Page 37 - MAJALAH 129

sudah mengesahkan UU tindak pidana nasional sejatinya berawal dari reko­ tensi pengacuan pasal sehingga relatif
khusus tiba­tiba diubah lagi,” ujarnya. mendasi seminar hukum nasional I tidak ada perubahan atau penambahan
Sebelumnya pada Juli lalu di hada­ tahun 1963 yang menyerukan agar substansi yang prinsipil jika dibanding­
pan Raker Komisi III DPR, (bersumber rancangan­kodifikasi­hukum­pidana­na­ kan dengan naskah yang pernah dibahas
dari situs resmi KemenkumHAM­red), sional segera mungkin diselesaikan. bersama antara pemerintah dan komisi
Menteri Hukum dan HAM Yasona H Menkumham mengatakan “RUU yang III DPR RI periode 2009­2014”.
Laolly membacakan Keterangan Presi­ disampaikan ini merupakan penyem­ RUU KUHP ini tetap terdiri dari atas
den Atas Rancangan Undang – Undang purnaan dari RUU yang pernah dibahas 2 (dua) buku, yakni buku kesatu menge­
Hukum Pidana Tujuan di bacakannya bersama antar pemerintah dan komisi nai ketentuan umum yang terdiri dari
keterangan Presiden tersebut agar RUU III DPR­RI periode 2009­2014. Namun 218 pasal dan buku kedua mengenai tin­
tentang KUHP ini dapat segera di bahas demikian, penyempurnaan yang di­ dak pidana yang terdiri dari 568 pasal
dan mendapatkan persetujuan bersama lakukan pada dasarnya hanya meliputi sehingga RUU tentang KUHP yang di­
dari DPR­RI. hal­hal antara lain yang bersifat teknik sampaikan dalam kesempatan itu secara
Cita – cita untuk mewujudkan KUHP penyusunan, redaksional, dan konsis­ keseluruhan memuat 786 pasal.

BEBERAPA SUBSTANSI POKOK RUU KUHP YANG DI SAMPAIKAN :
1.­Pergeseran­filosofi­pemidanaan­jika­dibandingkan­dengan­ a. Dianutnya sistem 2 (dua) jalur (double­track) yakni selain
KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda (wetboek van jenis­jenis pidana, diatur pula jenis­jenis tindakan (maa­
Strafrecht voor Nederlandsch Indie) sehingga RUU KUHP tregelen) khusus bagi mereka yang melakukan tindak
ini berorientasi pada pemikiran aliran neo classical school pidana, namun tidak atau kurang mampu mempertang­
yang selain mempertimbangkan aspek tindak pidana yang gungjawabkan perbuatannya karena menderita gang­
telah dilakukan juga mempertimbangakan aspek individu­ guan jiwa atau retardasi mental.
alitas pelaku tindak pidana (daad­dader strf recht). b. Diaturnya rambu­rambu pemidanaan baru guna meng­
2. Pengaturan mengenai tindak pidana dan hindari disparitas pidana terhadap tindak pidana
pemidanaan berdasarkan hukum yang hi­ yang relatif sama kualitasnya serta pengaturan
dup dalam masyarakat sesuai dengan ni­ mengenai pinana minimim khusus yang hanya
lai – nilai pancasila, hak azasi manusia, dan boleh diterapkan untuk tindak pidana ter­
prinsip – prinsip hukum umum yang diakui tentu yang dipandang sangat merugikan,
oleh masyarakat internasional. membahayakan, atau meresahkan ma­
3. Modernisasi hukum pidana nasional dengan me­ syarakat, dan untuk tindak pidana yang
negaskan pengaturan bahwa korporasi merupakan dikualifikasikan­atau­diperberat­oleh­akibatnya.
subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu c. Adanya sistem kategorisasi pidana denda guna me­
melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungja­ ngantisipasi fluktuasi nilai mata uang akibat situasi
wabkan secara pidana. prekonomian, dan
4. Adanya penambahan beberapa jenis pidana baru yakni d. Diaturnya cara pelaksanaan secara khusus terhadap
pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana anak, sejalan dengan konvensi tentang Hak­Hak anak
pokok serta pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan (Convention on the Rights of the Child)
kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan. 7. Adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan tindak
5. Pidana mati tidak lagi diatur sebagai pidana pokok, melain­ pidana di luar KUHP dan berbagai tindak pidana yang ber­
kan diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukan bah­ sumber dari berbagai konvensi internasional yang telah di­
wa pidana mati betul­betul bersifat khusus sebagai upaya ratifikasi­oleh­Indonesia.­Dengan­demikian,­terhadap­jenis­
terakhir (ultimum remedium) untuk mengayomi masyara­ tindak pidana baru yang akan muncul namun belum diatur
kat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus dalam RUU KUHP yang baru ini, pengaturannya tetap dapat
selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana dilakukan melalui perubahan KUHP atau diatur dalam Un­
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua dang­Undang tersendiri karena kekhususannya berdasar­
puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara kan buku kesatu pasal 211 RUU tentang KUHP ini.
bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga
dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana Pemerintah juga memandang perlu adanya pengaturan me­
diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati ngenai masa transisi (engagement period) guna memberikan
tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana ruang bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada
perampasan kemerdekaan. masyarakat terutama bagi penegak hukum dalam menerap­
6. Adanya beberapa perubahan konsep pemidanaan, antara kan KUHP yang baru. (NT) Sumber: situs resmi Kemenkumham FOTO:
lain: ANDRI, NAEFUROJI/PARLE/IW

EDISI 129 TH. XLV, 2015 37