Page 30 - MAJALAH 140
P. 30

SUMBANG SARAN









             Sebuah upaya penjadwalan dari
             Baleg yang belum memenuhi rencana
             semula.

             Cuplikan III:
             Revitalisasi Baleg

                Sekalipun targe t w aktu
             penetapan Prolegnas Prioritas
             2016 tidak sesuai rencana semula,
             Baleg tetap berupaya menggenjot
             percepatan penyelesaian target
             Prolegnas Prioritas 2015. Pada 20
             Oktober 2015, DPR RI  mengesahkan
             perubahan kedua Tata Tertib DPR                                                                   foto : Naefurodji/iw
             RI . Titik tekan perubahan tersebut
             adalah memberikan kewenangan
             bagi Baleg untuk bisa menyusun RUU.
             Mengingat selama ini khususnya   Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berjabat tangan dengan Menkumham Yasonna Laoly
             melalui UU MD3, kewenangan Baleg
             menyusun RUU dihilangkan.        diusulkan oleh tiap-tiap komisi,  Cuplikan IV:
                Upaya ini sebenarnya belum bisa   penetapan hari legislasi maupun  Prolegnas Minim Politik Legislasi
             teruji hingga berakhirnya Prolegnas   pengurangan waktu reses belum
             Prioritas 2015, karena kewenangan   memperlihatkan dampak signifkan   Temuan terhadap sejumlah
             tersebut baru dimunculkan setelah   terhadap penyelesaian target   r ancangan undang-undang
             DPR RI  bekerja lebih dari setengah   Prolegnas Prioritas 2016.   memperlihatkan politik legislasi
             tahun lebih. Yang jelas, alokasi    Perlu diketahui kembali bahwa   tersendiri berupa ketentuan
             maksimal 2 (dua) RUU yang bisa   beban terbesar penyelesaian      pembentukan lembaga/badan
                                              Prolegnas Prioritas 2015 ada pada   baru. Rancangan undang-undang
                                              DPR RI  (dengan mengusulkan 27   dimaksud antara lain RUU Tabungan
                                              RUU). Sedangkan Pemerintah 11 RUU   P erumahan Rakya t/ Taper a
                                              dan DPD satu RUU. Tentu saja pihak   (mengamanatkan pembentukan
                                              yang mengusulkan lebih banyak    Komite Tapera), RUU Jasa Konstruksi
                                              RUU harus punya strategi dan upaya   (Badan Sertifikasi dan Registrasi
                                              ekstra. Namun demikian, semua pihak   Jasa Konstruksi), RUU Sistem
                  Perlu diketahui
                                              berkontribusi terhadap lemahnya   Perbukuan (Dewan Perbukuan), dan
                  kembali bahwa beban         kinerja legislasi khususnya dalam   RUU Kebudayaan (Dewan Budaya
                  terbesar penyelesaian       menyelesaikan target Prolegnas   Nasional).
                                              Prioritas 2015.                     Mengulang (refleksi) kinerja
                  Prolegnas Prioritas
                                                 Semua pihak seharusnya bisa   legislasi 2011, hampir sebagian
                  2015 ada pada DPR RI        konsisten dan disiplin memenuhi   besar pembahasan RUU mengalami
                  (dengan mengusulkan         syarat keberadaan naskah akademik,   kemacetan hingga  deadlock
                                              naskah RUU, dan penyelesaian proses   disebabkan persoalan kelembagaan
                  27 RUU). Sedangkan
                                              harmonisasi ketika menetapkan    atau dengan kata lain materi RUU
                  Pemerintah 11 RUU           Prolegnas Prioritas 2015. Yang terjadi   awalnya sempat memandatkan
                  dan DPD satu RUU.           malah penyelesaian naskah akademik,   adanya pembentukan lembaga/
                                              naskah RUU, dan proses harmonisasi   badan baru (contohnya RUU Bantuan
                                              masih berlangsung setelah melewati   Hukum, RUU Rumah Susun, RUU
                                              pertengahan 2015                 Pencegahan dan Pembalakan Liar,






        30      l  PARLEMENTARIA    EDISI 140 TH. XLVI - 2016
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35