Page 27 - MAJALAH 140

Anggota Badan Anggaran DPR RI Dony Ahmad Munir

Efektifitas Perlu Ditingkatkan

ak e t Undang-undang Banggar menjaga betul bagaimana dan target pengurangan kemiskinan
tentang Keuangan Negara, APBN yang diusulkan oleh pemerintah dan pengangguran setiap tahunnya
yakni UU No.17 tahun 2003, telah sesuai dengan acuan RKP, yang berhasil di capai sesuai dengan
PUU No.1 tahun 2004, UU baik itu sasaran pembangunannya politik anggaran yang berjalan,” jelas
No.15 tahun 2004 dan UU No.25 maupun kebijakan prioritas lainnya,” Dony.
tahun 2004, mengharuskan sistem imbuh Dony. Namun, politisi asal daerah
perencanaan dan penganggaran Politisi F-PPP itu menambahkan, pemilihan Jawa Barat itu berharap,
dilakukan secara transparan, efisien RKP pun harus mengacu kepada efektivitas kinerja fungsi Banggar
dan akuntabel, selain menuntut Rencana Pembangunan Jangka perlu terus ditingkatkan untuk
adanya disiplin anggaran dan jaminan Menengah Nasional (RPJMN) tahun mewujudkan fungsi penganggaran
kesinambungan anggaran. 2014-2019. Banggar pun secara yang kuat sebagaimana diamanatkan
Anggota Badan Anggaran sungguh-sungguh memperhatikan dalam Pasal 23 UUD 1945. Peran
(Banggar) DPR RI, Dony Ahmad Munir keharusan pengalokasian anggaran DPR RI dalam menjalankan fungsi
mengatakan, secara keseluruhan hasil sesuai dengan UU yang bersifat penganggaran adalah kuat. Meski
evaluasi Banggar dalam setahun ini mandatori, seperti anggaran kuat, jangan pula ada lobby atau
menunjukkan transparansi informasi pendidikan sebesar 20 persen APBN, negosiasi atau intervensi politik yang
anggaran di Indonesia masih lebih anggaran kesehatan sebesar 5 persen bisa merugikan rakyat dan keuangan
baik di bandingkan dengan negara dari APBN, termasuk dana desa. pemerintah, melalui apa yang banyak
negara di Asia Tenggara dan Asia, Sementara untuk ekonomi disebut sebagai mafia anggaran.
kecuali peringkat terbaik adalah kecil, Dony menilai Banggar telah “Yang dimaksud kuat disini adalah
Korea Selatan. mendorong Pemerintah untuk terus bagaimana pengelolaan anggaran
“ Tantangan kedepan bag i mengembangkan Usaha Mikro, Kecil negara, baik sebagai pendapatan
Banggar adalah mengembangkan dan Menengah, dan terutama sektor negara maupun belanja negara yang
mekanisme tanya-jawab bagi publik riil yang berorientasi ekspor. dikelola Pemerintah harus mendapat
Banggar memiliki banyak
persetujuan terlebih dahulu dari DPR
yang berkaitan dengan anggaran, “Banggar memiliki banyak persetujuan terlebih dahulu dari DPR
kemajuan, seperti melakukan
RI . Di samping itu, setiap rupiah yang
mengembang kan mekanisme kemajuan, seperti melakukan RI . Di samping itu, setiap rupiah yang
perubahan perubahan
bagi publik untuk berpartisipasi, p erubahan perubahan dikelola oleh Pemerintah harus
dikelola oleh Pemerintah harus
dalam pengalokasian
mendapat persetujuan
dan mengembangkan lembaga dalam pengalokasian mendapat persetujuan
anggaran yang benar
independen yang ikut mengawasi anggaran yang benar DPR RI dan juga dapat
DPR RI dan juga dapat
benar menjadikan APBN
perencanaan dan penggunaan benar menjadikan APBN dipertanggungjawabkan
dipertanggungjawabkan
sebagai politik fiskal yang
anggaran,” kata Dony, saat ditemui sebagai politik fiskal yang kepada rakyat, melalui
kepada rakyat, melalui
berpihak pada rakyat.
Parlementaria di Gedung DPR RI, berpihak pada rakyat. wakilnya di DPR RI ,” )
wakilnya di DPR RI ,” )
Hal ini dilakukan melalui
Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Hal ini dilakukan melalui tutup Dony.  (sf) (sf) (sf) (sf) (f) (sf) (sf (
tutup Dony. 
penetapan asumsi makro
Menurut Dony, dalam kurun penetapan asumsi makro
waktu setahun belakangan, Banggar
sudah menjalankan kinerjanya sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan, salah satunya dari sisi
waktu. Pembahasan RAPBN di
Banggar tidak sampai melanggar
waktu yang telah dijadwalkan. Dalam
setiap pembahasan, DPR RI pun selalu
mengedepankan agar RAPBN sesuai
dengan perencanaan pembangunan.
“APBN ini harus mengacu kepada foto : Andri/iw
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Jadi dr w
dri
dri
w
w
w
foto : Andri/iw
Anggota Banggar DPR RI, Dony Ahmad Munir
PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 27