Page 33 - MAJALAH 129

masih kurang optimal. Dan temuan­
temuan tersebut merupakan indikasi
awal dari terjadinya penyelewengan­
penyelewengan di bidang keuangan.
Rekomendasi BPK terlihat lebih bersi­
fat teknis, sementara sebenarnya yang
diperlukan, baik oleh BPJS Kesehatan
maupun BPJS Ketenagakerjaan adalah
peningkatan profesionalisme manaje­
men dan perubahan paradigma dalam
pengelolaannya untuk perbaikan dan
kemajuan. Hal ini akan berdampak pada
lenggaraan BPJS ini, hal ini dibuktikan Adanya temuan BPK tersebut menun­ pengelolaan dan optimalnya pelayanan
dengan adanya tahapan yang hendak jukkan terdapat kelemahan profesional­ pada masyarakat. Mengingat peranan­
Pemerintah capai dimulai dari pemben­ isme manajemen dan staf baik pada BPJS nya sangat penting dalam memberikan
tukan regulasinya di tahun 2011, dilan­ Kesehatan maupun BPJS Ketenagaker­ jaminan kesehatan dan sosial.
jutkan dengan pembentukan peraturan jaan sehingga praktek pengelolaannya
pelaksanaannya di tahun 2012, pemba­
haruan struktur dan infrastruktur di­ Jenis Kepesertaan Total Iuran Pembayar Dasar Perhitungan
tahun 2013 sampai dengan pelaksanaan a. PNS, TNI,Polri 5% 3% Pemerintah Gaji pokok dan
tunjangan keluarga
2% Pekerja
BPJS Kesehatan di awal Januari 2014, dan
BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. b. Pegawai Pemerintah Non PNS 5% 3% Pemerintah Gaji Tetap
2% Pekerja
Dari berbagai hasil temuan BPK itu,
dapat disimpulkan bahwa kelemahan SPI c. Pekerja Penerima Upah
Swasta, BUMN, dll
dan kepatuhan terhadap peraturan atas (i) 2014 4,5% 4% Pemberi Kerja Gaji pokok dan
pengalihan PT. Askes (Persero) men­ 0,5% Pekerja tunjangan tetap
jadi BPJS Kesehatan, dan PT. Jamsostek (ii) 2015 5% 4% Pemberi Kerja Gaji pokok dan
(Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan 1% Pekerja tunjangan tetap
terdapat pada belanja yang tidak sesuai d. Penerima Pensiun 5% 3% Pemerintah Gaji pokok dan
atau melebihi ketentuan, penyimpangan 2% Pekerja tunjangan keluarga
terhadap peraturan perundang­unda­ e. Veteran, Perintis Kemerdekaan, 5% Pemerintah Tunjangan
dan ahli warisnya
ngan bidang teknis tertentu atau keten­
tuan intern organisasi yang diperiksa f. Pekerja Bukan Penerima Upah Sesuai kelas Pekerja Kelas III: Rp 25.000
perawatan yang
Kelas II: Rp 42.000
tentang pendapatan dan belanja, dan dipilih Kelas I: Rp 59.000
penyimpangan terhadap peraturan g. Bukan Pekerja Sesuai kelas Yang bersangkutan Kelas III: Rp 25.000
perundang­undangan bidang tertentu perawatan yang Kelas II: Rp 42.000
dipilih
Kelas I: Rp 59.000
lainnya seperti kehutanan, pertambang­ h. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp 19.225 Pemerintah ­
an, perpajakan, dll.
PERJALANAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Sistem jaminan sosial nasional meru­ yang lebih menyeluruh dan terpadu. Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan
pakan program negara yang bertujuan Dengan ditetapkannya Undang- pengembangan program dan untuk Pasal 52 Undang­Undang Nomor 40 Ta­
memberikan kepastian perlindungan dan Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten­ sebesar­besarnya kepentingan Peserta. hun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat tang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pembentukan Undang­Undang Ten­ Nasional yang mengamanatkan pemben­
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal bangsa Indonesia telah memiliki sistem tang Badan Penyelenggara Jaminan So­ tukan Badan Penyelenggara Jaminan
28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indo­ sial ini merupakan pelaksanaan Undang­ Sosial dan transformasi kelembagaan
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang­ nesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang PT. Askes (Persero), PT. Jamsostek
Undang Dasar Negara Republik Indone­ jaminan sosial nasional perlu dibentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan
sia Tahun 1945. Selain itu, dalam Keteta­ badan penyelenggara yang berbentuk Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PT. ASABRI (Persero) menjadi Badan
pan Majelis Permusyawaratan Rakyat badan hukum publik berdasarkan prinsip perkara Nomor 007/PUU­III/2005, guna Penyelenggara Jaminan Sosial.
Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugas­ kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, memberikan kepastian hukum bagi pem­
kan untuk membentuk sistem jaminan kehati­hatian, akuntabilitas, portabilitas, bentukan BPJS untuk melaksanakan pro­ Penulis: Sukmalalana, S.E., S.S. (Analis di Ba-
sosial nasional dalam rangka memberi­ kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, gram Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. gian Analisa Pemeriksaan BPK & Pengawasan
kan perlindungan sosial bagi masyarakat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Undang­Undang ini merupakan DPD) | Penyunting: sf (Parlementaria)

EDISI 129 TH. XLV, 2015 33