Page 17 - MAJALAH 140

prioritas. Tantangan globalisasi hanya rajin membayar pajak, karena target maka perlu ada optimalisasi langkah
bisa diatasi dengan meningkatkan utamanya adalah menarik dana yang agar lebih menarik,” imbuhnya.
kesejahteraan masyarakat. Karena dimiliki. Maka dari itu sosialisasi Namun Taufik menilai masih
k emiskinan han ya membua t kebijakan pengampunan pajak yang terlalu prematur untuk mengatakan
ketidakseimbangan, ketidakadilan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo apakah program pengampunan
dan ketidakstabilan politik,” tukasnya. seharusnya ditindaklanjuti dengan pajak ini berhasil atau tidak. Yang
Asumsi makro dalam RAPBN tahun sosialisasi agar tidak menimbulkan jelas pihaknya menghargai bahwa
2017 yang disampaikan Pemerintah kerisauan di masyarakat. pengampunan pajak sebagai salah
meliputi tingkat inflasi 4 persen, nilai “Sosialisasi tax amnesty setelah satu upaya optimalisasi penerimaan
tukar rupiah terhadap dolar Amerika dilakukan Presiden seharusnya keuangan negara.
Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN tiga ditindaklanjuti dengan sosialisasi “Itu harusnya kita hadapi dengan
bulan 5,3 persen harga minyak mentah optimis, harapannya tentunya
indonesia US$ 45 per barel, serta lifting berhasil. Tapi untuk menilai dan
minyak 780 ribu barel per hari dan evaluasi saat ini masih terlalu awal,
lifting gas 1.150 ribu ribu barel setara ini hanya akan menjadi forecast atau
minyak per hari. ramalan tambahan penerimaan
Namun ia mencermati, pemerintah negara,” tambahnya.
jangan hanya berkutat pada asumsi Tantangan globalisasi
makro semata. Sebab, bagaimana Dukung Penghematan
asumsi makro tersebut bisa hanya bisa diatasi Menyoroti langkah pemerintah
mencerminkan hal-hal riil atau kondisi dengan meningkatkan dalam melakukan penghematan,
mikro di masyarakat sehingga bisa kesejahteraan masyarakat. Taufik mengatakan pemerintah tidak
terbawa dalam satu tarikan nafas. memerlukan persetujuan DPR RI,
“Jangan hanya berkutat pada asumsi Karena kemiskinan karena hal itu hanya merupakan
makro yang tidak mencerminkan hanya membuat langkah adjustment politik yang
kondisi riil. Daya beli yang semakin ketidakseimbangan, menjadi mekanisme kebijakan teknis.
rendah, kesenjangan yang semakin DPR RI juga mendukung spirit moral
tinggi dan lapangan pekerjaan sempit, ketidakadilan dan kepada Pemerintah untuk melakukan
harus tersentuh oleh pemerintah,” ketidakstabilan politik. penghematan seperti mengurangi
tegas Taufik. kunjungan dinas, mengurangi
Masih terkait APBN, Taufik berharap pembangunan gedung dan lainnya.
dengan adanya UU Pengampunan Wakil Ketua DPR RI Koordinator
Pajak atau Tax Amnesty yang sudah Bidang Ekonomi dan Keuangan itu
disahkan oleh DPR RI dan ditargetkan mengakui kondisi ekonomi yang
menghasilkan tambahan keuangan sulit dibutuhkan terobosan ekonomi
negara sebesar Rp 165 triliun bisa di tingkat Dirjen dan pengambilan dalam menanggulanginya. Dengan
tercapai, agar defisit anggaran dapat keputusan di tingkat stakeholders. kondisi ekonomi global yang juga tidak
diselesaikan. Ia juga berharap, hasil dari Pemerintah juga perlu menegaskan kondusif, pemerintah menurutnya
program yang akan berjalan selama 9 terkait pihak mana saja yang harus bekerja keras. Berbagai
bulan itu malah dapat melebihi target. berkewajiban dalam keikutsertaan langkah pemerintah untuk menutupi
Namun, politisi asal dapil Jawa tax amnesty. Jangan sampai aturan pembiayaan seperti dengan mengejar
Tengah itu menambahkan, apakah tersebut dipolitisasi dan malah target pajak menurutnya justru bisa
UU Tax Amnesty bisa mencapai terkesan menakut-nakuti rakyat,” kontraproduktif di tengah kondisi
target atau tidak, menjadi tanggung imbuh Taufik. ekonomi masyarakat yang sedang lesu.
jawab pemerintah. “Masa berlaku Dalam beberapa kali kesempatan “Saya memahami kondisi seperti
UU tersebut hanya sembilan bulan. rapat DPR RI dengan pemerintah, ini memang sulit tapi kami berharap
Sehingga kesempatan bagi para pihaknya telah meminta pemerintah ada titik temu atau titik resultan antara
pemegang modal di luar negeri, diberi agar meleng kapi aturan tax prediksi penambahan pajak untuk
kesempatan sesuai dengan ketentuan amnesty dengan peraturan turunan keuangan negara versus kemampuan
yang diatur dalam UU tersebut,” seperti Peraturan Menteri Keuangan masyarakat meningkatkan daya beli nya.
tegasnya. atau Peraturan Dirjen Pajak. Ia juga Sekarang kalau ekonomi glo bal lesu
Di satu sisi, Taufik mengingatkan, berharap agar pemerintah melakukan dan daya beli masyarakat ma sih turun,
implementasi program pengampunan langkah optimal. Sehingga bisa menarik digenjot seperti apapun penerimaan
pajak jangan sampai melenceng lebih banyak modal yang masuk. pajak tidak akan berhasil karena ini
dan malah menyasar rakyat yang “Kalaupun kurang dari Rp 165 triliun, berbanding lurus,” tutupnya.  (sf)

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 17