Page 26 - MAJALAH 129

Pengawasan

PEMERINTAH TIDAK

SERIUS TANGANI

KEBAKARAN HUTAN

Kebakaran lahan dan hutan di berbagai tempat di wilayah
Indonesia, yang berulang hingga menjadi siklus tahunan
membuat geram Komisi IV DPR RI.

asalnya, kebakaran hutan dan menerapkan sanksi administrasi, ter­
lahan tersebut menimbulkan masuk mencabut ijin lingkungan dan
efek yang sangat merugikan ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan
Pbagi masyarakat luas. Kabut serta mendorong percepatan proses
asap hasil kebakaran hutan dan lahan penegakan hukum.
yang sangat pekat menimbulkan kuali­ Edhy menuturkan bahwa Menteri
tas udara di wilayah Sumatera dan Kali­ LHK telah menjelaskan perkembangan
mantan sangat berbahaya bagi kesehat­ mengenai kabut asap yang ditimbulkan
an dan menimbulkan penyakit ISPA. dari kebakaran hutan yang secara peri­
Tak hanya itu, kabut asap juga meng­ odik dilaksanakan penanggulangannya,
ganggu aktivitas masyarakat dan layan­ namun Komisi IV merasa belum puas
an publik. Bahkan beberapa sekolah su­ dengan hasil ini, karena kejadian kabut
dah meliburkan siswanya dan beberapa asap ini bukan pertama kali terjadi, bah­
penerbangan mengalami gangguan. kan setiap tahunnya terjadi.
Jumlah titik api kebakaran hutan “Yang kita (Komisi IV) harapkan tidak
dan lahan di Sumatera dan Kalimantan terjadi lagi permasalahan­permasala­
mencapai angka yang mence ngangkan.
Berdasarkan release resmi di situs Badan
Nasional Penanggulangan Bencana pada
Jumat (11/9/2015) misalnya, jumlah to­
tal titik api di kedua pulau tersebut ter­
pantau 1.887 yang terdiri dari 575 titik di
Sumatera dan 1.312 titik di Kalimantan.
Ada menyebutkan bahwa total titik api
di pulau tersebut adalah 869 titik.
Titik api tersebar di sejumlah wilayah
seperti Jambi (166 titik), Sumatera Se­
latan (148 titik), Riau (116 titik), Sumatera
Barat (25 titik), Bengkulu (10 titik), Lam­
pung (2 titik), dan Sumatera Utara (4 ti­ Ketua Komisi IV Edhy Prabowo Kabut asap di Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah.
tik). Sementara titik api juga ditemukan
di Kalimantan Barat (33 titik), Kaliman­ han ini (kabut asap), kita mendorong
tan Selatan (133 titik), Kalimantan Te­ pemerintah untuk menanggulangi ini,”
ngah (190 titik), dan Kalimantan Timur tegasnya.
(42 titik). Lebih jauh Edhy berpendapat, ma­
Kepada Parlementaria, Ketua Komisi salah kabut asap ini bukan hanya men­
IV Edhy Prabowo menjelaskan bahwa jadi domain Kementerian Lingkungan
Komisi IV DPR RI telah meminta agar Hidup dan Kehutanan, karena ada juga
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta­ pelaku pembakar itu di kawasan Hak
nan (LHK) untuk menindak tegas pelaku Guna Usaha.
pembakaran lahan dan hutan dengan Sekedar catatan, berdasarkan keten­

26 EDISI 129 TH. XLV, 2015