkamah Konstitusi (MK). penyusunan UU, dan kesepakatan itu
saya fokus pada legislasi agar lebih bermacam-macam.
produktif dan berkualitas,” ujar Akom. Terkait fungsi legislasi, Wakil
Akom menambahkan, selama masa Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo
kepimpinannya sebagai Ketua DPR RI mengatakan, dibutuhkan keberanian
dari Januari 2016 hingga saat ini, DPR RI dari DPR RI saat membahas RUU. Jangan
telah mengesahkan 10 RUU menjadi UU. hanya karena mendapat tekanan,
Politisi Pa r tai Golkar itu kemudian malah mundur. Baleg
menegaskan bahwa kualitas UU tidak Yang penting kita harus harus waspada, jangan sampai dalam
dilihat dari proses judicial review yang berjalan bersama, bahu pembahasan RUU mendapat intervensi
dilakukan di Mahkamah Konstitusi oleh kepentingan kelempok tertentu.
(MK). Soal judicial review atau membahu, dan bantu Pembahasan APBN tentu tak
peninjauan kembali materil itu hanya membantu. Kita harus lepas dari DPR RI . Wakil Ketua Badan
soal kepentingan. “Kerjasama dengan saling memperkuat, bukan Anggaran Jazilul Fawaid menyebutkan
Kemenkumham itu upaya untuk berbagai program pemerintah selalu
menggenjot kualitas UU. Jika ada UU saling melemahkan, atau mendapat ruang saat pembahasan
yang di-judicial review, bukan berarti saling mencari kesalahan. di Banggar. Salah satu kebijakan
kualitas UU itu yang buruk, tetapi itu Masih banyak hal yang pemerintah yang cukup mencolok
karena ada kepentingan,” jelasnya. adalah pembagian antara belanja
Di bidang pengawasan, Akom pun dapat ditingkatkan, baik pusat dan belanja daerah. Itu juga
menjelaskan tidak ingin terjadi moral oleh lembaga legislatif, semuanya terjadi dinamika. Meskipun
hazard. Ia menegaskan tidak ingin maupun lembaga eksekutif, demikian, pembahasan anggaran
eksekutif dan legislatif bermain-main selalu disinkronkan dengan agenda
dalam politik anggaran, sehingga dan lembaga lainnya. prioritas pemerintah, yakni Nawa
ia memastikan DPR RI tidak boleh Cita. Jadi membangun dari pinggiran
membahas anggaran sampai satuan dan meningkatkan daya saing global.
tiga. Akom pun terus mencari pola Berbagai harapan dipanjatkan
pembahasan agar tidak terjadi lubang masyarakat agar kinerja DPR RI
kosong sehingga aparatur tidak semakin lebih baik. Pimpinan DPR RI
bermain anggaran demi kepentingan , maupun seluruh Alat Kelengkapan
pribadi dan kelompok. Agus menarik kesimpulan, UU Dewan pun berkomitmen untuk terus
Untuk menciptakan sistem yang di judicial review, baginya itu berbenah memperbaiki diri. Kinerja
penganggaran yang transparan dan tidak mencerminkan daripada DPR RI pun tak lepas dari dukungan
akuntabel, DPR RI dan pemerintah kualitas UU. Menurutnya, bisa saja pemerintah dan masyarakat, untuk
perlu membangun komitmen bersama UU yang terbaik pun akan di judicial memberi saran dan kritik, demi DPR RI
untuk membuka akses ke publik untuk review. Tapi bisa juga, UU yang yang semakin amanah. Dirgahayu HUT (tim parle)
melihat langsung proses pembahasan kurang baik tidak ada yang di judicial RI dan HUT DPR RI ke-71 ! 

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 7