Page 22 - MAJALAH 129

sumbang saran

ini adalah pengembangan Otoritas Pelabuhan untuk menga­ sangat mudah ditandai dengan meningkatnya daya tampung
wasi dan mengelola operasi dagang dalam setiap pelabuhan. peti kemas yang melakukan bongkar muat. Konsekuensi dari
Tanggung jawab utamanya adalah untuk mengatur, mem­ alur­kebutuhan­ini­akan­menekankan­pada­efisiensi­pelabuh­
beri harga dan mengawasi akses ke prasarana dan layanan an. Kita tentu tidak ingin kapal­kapal dari negara lain lebih
pelabuhan dasar termasuk daratan dan perairan pelabuhan, memilih bongkar muat di negara­negara tetangga yang dapat
alat­alat navigasi, kepanduan (pilotage), pemecah ombak, memberi jasa dan fasilitas pelabuhan yang lebih baik. Namun
tempat pelabuhan, jalur laut (pengerukan) dan jaringan jalan demikian ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian
pelabuhan. Selain itu, otoritas pelabuhan juga akan bertang­ serius, apakah otoritas pelabuhan Indonesia kini memiliki
gung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan Rencana kapasitas­teknis­dan­finansial­yang­diperlukan­untuk­men­
Induk Pelabuhan (termasuk menentukan daerah kendali darat jalankan fungsi­fungsi tersebut secara efektif?
dan laut) sekaligus menjamin ketertiban, keamanan dan keles­ Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ada pergeseran
tarian lingkungan pelabuhan. Operator pelabuhan, di sisi lain, sudut pandang penyelenggaraan pelabuhan dalam UU No
dapat berpartisipasi dalam menyediakan antara lain pena­ 17/2008. Model operating port berubah menjadi bentuk sistem
nganan kargo, sarana penumpang, layanan tambat, pe ngisian operating port, tool port dan landlord sekaligus. Ini tentunya
bahan bakar dan persediaan air, penarikan kapal sekaligus pe­ berarti pengembangan suatu interaksi yang lebih rumit an­
nyimpanan dan bangunan di atas pelabuhan lainnya. Namun tara sektor publik dan swasta di tingkat pelabuhan. Dengan
di Indonesia ada kejadian yang menunjukkan masih adanya perubahan ini, Pelindo yang semula menjadi penyelenggara
gejala saling rebut kewenangan antara regulator (Otoritas tunggal di pelabuhan umum komersial berubah menjadi salah
Pelabuhan) dan operator (PT Pelindo). satu terminal operator saja. Kini dalam satu pelabuhan umum
komersial bisa dikelola beberapa terminal umum yang dilak­
DWELLING TIME: TANTANGAN BAGI KABINET KERJA sanakan oleh beberapa Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Disini
Perekonomian dunia telah berkembang sedemikian cepat, tugas otoritas pelabuhan menjadi penting untuk mengelola in­
hal ini menuntut arus pergerakan barang dengan volume teraksi­interaksi tersebut sedemikian rupa untuk memastikan
yang besar dan juga semakin cepat. Di pelabuhan, hal ini akan penetapan harga dan penyediaan pelayanan yang kompetitif.

22 EDISI 129 TH. XLV, 2015