Page 11 - MAJALAH 140

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun
juga terus mencari pola pembahasan
agar tidak terjadi lubang kosong
sehingga aparatur tidak bermain
anggaran demi kepentingan pribadi
dan kelompok. “Saya ingin cari pola
pembahasan agar terjadi tak ada lubang
kosong sehingga bisa mempermainkan
anggaran demi kepentingan pribadi,”
tuturnya.
Dalam menjalankan fungsi
pengawasan, Akom menjelaskan foto : jaka/iw
selama Masa Persidangan III, DPR RI
telah melakukan fit and proper test dan
memberikan persetujuan terhadap Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyambut peraih
calon Anggota Komisi Yudisial Masa medali emas cabang bulutangkis di ajang Olimpiade Brasil
Jabatan 2015-2020. Calon Anggota Akom juga mengatakan bahwa DPR kukan efisiensi. Misalnya terkait
Ombudsman RI, calon Anggota RI tetap menjalankan peran diplomasi pem bangunan Gedung DPR RI , ia

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, parlemen, dengan mengirim beberapa menjelas kan bahwa sejak awal tidak
calon Anggota Dewan Pengawas delegasi untuk menghadiri pertemuan menginginkan adanya pembangunan
BPJS Ketenagakerjaan, calon Anggota dan sidang atau konferensi organisasi gedung baru DPR RI . Namun berkat
Dewan Pengawas LPP RI, calon Duta parlemen regional. hasil diskusi dengan cendikiawan yang
Besar Negara Sahabat, mengesahkan memiliki gagasan untuk membangun
keanggotaan Tim Pengawas Intelijen Buka Akses ke Publik perpustakaan terbesar se-ASEAN, ia
Negara DPR RI , dan lainnya. Untuk menciptakan sistem mulai tertarik untuk membangunnya.
penganggaran yang transparan dan “Saya tidak begitu tertarik dari awal
akuntabel, DPR RI dan pemerintah untuk bangun gedung baru, tapi ketika
perlu membangun komitmen bersama ada usul mengenai gagasan pentingnya
untuk membuka akses ke publik untuk membaca buku dan sema ngat mengejar
melihat langsung proses pembahasan pengetahuan. Maka dari pada anggaran
anggaran. “Dewan bertekad akan dibuat untuk mem bangun Gedung DPR
Akom menginginkan merumuskan mekanisme pembahasan RI baru, lebih baik dibuat perpustakaan
anggaran yang akuntabel dan umum yang besar, itu lebih bermanfaat,”
ke depannya,
partisipatif bersama pemerintah,” papar Akom.
pemberitaan tentang kata Akom. Namun, setelah rencana itu
DPR RI dapat dilakukan Sementara untuk pengawasan dipublikasi, secara ramai-ramai media
pelaksanaan APBN, lanjut Akom, menganggap negatif rencana baik
secara berimbang.
DPR RI akan senantiasa mengawasi tersebut. “Gagasan dan niat yang baik
Jika ada kinerja DPR pengelolaan dan tanggung jawab pun juga tetap saja dianggap tidak baik
RI yang buruk, Akom penggunaan keuangan melalui oleh masyarakat,” sambungnya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Akom menginginkan ke depannya,
mempersilahkan media
“Salah satu yang menjadi perhatian pemberitaan tentang DPR RI dapat
untuk diberitakan. Dewan saat ini adalah komitmen dilakukan secara berimbang. Jika
Namun bukan berarti pemerintah dalam menindaklanjuti ada kinerja DPR RI yang buruk,
hasil pemeriksaan BPK,” imbuh Akom. Akom mempersilahkan media untuk
prestasi DPR yang
Pada LKPP 2015, sambung Akom, diberitakan. Namun bukan berarti
selama ini dicapai tidak BPK telah memberikan opini Wajar prestasi DPR RI yang selama ini dicapai
mendapatkan perhatian Dengan Pengecualian (WDP). DPR RI tidak mendapatkan perhatian media.
tentu meminta pemerintah segera “Ketidakseimbangan informasi
media.
mengambil langkah-langkah perbaikan ini berakibat pada menurunnya
agar laporan keuangan pemerintah kepercayaan masyarakat kepada DPR
menjadi Wajar Tanpa Pengecualian RI . Padahal DPR RI adalah tulang
(WTP). punggung demokrasi dan tempat
Akom mengaku, terkait anggaran bagi rakyat untuk memperjuangkan
ini juga pihaknya telah mela- aspirasinya,” tutup Akom.  (sf)

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 11