Page 18 - MAJALAH 140

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Fahri Hamzah, S.E.

Sikap Kritis DPR adalah

Prestasi Demokrasi

at
tahun depan Rp 1.200 triliun, tahun
y
ewan Perwakilan Rakyat tahun depan Rp 1.200 triliun, tahun

500
berikutnya lagi Rp 1.500 triliun. Kriteria
esia

triliun.
(DPR) Republik Indonesia berikutnya lagi Rp 1.500 triliun. KriteriaKriteria
kinerja itu progresnya berdasar hasil
n
atif
adalah lembaga legislatif kinerja itu progresnya berdasar hasil
secara kuantitatif, itulah eksekutif,”
Dyang memiliki tugas dalam secara kuantitatif, itulah eksekutif,”
am
menerima dan memperjuangkan jelas Fahri.
kan
jelas Fahri.
Namun dalam konteks legislatif,
k
asi,
aspirasi rakyat. Dalam era reformasi, Namun dalam konteks legislatif,
kan
Fahri memastikan pengukuran kinerja
e
peran DPR RI tentu sangat diharapkan Fahri memastikan pengukuran kinerja
banyak masyarakat dalam proses itu berbeda. Karena dalam legislatif
ses
itu berbeda. Karena dalam legislatif
i
bernegara, terlebih dalam trias politica ada keputusan politik dalam proses
tica
ada keputusan politik dalam proses
atif
penyusunan undang-undang (UU), dan
g
menempatkan eksekutif dan legislatif penyusunan undang-undang (UU), dan
kesepakatan itu bermacam-macam.
e
berada dalam posisi yang sejajar. kesepakatan itu bermacam-macam.
Ia menegaskan, bahwa mengurangi
zah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Ia menegaskan, bahwa mengurangi
a
mengatakan walaupun legislatif jumlah UU bisa juga disebut prestasi.
atif
jumlah UU bisa juga disebut prestasi.
a
ang
y
dan eksekutif adalah lembaga yang Namun ia menyayangkan, hal itu
Namun ia menyayangkan, hal itu
ian
berposisi sejajar, namun penilaian masih belum disoosialisasikan
masih belum disosialisasikan
liki
kepada masyarakat sehingga
legislatif dan eksekutif memiliki kepada masyarakat sehingga
a
masih banyak yang keliru
bisa
indikator yang berbeda. Tidak bisa masih banyak yanng keliru
ktif
menilai legislatif dengan perspektif dalam menilai kinerja dewan.
dalam menilai kinerja dewan.
“Misalnya, dalam
nilai
eksekutif, dan tidak bisa pula menilai “Misalnya, dalam
fungsi leg islasi, i,
eksekutif dengan perspektif legislatif, f un g si le g isla s s
atif,
nah
karena keduanya berada dalam ranah kalau tahun ini DPR
kalau tahun ini DPPR
yang berbeda. RI membuat 220
RI membuat 200 0
u
UU, namun tahun
“Kalau kita bicara kinerja dewan UU, namun tahun
wan
itu dilarang menempatkan diri sebagai berikutnya DPR
agai
berikutnya DPR
lembaga eksekutif. Ini harus clear dulu. RI hanya bikin
RI hanya bikin
ulu.
15 UU, bukan
dak
Cara mengukur kinerjanya itu tidak 15 UU, bukan
berarti kinerjanya
ujar
bisa disamakan dengan eksekutif,” ujar berarti kinerjanya
Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI, jelek. Tapi karena
RI,
jelek. Tapi karena
ada k eputusa
Senayan, Jakarta, baru-baru ini. ada k eputusan n
politik untuk membuat
Memasuki usia DPR RI ke-71 politik untuk membuat
-71
UU sebanyak itu, karena UU
k
tahun pada 29 Agustus 2016 ini, UU sebanyak itu, karena UU
ini,
yang lain belum disepakati,
tentu menjadi momentum semangat yang lain belum disepakati,
gat
agar DPR RI dapat bekerja lebih baik kesepakatan itu bermacam.
kesepakatan itu bermacam.
baik
Dalam konteks legislatif,
e
dalam memperjuangkan aspirasi Dalam konteks legislatif,
asi
masyarakat. Sebagai institusi yang mengurangi jumlah UU bisa
ang
mengurangi jumlah UU bisa
dari
disebut prestasi,” paparnya.
didalamnya berisikan wakil rakyat dari disebut prestasi,” paparnya.
a
ntu
Menurut politisi F-PKS
berbagai daerah di Indonesia, tentu Menurut politisi F-PKS
i
e
agai
masyarakatlah yang bertindak sebagai itu, dalam persepektif
itu, dalam persepektif
U
legislatif, ada UU yang
RI .
hakim dalam menilai kinerja DPR RI . legislatif, ada UU yang
“Kalau di eksekutif, jumlah dibuat, namun ada juga yang
g
lah
dibuat, namun ada juga yang
u
si.
dihapus. Menghapus serta
statistiknya adalah prestasi. dihapus. Menghapus serta
menghambat pengesahan
Misalnya, dirjen pajak tahun ini harus menghambat pengeesahan foto : jayadi/iw
rus
menghasilkan pajak Rp 1000 triliun, UU, merupakan bagian dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
un,
i
UU, merupakan bagian dari
18 l PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016