Page 22 - MAJALAH 140
P. 22
LAPORAN UTAMA
overlapping, tidak menumpuk di salah rintah, jika ada RUU yang tidak di legislasi. Kuncinya ada di legislasi,
satu komisi. Hal ini sudah banyak mungkin bisa diselesaikan, sebaiknya APBN tanpa UU tidak akan jalan
diterapkan di beberapa negara lain, jangan dimasukan ke dalam Prolegnas begitupun dengan pengawasan
misalnya di Jepang. Prioritas, karena itu akan menjadi tanpa UU tidak akan jalan. Baik atau
Kami juga ingin memaksimalkan salah satu prestasi negatif. Misalnya, buruknya tata kelola pemerintahan
lembaga yang baru yang dibentuk, Pemerintah merumuskan tahun 2017 tergantung pada UU. Kalau UU itu
yaitu Badan Keahlian Dewan (BKD). fokus pada bidang ekonomi, kita genjot dibahas dengan cara yang salah
Nantinya, Badan Keahlian kita dorong RUU yang berkaitan dengan itu. kemudian diputuskan, maka kita
bekerjasama dengan perguruan tinggi Selain itu, diperlukan juga kete- akan terpuruk untuk selama-
untuk menyusun naskah akademis kunan dari setiap Anggota Dewan, lamanya. Karena untuk mengubah (ann, mp, sf)
serta menyiapkan draft RUU. khususnya di Baleg. Anggota Baleg kembali suatu UU bukan perkara
Saya juga meminta pada peme - harus menyadari tugas utama kita mudah.
Daftar RUU yang sudah disetujui menjadi Undang-Undang Selama Masa Persidangan 2015-2016
No Judul RUU Penyiapan RUU &
Naskah Akademik
1 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 Pemerintah
(Kumulatif Terbuka)
2 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (Treaty on Mutual Legal Assistance in (Kumulatif Terbuka)
Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam)
3 RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 Pemerintah
(Kumulatif Terbuka)
4 RUU tentang Penjaminan DPR RI
5 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Pemerintah
Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
6 RUU tentang Pengesahan Memorandium Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerjasama antara Pejabat (Kumulatif Terbuka)
Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of Understanding
between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Socialist
Republic of Vietnam on Strenghthening of Cooperation between Defence Officials and Its
Related Activities)
7 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat DPR RI
8 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Pemerintah
Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan (Kumulatif Terbuka)
9 RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI Pemerintah
dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama di Bidang (Kumulatif Terbuka)
Pertahanan
10 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, DPR RI
dan Petambak Garam
11 RUU tentang Penyandang Disabilitas DPR RI
12 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Pemerintah
13 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Nomor 1 Pemerintah
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
14 RUU tentang Pengampunan Pajak Pemerintah
15 RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 Pemerintah
(Kumulatif Terbuka)
16 RUU tentang Paten Pemerintah
Sumber: Badan Legislasi DPR RI
22 l PARLEMENTARIA EDISI 140 TH. XLVI - 2016
