Page 29 - MAJALAH 140

undang-undang hingga yang terbaru beban penyusunan terbesar ada Prioritas 2015. Sebagai salah satu
yaitu merevitalisasi tugas Badan di DPR RI (27 RUU). Bandingkan contoh, RUU Penyandang Disabilitas
Legislasi (Baleg) agar bisa menyusun dengan Pemerintah yang hanya 11 (yang diusulkan oleh DPR RI ). Hingga
dan mengusulkan rancangan RUU dan DPD 1 RUU. Agustus 2015, atau lebih dari separoh
undang-undang. Belakangan, seperti Terhadap beban 27 RUU tahun berjalan, DPR RI belum selesai
tidak ingin terus didera komplikasi tersebut, DPR RI tidak melakukan menyusun naskah akademik dan RUU
kinerja legislasi, DPR RI berupaya berbagai langkah akseleratif. Penyandang Disabilitas. Seandainya
menyadarkan para pihak bahwa Adanya pengakuan bahwa DPR DPR RI responsif dan memiliki
fungsi legislasi bukan urusan DPR RI RI mengalami hambatan seperti kepekaan politik yang tinggi, maka
belaka, karena turut melibatkan juga penambahan masa reses, wewenang DPR RI tidak perlu menunggu lama
campur tangan pemerintah. Baleg yang berkurang hingga merasa menyusunnya karena berbagai
keseringan kunjungan kerja tidak kelompok organisasi penyandang
Cuplikan I: relevan menjadi dijadikan faktor disabilitas (sebagai pemangku
Menguji Kepekaan Politik penyebab. Seharusnya ketika kepentingan RUU Penyandang
DPR RI menambah masa reses Disabilitas) telah menyampaikan
Refleksi ini diawali lebih dulu dan kewenangan Baleg dianggap usulan naskah akademik dan RUU
dengan menyimak kinerja Prolegnas berkurang (itupun karena Undang- pada awal 2015.
Prioritas 2015 yang menargetkan Undang Nomor 17 Tahun 2014
penyelesaian 39 Rancangan Undang- tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD/ Cuplikan II:
Undang (RUU). Keputusan DPR RI dan UU MD3 mengatur demikian), DPR Pemerintah dan DPR RI Gagal
Pemerintah untuk menyelesaikan RI sudah mengantisipasinya lebih Penuhi Penetapan Prolegnas
39 RUU sesungguhnya masih jauh awal. Meresponnya dengan cara Prioritas 2016 Sebelum
dari realistis. DPR RI utamanya menetapkan hari legislasi ternyata Penetapan APBN 2016
kurang jeli mengantisipasi beban tidak berpengaruh banyak. DPR
legislasi karena saat itu penyusunan RI masih saja kewalahan. Padahal Sesuai Keputusan Rapat Pimpinan
Prolegnas long list (2015-2019) kebijakan menetapkan hari legislasi Baleg 20 Agustus 2015, DPR RI dalam
baru selesai awal Februari 2015, sudah pernah ditempuh oleh DPR hal ini Baleg menargetkan penetapan
begitu pula prioritas 2015. Ada RI periode 2009-2014 dan terbukti Prolegnas Prioritas 2016 sebelum
keterlambatan yang disebabkan tidak berpengaruh signifikan. penetapan RUU tentang APBN 2016.
imbas politik perseteruan Koalisi DPR RI cenderung kurang Ini sesuai dengan ketentuan Pasal
Merah Putih (KMP) dan Koalisi disiplin untuk menetapkan suatu 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor
Indonesia Hebat (KIH). Selain itu, RUU masuk dalam Prolegnas 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(UU 12/2011) yang menyatakan
bahwa penyusunan dan penetapan
Prolegnas prioritas tahunan sebagai
pelaksanaan Prolegnas jangka
menengah dilakukan setiap tahun
sebelum penetapan Rancangan
Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Namun, hingga RUU APBN 2016
disahkan pada Jum’at, 30 Oktober
2015, Baleg belum menggelar rapat
foto : Naefurodji/iw HAM dan Panitia Perancangan
kerja dengan Menteri Hukum dan

Undang-Undang (PPUU) DPD.
Artinya, Prolegnas Prioritas 2016

sebelum RUU APBN disahkan.
Suasana Sidang Paripurna DPR RI tidak kesampaian ditetapkan

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 29