Page 20 - MAJALAH 140
P. 20
LAPORAN UTAMA
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo
Ubah Mindset, DPR Jangan
Dijadikan Pabrik Undang-Undang
adan Legislasi (Baleg) sebagai Berkaca pada awal periode 2014 mampu menyelesaikan 22 RUU.
salah satu Alat Kelengkapan lalu, capaian legislasi DPR RI dinilai Kemudian ditambah Panitia
Dewan (AKD) di Dewan minim. Bagaimana Anda melihat Khusus (Pansus). Katakanlah Pansus
BPerwakilan Rakyat (DPR) kinerja Baleg setahun terakhir ini? bisa menyelesaikan 3 RUU, sudah
Republik Indonesia, memiliki peran Di awal periode lalu, proses terakumulasi 25 RUU, sedangkan
penting dalam penyusunan undang- politik yang terjadi memang cukup kumulatif terbuka diperkirakan minimal
undang (UU). AKD ini sering menjadi dinamis, dimana ada tarik menarik 7 RUU, maka secara keseluruhan
sorotan, karena minimnya UU yang pemilihan Ketua DPR RI . Termasuk menjadi 32 RUU. Sementara Baleg
dihasilkan, padahal dalam pembahasan kursi pimpinan Badan Legislasi mempunyai kewenangan untuk
RUU banyak pihak dilibatkan termasuk yang cukup lama kosong. Selain itu, membahas 3 RUU selama setahun,
pemerintah. dinamika yang berujung pada revisi maka kalau itu bisa dilakukan artinya
Untuk mengetahui kinerja Baleg UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) ada 35 RUU yang bisa dihasilkan dalam
dalam setahun ini, Parlementaria menyebabkan posisi Baleg tidak lagi setahun.
berkesempatan mewancarai Wakil diikutsertakan dalam pembahasan Nah, setahun sampai hari ini
Ketua Baleg Firman Subagyo (F-PG, penyusunan UU. Ini juga yang menjadi ternyata kita sudah bisa menyelesaikan
dapil Jawa Tengah), di Gedung DPR salah satu penyebab lambatnya proses sebanyak 16 UU dari total 50 RUU.
RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. perundang-undangan kita. Selanjutnya, yang berada di tingkat
Berikut petikan wawancaranya: Sebelumnya, kita mengabsahkan 1 sekarang sudah ada 32 RUU. Ke-32
yang namanya RUU itu ratusan. RUU tersebut sejauh ini masih ada di
Namun, kami tidak mau mengulang komisi-komisi maupun Pansus.
kegagalan pada periode lalu.
Dengan menggunakan parameter
yang rasional, sesuai dengan
aturan yang ada, yakni Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) pada masing-masing
Komisi hanya disediakan 2 RUU Dinamika yang berujung
setiap tahunnnya. Artinya,
dalam setahun kita harus pada revisi UU MPR, DPR,
DPRD dan DPD (MD3)
menyebabkan posisi Baleg
tidak lagi diikutsertakan
dalam pembahasan
penyusunan UU. Ini juga
yang menjadi salah satu
penyebab lambatnya
proses perundang-
foto : Jaka/iw undangan kita.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Subagyo
20 l PARLEMENTARIA EDISI 140 TH. XLVI - 2016
20