Page 27 - MAJALAH 129

tuan pasal 21 Permentan No.98 Tahun ada undang­undang untuk menindak rian ijin yang mudah kepada pengusaha
2013 misalnya, ijin untuk memperoleh tegas hal ini. Jadi upaya pe ngawasan dan kemudian pengusaha tidak mau menja­
Izin Usaha Perkebunan type B (IUP­B) penegakan hukum harus diterapkan,” ganya.
misalnya perusahaan perkebunan cu­ tandasnya. “Tentunya tidak hanya menyerahkan
kup mengajukan permohonan secara Untuk efek jera, bagi lahan konsesi kembali kepada pemerintah, tetapi pen­
tertulis dan bermeterai cukup kepada yang masuk wilayah sudah terbakar jagaan dan pengawasan internal seperti
gubernur atau bupati/walikota sesuai tersebut sebaiknya dikembalikan lagi polisi harus diperkuat kehutananan, pe­
kewenangan wilayah lokasi kebunnya, menjadi hutan dan dikelola oleh peme­ nyuluh kehutanan, dan anggarannya ha­
dilengkapi persyaratan yang ditetapkan. rintah untuk diurus menjadi hutan rus ditambah,” tegas Edhy.
“Ini yang harus disinergikan. “Sudah kembali. Dia juga menyesalkan pembe­ Seperti yang diberitakan sebelum­

EDISI 129 TH. XLV, 2015 27