Page 13 - MAJALAH 140

2015-2019,” tandas Wakil Ketua DPR kendala dalam implementasinya baik pemerintah maupun parlemen.
RI Koordinator Bidang Politik dan sehingga perlu direvisi karena tidak Semua pihak harus memiliki niat baik
Keamanan itu. sesuai dengan UUPA atau kesepakatan atau goodwill untuk menyelesaikan
Fadli menekankan bahwa ada tiga pada saat pembahasan antara berbagai persoalan di Papua,” harap
indikator utama untuk membentuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Fadli.
parlemen modern, yaitu transparansi, Aceh,” jelas Fadli. Politisi asal dapil Jawa Barat
akses teknologi, dan penguatan Sementara di Papua, Timwas itu menyimpulkan, hasil evaluasi
peran representasi. Menurutnya memantau implementasi pelaksanaan tersebut akan digunakan sebagai
semua ini merupakan satu kesatuan Undnag-Undang Nomor 21 Tahun masukan untuk revisi UU No.21 tahun
untuk penguatan kelembagaan 2001 tentang Otonomi Khusus 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
DPR RI hingga 2019. Dukungan Provinsi Papua yang sudah berjalan sehingga pelaksanaan Otsus Papua
dari seluruh pihak, terutama dari hampir 15 tahun. Salah satu yang bisa berjalan dengan maksimal.
seluruh Anggota Dewan, adalah kunci menjadi sorotan Tim Pengawas yaitu Di sisi lain, Timwas juga menyoroti
bagi transformasi DPR RI menuju perkembangan pembentukan Perdasi kondisi dan politik hukum pertanahan
parlemen modern. (Peraturan daerah provinsi) dan di DIY dengan berlakunya UU No 13
Perdasus (Peraturan daerah khusus). Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Dana Otsus Sentuh Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK).
Fungsi pengawasan DPR RI Sejauh ini, masih terjadi pluralisme
salah satunya dijalankan dengan dalam pengaturan, penguasaan,
membentuk tim untuk melakukan serta pemilikan tanah di Provinsi
pengawasan terhadap kebijakan yang DIY. Menurut Fadli, permasalahan
dihasilkan Pemerintah. Diantaranya, Ada tiga indikator pertanahan di DIY perlu ditinjau
ialah pembentukan Tim Pengawas dari aspek filosofi, sosiologis, dan
(Timwas) Otonomi Khusus (Otsus) utama untuk yuridisnya yang saat ini menimbulkan
Provinsi Aceh, Provinsi Papua membentuk ketidakpastian hukum, khususnya
dan Daerah Istimewa Yogyakarta. parlemen modern, bagi masyarakat DIY.
Untuk mengetahui secara langsung Sebelumnya, ke wenangan
perkembangan pelaksanaan Otsus, yaitu transparansi, istimewa yang diberikan oleh
Timwas yang diketuai Fadli ini akses teknologi, dan UUK telah ditindaklanjuti dengan
melakukan kunjungan kerja ketiga penguatan peran Perdais DIY No. 1 Tahun 2013
daerah tersebut. tentang Kewenangan dalam Urusan
Di Aceh, Timwas melihat perkem- representasi. Semua Keistimewaan DIY sebagaimana
bangan pelaksanaan Otonomi ini merupakan telah diubah dengan Perdais DIY No.
Khusus (Otsus) serta penyerapan satu kesatuan 1 Tahun 2015.
dana otsus senilai Rp 41,49 triliun. ”Namun, kewenangan bidang
Fadli melihat, aliran dana yang untuk penguatan pertanahan belum diatur secara
diterima Pemerintah Aceh sejak kelembagaan DPR komprehensif dalam Perdasi tersebut.
2008 tersebut diprioritaskan untuk hingga 2019 Diharapkan pelaksanaan urusan
pembangunan ekonomi rakyat, keistimewaan bidang pertanahan
pengentasan kemiskinan, pendidikan, tetap mengacu pada UU Nomor 5
dan kesehatan. Tahun 1960 tentang UUPA,” saran
Selain mengharapkan penggunaan Fadli.
dana Otsus bisa menyentuh Selain itu, untuk mengatasi
masyarakat Aceh secara langsung, Berdasarkan pertemuan dengan permasalahan tersebut, Tim
Tim Pengawas juga menggarisbawahi berbagai pihak terkait, disimpulkan Pengawas memberikan beberapa
beberapa poin yakni, dari sembilan hingga saat ini jumlah Perdasus rekomendasi, antara lain dengan
Rancangan Peraturan Pemerintah yang sudah disusun masih simpang mendorong status quo di Yogyakarta
(RPP) yang diamanatkan oleh Undang- siur. Kementerian Dalam Negeri dengan menghentikan sementara
undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan sudah 5 Perdasus dan administrasi pertanahan yang sudah
masih terdapat tiga RPP yang belum 1 Perdasi yang disusun di Provinsi dijalankan oleh Pemerintah Daerah
ditetapkan oleh Pemerintah. Papua Barat. DIY dan BPN, dan melakukan evaluasi
“Di sisi lain, beberapa PP yang “Penyelesaian berbagai persoalan mendasar dan review terhadap UUK (ann, sf)
sudah ditetapkan masih mengalami di Papua perlu melibatkan semua pihak dan pelaksanaannya. 

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 13