Page 10 - MAJALAH 140

LAPORAN UTAMA

masyarakat yang belum memiliki
rumah dan berpenghasilan rendah
(MBR).
“RUU ini bersifat fenomenal karena
memberikan solusi yang efektif dan
revolutif, serta berkelanjutan yang
akan menjadi pijakan hukum bagi
bangsa Indonesia dalam menyediakan
rumah murah, layak dan terjangkau,”
imbuhnya.
Sementara RUU Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya
Ikan, dan Petambak Garam bertujuan
untuk menyediakan saran dan
prasarana yang dibutuhkan dalam
mengembangkan usaha, memberikan
kepastian usaha yang berkelanjutan, foto : jaka/iw
menumbuhkembangkan sistem

Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Wakil
Ketua DPR RI, Agus Hermanto didampingi
Bupati Bekasi meninjau Pasar Induk Cibitung

menekankan pemenuhan hak setiap
warga negara, termasuk penyandang
disabilitas. “Melalui RUU ini, kesamaan
hak dan kesempatan bagi penyandang
disabilitas menuju kehidupan yang
sejahtera, mandiri, dan tanpa
diskriminasi dapat segera terwujud,”
imbuh Akom.
Ke depan, menurut Ade, DPR RI
akan tetap fokus membahas RUU yang
masuk dalam Prolegnas seperti revisi
foto : kresno/iw disahkan dalam rapat Paripurna Masa
UU Perlindungan Anak yang akan
Sidang I 2016/2017. DPR RI juga akan
membahas RUU Pertembakauan yang
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengunjungi Terminal 3 Bandara Soetta. akan diarahkan ke RUU Pengendalian
Tembakau.

dan kelembagaan pembiayaan of last resort), serta kebijakan Tidak Ingin Main-main
yang melayani kepentingan usaha, pencegahan dan penyelesaian krisis. Di bidang pengawasan, Akom pun
melindungi dari risiko bencana alam, Tujuannya untuk menjaga stabilitas menjelaskan tidak ingin terjadi moral
perubahan iklim pencemaran, dan sistem keuangan, sehingga sektor hazard. Ia menegaskan tidak ingin
memberikan jaminan keselamatan, keuangan dapat berfungsi secara eksekutif dan legislatif bermain-main
serta bantuan hukum. normal dan memiliki kontribusi positif dalam politik anggaran, sehingga ia
UU Pencegahan dan Penanganan terhadap pembangunan ekonomi yang memastikan DPR RI tidak boleh mem-
Krisis Sistem Keuangan (PPSK) berkesinambungan. bahas anggaran sampai satuan tiga.
yang semula berjudul RUU tentang Sementara untuk RUU Penyandang “Saya tak mau ada moral hazard
Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Disabilitas, RUU ini berparadigma itu, bagaimana cara agar eksekutif
merupakan landasan hukum bagi pemenuhan hak penyandang dan legislatif tak ada bermain dalam
skema asuransi simpanan, mekanisme disabilitas, baik hak ekonomi, politik, penyusunan anggaran. Kita sudah
pemberian fasilitas pembiayaan social maupun budaya. Hal ini usul DPR RI tidak boleh bahas sampai
darurat oleh bank sentral (lender selaras dengan konstitusi kita yang satuan tiga,” tegasnya.

10 l PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016