Page 5 - MAJALAH 140
P. 5

Permohonan Mengoreksi Kebijakan Menaker RI

                                           Terkait Logo dan Nama SBSI


               Saya adalah Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera   a.   Beberapa Kantor Disnaker Kota/Kabupaten menolak
            Indonesia (SBSI) menyampaikan bahwa telah keluar putusan   pencatatan DPC dan Pengurus Komisariat (PK) SBSI
            MA RI No. 444K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang menguatkan          karena adanya arahan Kementerian Ketenagakerjaan
            putusan No. 01/Pdt.Sus/HakCipta/2013/PN Niaga-Jkt.Pst    untuk tunduk pada UU No. 21 Tahun 2000.
            yang isinya menegaskan bahwa pencipta Logo dan Nama   b.    Beberapa Kantor Disnaker Kota/Kabupaten tetap
            SBSI adalah Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA dan Sdr.   melayani KSBSI dan jajarannya serta menolak
            Rekson Silaban.                                          mencabut pencatatan Kepengurusan KSBSI
            1.    Setelah adanya putusan tersebut, MA RI juga        sehingga Menteri Ketenagakerjaan mengganggap
               mengeluarkan putusan No. 378K/Pdt.Sus-HKI/2015        SBSI dan KSBSI masih dalam konflik internal dan
               yang membatalkan putusan Peradilan Niaga pada PN      perlu menunggu putusan incracht.
               Jakarta Pusat No. 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.   4.    Kami menganggap bahwa Menteri Ketenagakerjaan
               Niaga.Jkt.Pst yang intinya melarang KSBSI dengan   tidak taat hukum karena mengabaikan putusan MA
               seluruh federasinya menggunakan Logo, Nama dan Tri   No. 378K/Pdt.Sus/HKI/2015, dan memohon agar
               Dharma SBSI.                                       DPR RI memberikan peringatan kepada Menteri
            2.  Bahwa meskipun putusan MA No. 378K/Pdt.Sus/       Ketenagakerjaan atas belum dilaksanakannya putusan
               HKI/2015 telah berkekuatan hukum tetap namun DPP   MA RI tersebut.
               SBSI masih kesulitan melakukan eksekusi putusan MA
               tersebut.                                                               Prof. DR. Muchtar Pakpahan
            3.    Bahwa sulitnya eksekusi putusan MA RI tersebut adalah                   Jakarta Pusat, DKI Jakarta
               karena:


            Penempatan Personel Keamanan                             Informasi Program Studi

            Bersenjata di Kapal Laut                             Ekonomi Sumberdaya Kelautan
                                                                            Tropika Bogor
               Saya Laksdya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo,
            Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim
            Indonesia (IK2MI), ingin menyampaikan laporan hasil   Kami sampaikan dengan hormat surat pemberitahuan
            Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan   dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Ketua
            oleh IK2MI pada 20 April 2016 di Hotel Patra Jasa   Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika,
            Jakarta dengan topik “Penempatan Personel Keamanan   yang ditujukan kepada Ketua DPR RI sebagai berikut:
            Bersenjata di Kapal-kapal Berbendera Indonesia dalam   1.  Disampaikan pemberitahuan bahwa Pascasarjana
            Rangka Melindungi Diri dari Tindak Kekerasan di Laut,   Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian
            dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:       Bogor (IPB) membuka Program Magister (S2) dan
            1.    Untuk mencegah dan mengatasi terjadinya        Program Doktor (S3) Ekonomi Sumberdaya Kelautan
               perompakan di kapal-kapal berbendera Indonesia,   Tropika.
               maka perlu adanya penempatan Personel Keamanan   2.     Bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya
               Bersenjata (PKB) melalui Keputusan Presiden.      kelautan yang sangat besar dan berpeluang menjadi
            2.  Untuk kelancaran kegiatan patrol antara aparat   basis perekonomian baik saat sekarang maupun
               penegak hukum Indonesia dengan Negara tetangga,   masa mendatang. Agar potensi tersebut dapat
               perlu dijajaki kerja sama tri lateral antara Indonesia,   dimanfaatkan serta mendukung kebijakan pemerintah
               Filipina, dan Malaysia untuk mengamankan jalur    dalam membangun Negara maritime dalam rangka
               pelayaran di Selat Sulu seperti dalam pengamanan   meningkatkan kemakmuran bangsa maka perlu
               Selat Malaka.                                     disiapkan sumberdaya manusia yang berkompetensi
            3.  Membentuk rezim kontijensi maritime dengan       tinggi dalam pengelolaan ekonomi sumberdaya
               menggabungkan kemampuan informasi intelijen       kelautan tropika.
               antarnegara pantai dan pesisir yang sering terjadi    3.    Bahwa sebagai satu-satunya program studi di Indonesia
               ancaman gangguan maritim.                         bahkan di dunia, pengadu mengundang stakeholders
            4.  Perlu kewaspadaan bagi kapal-kapal Indonesia     kelautan Indonesia untuk menuntut ilmu pada program
               melalui jalur yang dianggap rawan ancaman         tersebut. Bagi yang berminat dapat mengirimkan
               dan gangguan maritime dengan memanfaatkan         lamaran kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB atau
               informasi terbaru kemaritiman dan selalu berupaya   dapat menghubungi Sdr. Mahmudah, SE, Sekretariat
               berkomunikasi dengan coast guard Negara setempat   Program Pascasarjana ESK, Kampus IPB Darmaga,
               untuk meminta perlindungan.                       Bogor. Telp. (0251) 8425476, HP. 0813-8788-5233.

                                     Y Didik Heru Purnomo                                 Tridoyo Kusumastanto
                                  Jakarta Selatan, DKI Jakarta                                 Bogor, Jawa Barat




                                                                         PARLEMENTARIA   EDISI 140 TH. XLVI - 2016  l  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10