Page 21 - MAJALAH 129

Oleh: Dr. Agus Yoni & Fikri Tamau, M.Si (Peneliti Ahli CEPP FISIP UI)

mencerminkan­semakin­rendahnya­efisiensi­transportasi­lo­ disampaikan oleh Presiden Jokowi. Konsekuensinya, apabila
gistik Indonesia. Berdasarkan laporan LIPI, rata­rata biaya lo­ pelabuhan gagal dalam mengelola potensi akan berdampak
gistik di Indonesia tahun 2015 mencapai 27% persen dari PDB langsung pada perekonomian Indonesia.
dan 17% dari total biaya produksi, sehingga membuat kenaik­ Perhatian kepada arus barang di pelabuhan telah dirintis
an harga barang yang dijual. Angka ini masih lebih tinggi bila secara serius sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri de­
dibandingkan dengan biaya logistik di Malaysia yang hanya ngan dikeluarkannya Keppres No 54/2002 tentang Tim Koor­
8%, Singapura 6%, dan Filipina sebesar 7% dari total biaya dinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.
produksi. Tim ini diketuai oleh Menko Perekonomian. Keppres itu men­
Buruknya infrastruktur transportasi dan tingginya biaya galami dua kali perubahan, yakni pada 2005 dan 2007. Selain
logistik, justru melemahkan daya saing dan nilai kompetitif melakukan koordinasi arus barang, tim ditugasi memberan­
dari perdagangan internasional Indonesia. Penyebab tinggi­ tas maraknya penyelundupan di pelabuhan dan menghapus
nya biaya logistik Indonesia ditengarai disebabkan oleh kondisi praktek pungutan liar. Menteri Perhubungan didapuk sebagai
pelabuhan laut yang masih buruk, infra­ ketua harian tim. Pada masa berikutnya,
struktur pelabuhan dan sistem trans­ BURUKNYA INFRASTRUKTUR SBY menerbitkan UU No 17/2008 tentang
portasi yang usang, tingginya ancaman Pelayaran dan mengeluarkan Perpres
terhadap keamanan kapal, dan panjang­ TRANSPORTASI DAN No. 10/2008 tentang Penggunaan Sistem
nya mata rantai distribusi (supply chain) Elektronik dalam Kerangka Indonesia
dimana kontainer tujuan Eropa dari In­ TINGGINYA BIAYA LOGISTIK, National Single Window (INSW). INSW
donesia perlu transit di Singapura atau JUSTRU MELEMAHKAN DAYA adalah sistem pengurusan izin kepa­
Malaysia terlebih dahulu. Dalam kondisi beanan dan pengeluaran barang secara
seperti inilah kegaduhan di Pelindo II SAING DAN NILAI KOMPETITIF online­dengan­tujuan­efisiensi,­yang­be­
yang menghiasi berbagai media massa DARI PERDAGANGAN rada di bawah Kementerian Koordinator
menemukan momentumnya. Berbagai Perekonomian.
persoalan di bidang kargo, pergudang­ INTERNASIONAL INDONESIA. Pada tahun 2011, Kementerian Per­
an, agen transportasi, jasa kurir, jasa hubungan telah resmi membentuk Oto­
pengepakan barang dan berbagai permasalahan manajerial ritas Pelabuhan sesuai dengan amanat UU No 17/2008 tentang
lainnya terungkap dan merembet hingga menyentuh PT Pe­ Pelayaran. Dalam undang­undang tersebut dijelaskan bahwa
lindo II di Tanjung Priok yang notabene menangani 60% akti­ regulator dalam pengelolaan usaha jasa kepelabuhanan men­
fitas­perdagangan­internasional­di­Indonesia. jadi kewenangan Otoritas Pelabuhan. Sedangkan PT Pelindo
I, II, III dan IV murni sebagai operator saja. Menurut peme­
PELABUHAN DAN UU NO. 17/2008 TENTANG rintah, telah jelas dalam UU No. 17/2008 bahwa pemerintah
PELAYARAN melakukan pembinaan atas seluruh pelabuhan yang ada di
Secara umum, pelabuhan memiliki 4 fungsi utama, yaitu dalam negeri. Sesuai UU, Otoritas Pelabuhan dibentuk seb­
sebagai tempat pertemuan dan (interface), gapura (gateway), agai wakil pemerintah dalam melaksanakan tugas tersebut.
entitas industri dan perdagangan, dan mata rantai transpor­ Sementara operatornya bisa dilakukan kalangan swasta atau
tasi. Sekarang pelabuhan terus berkembang menjadi entitas Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang disebutkan
industri tersendiri, hal ini sebagai konsekwensi perkembangan dalam Dalam Paragraf 5 Pasal 93 UU No. 17/2008 bahwa
industri Indonesia yang berorientasi pada ekspor. Jika penu­ “Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
lis tak salah menafsirkan, pelabuhan­pelabuhan di Indonesia 92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan termi-
kini menjadi tulang punggung program ‘Tol Laut’ seperti yang nal dan fasilitas pelabuhan lainnya.” Inovasi utama dari UU

EDISI 129 TH. XLV, 2015 21