Page 28 - MAJALAH 129

Pengawasan

nya, data Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang dihimpun
melalui satelit hingga 9 September 2015,
luas area lahan pemanfaatan yang ter­
indikasi kebakaran di Sumatera dan
Kalimantan mencapai 190.993 hektar.
Selain itu, 286 perusahaan tersebut
merupakan data gabungan dari Kemen­
terian Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dengan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional. Data Kementeri­
an Kemen terian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menyebutkan terdapat 139
perusahaan yang bertanggung jawab
atas kebakaran hutan di dua wilayah
tersebut, sedangkan 147 perusahaan
berdasarkan Kementerian ATR dan BPN.

ANGGARAN KEMENTERIAN LHK PEMERINTAH TIDAK SERIUS ran (Banggar) DPR, untuk meyakinkan
MINIM ini perlu anggaran. Yang kita harapkan
Dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan DALAM MENANGANI harusnya tidak ada lagi permasalahan­
Menteri Lingkungan Hidup dan Ke­ KEBAKARAN HUTAN YANG permasalahan seperti ini,” ujar Edhy.
hutanan, baru­baru ini, Menteri LHK
menyampaikan bahwa kementeriannya MELANDA SEJUMLAH WILAYAH JANGAN ANGGAP REMEH
hanya mendapat jatah anggaran Rp6,3 DI INDONESIA. HAL TERSEBUT Permasalahan kabut asap bukan
triliun. Alokasi anggaran yang minim ini hanya dihadapi langsung oleh Indone­
tentu menjadi sorotan penting Komisi TERLIHAT DARI PENURUNAN sia, namun negara tetangga seperti Si­
IV, tentu dengan alokasi anggaran yang ANGGARAN KEMENTERIAN ngapura dan Malaysia juga turut terke­
sedikit tidak akan maksimal dalam pe­ na dampak dari kabut asap pembakaran
nanganan kerusakan hutan di Indonesia. LINGKUNGAN HIDUP DAN hutan yang semakin meluas. Kabut asap
“Kalau dilihat dari luas hutan kita sebe­ KEHUTANAN SEBESAR RP 6,3 ini tentu berdampak pada kualitas uda­
sar 120 juta hektar, per hektarnya hanya ra yang sangat buruk dan berdampak
mendapat biaya perawatan 52.500 saja/ TRILIUN buruk bagi kesehatan, selain itu meng­
tahun,” terang Edhy. ganggu aktivitas masyarakat.
Seharusnya pemerintah melalui Ke­ triliun,” tegas Edhy. Jarak pandang di sejumlah wilayah
menterian Keuangan bisa memberikan “Hutan merupakan salah satu aset tak lebih dari 1 kilometer seperti di Pe­
peningkatan anggaran terhadap Ke­ bangsa yang berperan dalam menjaga kanbaru (500 meter), Dumai (300 me­
menterian Lingkungan Hidup dan Ke­ ekosistem, serta bermanfaat bagi ma­ ter), Pelalawan (200 meter), Jambi (200
hutanan untuk meningkatkan kinerja syarakat sekitar yang memanfaatkan meter), Palembang (1 kilometer), Ponti­
kementerian dalam menjaga lingkungan kawasan hutan untuk lahan pertanian anak (400 meter), Ketapang (500 meter),
hidup dan kehutanan di Indonesia. Ang­ dan perkebunan,” jelasnya. Pangkalan Bun (700 meter) dan Palangka
garan itu dianggap penting, khususnya Edhy mengatakan, Komisi IV DPR Raya (200 meter). Asap dari Kalimantan
dalam penanganan kebakaran hutan di akan memberikan dukungan penuh justru menyebar hingga wilayah Malay­
Indonesia saat ini. peningkatan anggaran Kementerian sia yakni Serawak. Hal ini terjadi lanta­
Komisi IV menilai bahwa tidak ada Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar ran 80 persen dari wilayah Kalimantan
keseriusan pemerintah dalam memberi­ bisa meningkatkan kinerja kementerian terselimuti asap. Sementara hingga
kan perawatan dan perlindungan hutan khususnya dalam penanganan keba­ saat ini, BNPB mencatat terdapat tiga
Indonesia. “Pemerintah tidak serius karan hutan di Indonesia. Ia menilai ti­ provinsi telah menetapkan status ben­
dalam menangani kebakaran hutan yang dak ada lagi alasan untuk membiarkan cana mereka menjadi tanggap darurat.
melanda sejumlah wilayah di Indonesia. kebakaran hutan terjadi terus menerus Ketiganya adalah Riau, Jambi, Kalteng.
Hal tersebut terlihat dari penurunan setiap tahunnya. Anggota Komisi IV Firman Soebagyo
anggaran Kementerian Lingkungan “Kami juga akan perjuangkan ang­ menilai masalah kabut asap sudah men­
Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 6,3 garan kementerian ini di Badan Angga­ jadi permasalahan multidimensional.

28 EDISI 129 TH. XLV, 2015