Page 30 - MAJALAH 129
P. 30

anggaran



          SISTEM JAMINAN SOSIAL


          BERTRANSFORMASI,


          MASALAH PUN DITEMUI




          Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
          Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan Indonesia untuk
          membentuk badan penyelenggara jaminan sosial. Dengan
          begitu, ada pengalihan dari pengalihan PT. Askes (Persero)
          Menjadi  Badan Penyenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)
          Kesehatan dan PT. Jamsostek (Persero) Menjadi BPJS
          Ketenagakerjaan.


                 PJS Kesehatan menyelenggara­
                 kan program jaminan kesehat­
                 an dan BPJS Ketenagakerjaan
          Bmenyelenggarakan program
          jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
          tua, jaminan pensiun, dan jaminan ke­
          matian. Dengan terbentuknya kedua
          BPJS tersebut jangkauan kepesertaan
          program jaminan sosial akan diperluas
          secara bertahap. Transformasi tersebut
          diikuti adanya pengalihan peserta, pro­
          gram, aset dan liabilitas, pegawai, serta
          hak dan kewajiban.
            Namun, dalam implementasinya   Sukmalalana, Analis di Bagian Analisa
          proses pengalihan PT. Askes menjadi   Pemeriksaan BPK & Pengawasan DPD
          BPJS Kesehatan dan PT. Jamsostek men­  BPJS Ketenagakerjaan serta kegiatan
          jadi BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan   pengembangan dana Jaminan Hari Tua
          banyak masalah. Sebagian berpendapat   (JHT), dan biaya PT. Jamsostek pada BPJS
          mendukung jalannya BPJS sebagai jami­  Ketenagakerjaan tahun buku 2012 dan
          nan terhadap hak­hak pekerja dan ma­  2013.
          s yarakat miskin, namun terdapat juga   Hasil pemeriksaan atas pengalihan
          masyarakat yang tidak mendukung   tersebut, menunjukkan bahwa proses
          jalannya BPJS ini dikarenakan pemerin­  pengalihannya belum berjalan secara
          tah belum siap dalam pelaksanaan BPJS   memadai. BPK menemukan kelemahan
          baik dari segi finansial maupun infra­  Satuan Pengawas Internal (SPI) dan
          struktur.                        ketidakpatuhan terhadap ketentuan
            Dalam Semester I Tahun 2014, Badan   peraturan perundang­undangan.
          Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan   Temuan pertama, data master file
          pemeriksaan atas hasil inventarisasi aset   peserta penerima bantuan iuran BPJS
          dan liabilitas, pengelolaan data peserta   Kesehatan belum akurat. Hal ini me­
          dan biaya­biaya umum tahun buku 2013   ngakibatkan kelebihan pembayaran
          terkait pengalihan PT. Askes (Persero)   premi pemerintah pusat atau daerah
          menjadi BPJS Kesehatan, dan pemerik­  kepada BPJS Kesehatan, kelebihan pem­
          saan atas pengalihan aset PT. Jamsostek   bayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada
          (Persero) menjadi aset program dan aset   fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan



          30  EDISI 129 TH. XLV, 2015
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35