Page 23 - MAJALAH 129

Secara umum dikenal tiga praktik penyelenggaraan pelabu­ lola pelabuhan dalam konteks persaingan usaha. Satu­satunya
han di dunia internasional. Pertama, operating port. Dimana kondisi saat ini adalah bahwa monopoli sektor publik dicirikan
semua fasilitas pelabuhan disiapkan dan dioperasikan oleh dengan sedikit atau tidak adanya persaingan dalam penyedia­
penyelenggara pelabuhan seperti yang terjadi di pelabuhan an layanan pelabuhan. Apabila terdapat peluang munculnya
di Singapura, Pelabuhan London di Inggris, Pelabuhan Cape persaingan, maka kompetisi tersebut ditengarai akan dike­
Town di Afrika Selatan, Pelabuhan Otago di New Zealand. Ke­ lola dengan cara yang buruk. Misalnya contoh kasus seperti
dua, tool port. Dimana fasilitas dasar seperti lapangan, derma­ yang dipublish oleh Nathan Associates (2001) pada akhir tahun
ga, kolam, dan berbagai utilitas disediakan oleh penyelenggara 1990­an, ketika konsesi terpisah untuk dua terminal peti ke­
pelabuhan, sementara pengoperasiannya dilakukan oleh pihak mas di Pelabuhan Jakarta (JITC dan Koja) dijual kepada peru­
lain. Hal ini sebagaimana dipraktekkan di Port Klang Malaysia, sahaan yang sama. Juga yang menarik perhatian luas publik
pelabuhan Yokohama di Jepang juga pelabuhan Hamburg di terkait reklamasi dan pembangunan pelabuhan Kalibaru (the
Jerman. Ketiga, lanlord port. Semua fasilitas pelabuhan disiap­ new Tanjung Priok), dimana Pelindo II ngotot melakukannya
kan, dibangun dan dioperasikan oleh terminal operator terse­ tanpa melibatkan Otoritas Pelabuhan. Pelindo II menunjuk
but, kecuali kolam pelabuhan. Ini seperti yang ada di pelabu­ langsung Mitsui & Co dari Jepang untuk mengoperasikan Ter­
han Felixstowe di inggris, pelabuhan Hingkong di China dan minal 1 Pelabuhan Kalibaru. Dengan kondisi seperti ini perlu
pelabuhan Kobe di Jepang. siasat dari Otoritas Pelabuhan yang sudah untuk berinteraksi
Sejak 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi melantik Rizal dengan Pelindo yang berwenang dan menguasai terminal be­
Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Seminggu setelah dilan­ serta peralatannya.
tik, Jokowi memberikan tugas khusus untuk merampungkan Seharusnya perlu ada kejelasan tupoksi dalam aturan main
persoalan waktu timbun peti kemas di pelabuhan atau dwell- bersama yang difasilitasi oleh level kekuasaan yang lebih tinggi.
ing time Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jokowi menarget­ Selanjutnya penataan sistem kerja antara regulator, fasilita­
kan dwelling time menjadi 4,7 hari pada Oktober 2015 ini dari tor dan operator. Regulator dan fasilitator bisa diamanatkan
level 5,5 hari—dwelling time Tanjung Priok masih yang tercepat untuk menjalankan fungsi penyelenggara pelabuhan dalam
diantara pelabuhan se Indonesia. Persoalan ini dianggap pri­ institusi Otorita Pelabuhan yang berisikan wakil Pemerintah
oritas karena akan berdampak pada kenaikan harga bahan Pusat, wakil Pemerintah Propinsi, wakil Peme rintah Kabupa­
kebutuhan pokok di masyarakat. Selain itu, buruknya waktu ten/ Kota, Stakeholders, para ahli di bidang yang berhubungan
tunggu diklaim menimbulkan kerugian dengan Pelabuhan, pakar kebijakan dan
sekitar­780­triliun­karena­inefisiensi­bi­ DI PELABUHAN TANJUNG pakar hukum. Otorita Pelabuhan dia­
aya logistik. PRIOK, ADA 18 INSTANSI wasi oleh Dewan Pelabuhan yang ang­
Di pelabuhan Tanjung Priok, ada 18 gotanya merupakan wakil­wakil yang
instansi dari 8 kementerian yang ter­ DARI 8 KEMENTERIAN juga dari Pemerintah. Dengan demikian
daftar memiliki otoritas. Tim investigasi YANG TERDAFTAR MEMILIKI keduanya bisa memastikan terlaksana­
Ombudsman pada Maret 2014 lalu mem­ nya aturan main skala nasional maupun
berikan rekomendasi terkait wewenang OTORITAS. internasional­yang­telah­diratifikasi­oleh­
yang dimiliki enam menteri terkait bong­ Kesyahbandaran sebagai kuasa dari Un­
kar muat di pelabuhan. Isinya berupa dang­Undang terutama yang berkait an
saran­saran agar proses bongkar muat dengan keselamatan dan keamanan
yang menghambat di pelabuhan bisa maritim. Operator menjalankan fungsi
terpecahkan. Keenam menteri tersebut pengusahaan terminal dan fasilitas jasa
adalah Menteri Koordinator Perekono­ pelabuhan lainnya yang dilaksanakan
mian, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelau­ oleh Operator Terminal dan Operator Jasa Fasilitas Pelabu­
tan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perda­ han lainnya yang sesuai dengan ijin usahanya. Operator Ter­
gangan. Tim ini menemukan lima praktek maladministrasi minal dan Operator Jasa Fasilitas Pelabuhan lainnya seperti
dalam proses masa tunggu dan bongkar muat (dwelling time) yang­disepakati­adalah­institusi­yang­berorientasi­pada­profit.­
di empat pelabuhan laut Indonesia. Kelima bentuk maladmi­ Tidak lupa adalah penempatan sumber daya manusia yang te­
nistrasi tersebut adalah: penundaan berlarut, penyimpangan pat pada setiap struktur dan posisi sesuai fungsi dan peran
prosedur, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang dan yang akan dijalankan dengan tetap mempertimbangkan pen­
pungutan tidak resmi oleh oknum. Rekomendasi tersebut juga guasaan iklim dan medan penyelenggaraan pelabuhan. Jika
menunjukkan bahwa betapa kompleksnya lapangan persoalan memungkinkan, Presiden mengeluarkan peraturan perun­
di sektor Pelabuhan. dang­undangan dan kebijakan yang menegaskan penunjuk­
kan wewenang terkait persoalan ini. Yang tidak kalah penting
DELEGASI KEWENANGAN DAN MEMENANGKAN penggalangan dukungan melalui dialog dan sosialisasi kepada
LEGITIMASI: SEBUAH KESIMPULAN segenap pengguna jasa pelabuhan agar mendapatkan legiti­
Indonesia sepertinya belum berpengalaman dalam menge­ masi yang cukup. ***

EDISI 129 TH. XLV, 2015 23