Page 15 - MAJALAH 140

sinkron. Maka, agar bisa memenuhi RI ditingkatkan, salah satunya untuk Lakukan Pembenahan
semua aspirasi, dalam pembuatan menghasilkan UU yang berkualitas Di umur ke-71 tahun DPR RI pada
UU harus dicarikan solusi untuk dan tinggi kuantitas. Walaupun sekali 29 Agustus 2016 ini, Agus memastikan
mendapatkan UU yang berkualitas lagi, UU yang baik belum tentu tidak pihaknya telah meningkatkan
dan jumlahnya memadai serta akan di judicial review,” papar Agus. kinerjanya, meskipun belum seperti
sesuai dengan keinginan seluruh Sehingga ini yang perlu apa yang dikehendaki masyarakat.
masyarakat,” jelas Agus. ditekankan pada publik, lanjut Agus, Menurutnya, DPR RI telah melakukan
Menanggapi adanya UU yang bahwa DPR RI sebagai institusi beberapa pembenahan. DPR RI juga
mendapat judicial review atau uji merupakan wadah bagi seluruh pihak telah melaksanakan program untuk
materi, Agus memaklumi bahwa menyampaikan dan memperjuangkan memperkecil biaya keluar negeri.
belum tentu semua masyarakat aspirasi. Sedangkan, kepentingan dari Kini, tak ada lagi biaya studi, namun
bisa menerima suatu UU yang bermacam pihak memiliki perbedaan untuk biaya yang bersifat pengawasan
telah disahkan oleh DPR RI. Ia dan bahkan saling bertolak belakang ke luar negeri, hanya dikhususkan
pun menghormati setiap upaya antara satu dengan yang lain. Oleh untuk Komisi I dan BKSAP DPR RI.
masyarakat yang melakukan judicial karenanya penting bagi masyarakat Di bidang pengawasan, politisi
review dan menyerahkan proses untuk sama-sama menjadi pilar untuk asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu
sepenuhnya pada Mahkamah memperkuat peran dan fungsi DPR RI. menjelaskan, pengawasan dilakukan
Konstitusi (MK). bukan saja secara struktural, namun
“UU sebagus apapun belum tentu juga pengawasan untuk meningkatkan
masyarakat bisa menerima. Manakala kinerja dari kementerian dan lembaga
ada alasan-alasan untuk di judicial negara. Hal itu secara mendasar
review, dan bisa menyakinkan MK, sudah dilakukan oleh DPR RI.
ini tentunya akan dilaksanakan. Sekali UU itu tentu bukan “Pengawasan yang dilakukan DPR
lagi MK tentunya harus menerima mutlak yang terbaik. RI tidak seperti polisi yang mengawasi
pengaduan di masyarakat, ini juga satu area, namun pengawasan
sesuatu hal yang harus menjadi tolok Bagaimana baiknya UU yang dilakukan DPR RI terhadap
ukur,” ujar Agus. bagi kita, baiknya bagi bermacam area, seperti pelaksanaan
Agus menarik kesimpulan, UU partai lain, baiknya untuk anggaran dan pengawasan terhadap
yang di judicial review, baginya pemerintah, ini belum pelaksanaan UU,” imbuh Agus.
itu tidak mencerminkan daripada Dalam hal fungsi anggaran, DPR
kualitas UU. Menurutnya, bisa saja tentu sinkron. Maka, RI memiliki peran dalam pembahasan
UU yang terbaik pun akan di judicial agar bisa memenuhi alokasi anggaran di berbagai sektor,
review. Tapi bisa juga, UU yang kurang semua aspirasi, dalam dalam hal ini Rancangan Anggaran
baik tidak ada yang di judicial review, pembuatan UU harus Pendapatan dan Belanja Negara.
karena bisa saja tidak ada kepentingan Tentunya, RAPBN harus diusulkan
masyarakat disitu. Sehingga, harus di dicarikan solusi untuk pemerintah, sedangkan DPR RI
pertimbangkan secara matang dalam mendapatkan UU memiliki tugas untuk membahas
menilai kerja Dewan. yang berkualitas dan dan menyetujuinya. Jika DPR RI
jumlahnya memadai serta tidak menyetujui usulan APBN yang
Masyarakat Menegur sesuai dengan keinginan disampaikan pemerintah, maka
Agus tak memungkiri, dirinya pemerintah harus menggunakan (hs, sf)
kerap mendapatkan teguran dari seluruh masyarakat. APBN yang lama. 
masyarakat jika UU yang dihasilkan
minim. Ia pun berharap kedepannya,
DPR RI secara institusi dapat
meningkatkan kredibilitas, kapabilitas
dan meningkatkan produktivitas UU
dari segi kualitas dan kuantitas.
“Harapannya, semua fungsi DPR

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 15