Page 20 - MAJALAH 129
P. 20

sumbang saran







          Pelindo dan Silang-Sengkarut



          Pelabuhan di Indonesia











                ecara geografis In­                                                 Khusus untuk Barang Tertentu
                donesia  menempati                                                  dan Badan Usaha Pelabuhan
                posisi yang cukup                                                   (BUP)—termasuk di dalamnya
          Sstrategis. Terletak di                                                   adalah Pelindo. Artikel ini men­
          antara silang dua benua be­                                               coba melihat silang sengkarut
          sar, Asia dan Australia, serta                                            Pelindo II tentang perubahan
          dua Samudra, Hindia dan Pa­                                               paradigma undang­undang,
          sifik. Kita juga memiliki tiga                                            tumpang tindih wewenang,
          Alur Laut Kepulauan Indone­                                               lemahnya infrastruktur, ru­
          sia (ALKI) dan beberapa choke                                             mitnya manajerial pelabuhan,
          points seperti Selat Malaka,                                              mahalnya biaya logistik serta
          Selat Sunda, Selat Lombok, dan                                            melihat regulasi yang ada den­
          Selat Makassar. Wajar Indone­                                             gan menggunakan pendekatan
          sia kini dilalui oleh 40% kapal                                           socio legal analysis.
          besar dan kecil dari total 80%  Koninklijke Paketvaar Maatschappij di Banjarmasin
          transaksi perekonomian dunia
          via laut. Dengan kondisi begini seharusnya Indonesia ber­  INFRASTUKTUR, BIAYA LOGISTIK & PELINDO II
          peluang menjadi pusat industri, distribusi dan perdagangan   Sejak pertemuan 10th ASEAN Ports and Shiping 2012 Ex-
          global dalam kancah internasional. Namun, kenyataan pahit   hibition and Conference pada akhir Mei 2012 yang lalu di Ja­
          yang harus diterima ialah hanya 40% dari transport laut do­  karta, Indonesia memang mendapatkan permintaan agar lebih
          mestik yang dimanfaatkan oleh orang Indonesia. Untuk bidang   mengutamakan perbaikan infrastruktur dan memperbaiki
          ekspor, 5% dilakukan oleh kapal domestik, sedangkan 95% si­  kualitas jalur transportasi menuju pelabuhan guna mening­
          sanya dijalankan oleh kapal asing.                katkan­efisiensi­logistik­nasional.­Infrastruktur­di­Indonesia­
            Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara kepulau­  diakui oleh banyak pengusaha sebagai faktor penghambat ni­
          an terbesar di dunia sudah sepantasnya memaksimalkan sek­  lai kompetitif, dan memang sejumlah upaya perbaikan yang
          tor pelabuhan untuk menangkap potensi perekonomian glob­  dilakukan pemerintah telah mampu membawa Indonesia
          al. Dari data Kementerian Perhubungan, hingga April 2015 kita   memperbaiki posisinya. Berdasarkan laporan Forum Ekonomi
          memiliki 1.241 pelabuhan yang 112 diantaranya dikelola oleh   Dunia (WEF) tentang daya saing ekonomi global negara di
          Pelindo dan 140 pelabuhan di dalamnya berstatus pelabuhan   dunia tahun 2014, Indonesia berada di peringkat 34 dari 144
          internasional. Pelindo (Pelabuhan Indonesia) sedikit banyak   negara. Meski demikian, dalam laporan yang sama peringkat
          mewarisi sistem kendali bongkar muat dari maskapai Belanda   daya saing Indonesia masih di bawah tiga negara ASEAN lain­
          sebelumnya Koninklijke Paketvaar Maatschappij (KPM). Mas­  nya, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Selain persoa­
          kapai ini dulunya mengatur aktivitas komersil di pelabuhan,   lan infrastruktur, perdagangan internasional Indonesia juga
          sebelum dinasionalisasi pada tahun 1952. Kemudian peraturan   mengalami kendala pada tingginya biaya logistik. Berdasarkan
          ini direvisi dengan dikeluarkannya PP No 47/1957 yang me­  Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014 dari Bank Dunia
          ngatur jasa bongkar muat melalui Perusahaan Muatan Kapal   yang bertajuk ‘Connecting to Compete: Trade logistics in the
          Laut dan semakin ditegaskan dengan UU No 21/1992 yang   Global Economy’ Indonesia masih menempati posisi 53 dari 160
          hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM).   negara sebagai Negara dengan biaya logistik yang tinggi.
          Terakhir kegiatan bongkar muat diatur melalui UU No 17/2008   Semakin tingginya biaya logistik pelayaran di Indonesia
          yang kini dapat dilakukan oleh PBM, Perusahaan Pelayaran   memperbesar persentase biaya logistik terhadap PDB yang



          20  EDISI 129 TH. XLV, 2015
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25