Page 26 - MAJALAH 140
P. 26

LAPORAN UTAMA






             Presiden sudah menyampaikan
             Nota Keuangan di depan Anggota
             DPR RI . Nota Keuangan ini yang
             akan menjadi rancangan RAPBN
             2017, dan mulai kita bahas di Banggar.
             Sampai akhirnya terakhir nanti
             Pembicaraan Tingkat I, dengan
             didahului pandangan masing-masing
             fraksi, untuk menyetujui atau tidak
             menyetujui RUU APBN 2017, menjadi
             Undang-Undang.
                Begitu disetujui di Pembicaraan                                                                foto : Arief/iw
             Tingkat I, ini kemudian dibawa
             ke Rapat Paripurna, sehingga jika
             seluruhnya menyetujui, ini menjadi   Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menyerahkan Laporan  RUU APBN 2017 kepada Pimpinan DPR RI
             Undang-Undang APBN 2017. APBN
             tahun-tahun sebelumnya, selalu   makro itu selalu ada dua, perkiraan   di Komisi XI. Dan pengambilan
             menjadi pertimbangan DPR RI  dalam   yang pesimis dan perkiraan yang   keputusan pembicaraan tingkat
             menentukan RAPBN berikutnya.    optimis.                         dua asumsi makro juga di Banggar.
                                                Sebenarnya pembahasan terkait   Hal yang sama juga soal ICP, lifting
                Lalu, bagaimana pembahasan   asumsi makro, berdasarkan UU     minyak dan gas itu dibahas di Komisi
             Asumsi Makro dalam RAPBN 2017?  MD3, itu tidak menjelaskan bahwa   VII. Karena Komisi VII memiliki
                Yang membuat perkiraan asumsi   keputusan final dibahas di Komisi XI.   mitra kerja Kementerian Energi dan
             makro itu awalnya pemerintah, yang   Namun, karena mitra kerja Komisi   Sumber Daya Mineral.
             kemudian dibahas bersama DPR RI.   XI itu Kementerian Keuangan dan   Nah dari Komisi itulah, yang
             Saat pembahasan, Anggota Dewan   Bank Indonesia, sehingga hal-hal   kemudian disampaikan kepada
             tentunya akan mempertanyakan, atas   yang terkait asumsi makro seperti   Banggar sebagai bahan pertimbangan.
             dasar apa pemerintah mengajukan   pertumbuhan ekonomi, kurs dolar,   Jadi sesungguhnya yang disebut
             besaran asumsi makro itu. Apakah   inflasi itu dibahas di Komisi XI.  koordinasi kelembagaan dengan
             betul cara pemerintah membuat      Sehingga, ketika selesai di bahas   fungsi masing-masing itu sudah
             perkiraan asumsi makro itu, itulah   di Komisi XI, kemudian disampaikan   tersedia dengan ruang UU MD3.
             yang menjadi dinamikannya. Tentu   ke Banggar. Tentu spektrumnya akan   Tidak ada disitu yang tidak diatur,  (sf, ann, hs)
             kalo membuat perkiraan asumsi   berbeda antara di Banggar dengan   sudah komplit. 


                              Asumsi Makro APBN 2016, APBN-P 2016 dan RAPBN 2017


                                 ASUMSI                    APBN 2016     APBN-P 2016        RAPBN 2017
               Pertumbuhan Ekonomi (PDB) (%)                   5,3            5,2             5,2-5,6
               Inflasi (%)                                     4,7            4,0             3,0-5,0
               Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bln (%)                5,5            5,5             5,0-6,0
               Nilai Tukar (Rp/US$)                          13.900         13.500        13.300,0-13.600,0
               Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)      50,00          40,0            40,0-55,0
               Lifting Minyak Mentah Indonesia              830.000         820.000         750,0-790,0
               Lifting Gas Bumi Indonesia (RBSMH)*)         1.155.000      1.150.000       1.100,0-1.200,0






                                                                                           Sumber: Data Banggar, diolah



        26      l  PARLEMENTARIA    EDISI 140 TH. XLVI - 2016
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31