Page 35 - MAJALAH 129

Arsul menyebutkan bahwa pemba­ revisi tersebut. item­item yang harus dicabut,” tandas­
hasan revisi KUHP saat ini merupakan “Realistis saja, kalau revisi KUHP ti­ nya.
salah satu bagian dari Program Legislasi dak mungkin selesai untuk lima tahun Di tempat yang sama, mantan pena­
Nasional (Prolegnas) DPR Periode 2015­ ke depan. Apakah komisi III DPR men­ sihat KPK Abdullah Hehamahua mem­
2019. DPR akan melakukan sejumlah re­ dukung kodifikasi total (tertutup­red) benarkan hal tersebut. Dia meminta,
visi aturan­aturan hukum di Indonesia atau parsial (terbuka­red),” ungkapnya. pemerintah untuk menelaah kembali
secara bertahap sebagai upaya penataan Menurut dia, Komisi III DPR akan masuknya pasal pemberantasan ko­
sistem peradilan pidana secara terpadu. mempertanyakan dulu kepada peme­ rupsi dan tindak pidana pencucian uang
Selanjutnya, pada kesempatan ini, rintah­mengapa­berkeinginan­kodifikasi­ dalam revisi Undang­Undang KUHP.
ia pun berharap publik sebaiknya tidak total. Mengenai filosofi, dan latar be­ Selain itu, ia menilai menilai ke­
terlalu buru­buru menuding DPR yang lakang­dibalik­kebutuhan­kodifikasi­to­ beradaan delik korupsi dalam revisi
berniat melemahkan KPK. “Jangan su­ tal dalam UU KUHP juga menjadi bahan Kitab Undang­Undang Hukum Pidana
udzon dulu sama DPR, lho RUU KUHP pertanyaan. (KUHP) yang diusulkan oleh pemerin­
ini kan inisiatif pemerintah, jadi peme­ Sebaliknya, sambung Arsul, kalau tah kepada DPR membuat masyarakat
rintah yang membuat draftnya. Meski sepakat kodifikasi parsial, maka DPR trauma akan penegakan hukum di In­
begitu, DPR memang perlu juga disuud­ dan pemerintah dalam pembahasan donesia. Abdullah menilai hal tersebut
zoni,” katanya. nanti tinggal membongkar bab dan pasal mengingatkan masyarakat kembali ter­
Seharusnya, lanjut Arsul, kalaupun mana yang perlu dibahas atau tidak. hadap 13 judicial review yang diajukan
ada usulan merevisi KUHP, sama sekali Dia juga mengutarakan, dalam draft ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan
tidak mengurangi kewenangan KPK yang dikirimkan pemerintah kejahatan keberadaan Undang­Undang KPK.
yang telah terbukti mampu memberikan khusus seperti terorisme, pelanggaran “Saya catat 13 kali judicial review itu,
harapan­harapan rakyat republik ini ter­ HAM berat, narkotika, korupsi (Tipikor), cuma hanya ada 2 yang menyangkut
hadap penegakkan hukum bagi pelaku pencucian uang (TPPU), perdagangan kepentingan KPK, yaitu ketika Pak
korupsi. “Seharusnya kewena ngan KPK manusia­(traficking),­yang­semula­diatur­ Chandra dan Pak Bibit terkena kasus
tidak dikurangi, tidak dilemahkan, dan oleh UU tersendiri, akan dijadikan satu ‹Cicak vs Buaya›. Kedua, Pak Busyro
sebagainya,” kata Arsul. (kodifikasi­total)­dalam­UU­KUHP.­KUHP­ yang baru setahun sudah digantikan
Arsul mengatakan, pihaknya ber­ terdiri dari 768 pasal dalam dua buku. karena mengikuti periode jilid II. Pa­
pendapat masih ada upaya kongkrit Termasuk, lan­ dahal, seharus­
yang bisa dilakukan jika desakan pe­ jutnya, pasal peng­ “JANGAN SUUDZON DULU nya masa jabatan
ngurangan hak­hak KPK dilakukan oleh hin a a n kepad a SAMA DPR, LHO RUU pimpinan KPK 4
sebagian besar fraksi di DPR. Seperti Presiden pasal 134 tahun, tidak boleh
hak penyadapan yang selama ini ter­ sampai pasal 137 KUHP INI KAN INISIATIF mengikuti peri­
bukti membuat koruptor kalang kabut KUHP yang sudah PEMERINTAH, JADI ode kepemimpinan
membantah tuduhan pada persidangan. dibatalkan oleh sebelumnya,” ujar
“Meski demikian kita masih bisa men­ Mahkamah Konsti­ PEMERINTAH YANG Abdullah
jaga dengan meng­create sebuah per­ tusi (MK) menurut MEMBUAT DRAFTNYA,” Adapun 11 judi-
aturan di dalam ruu tersebut,” paparnya pemerintah ada cial review lainnya,
Arsul menyebutkan bahwa pemba­ norma yang berbe­ KATA ARSUL k at a A bdu l la h,
hasan revisi KUHP saat ini merupakan da. Tapi kata Arsul, merupakan upaya
salah satu bagian dari Program Legislasi kenapa Presiden yang harus melapor?. untuk melemahkan kewenangan KPK.
Nasional (Prolegnas) DPR Periode 2015­ “Jadi, saya sendiri mendukung kodi­ Menurut dia, wajar kalangan masyara­
2019. DPR akan melakukan sejumlah re­ fikasi­parsial,­fraksi­fraksi­sendiri­kini­ kat sipil seperti para pegiat antikorupsi
visi aturan­aturan hukum di Indonesia sedang menyusun DIM. Komisi III DPR menjadi trauma dan curiga terhadap ke­
secara bertahap sebagai upaya penataan pun akan mengundang masyarakat un­ beradaan revisi KUHP saat ini.
sistem peradilan pidana secara terpadu. tuk memberi masukan,” ujarnya. Ia menuturkan, pada saat draf revisi
Namun ia pesimis DPR dapat merevisi Yang jelas, kata Arsul, kalau fraksi­ Kitab Undang­Undang Hukum Acara
KUHP dalam jangka waktu lima tahun. fraksi­nanti­mendukung­kodifikasi­ter­ Pidana (KUHAP) diajukan, ada beberapa
Pasalnya, selain masih harus menunggu tutup maka tidak otomatis melemahkan pasal yang dinilai dapat menghambat
pembahasan dengan pemerintah, daftar KPK, kepolisian, kejaksaan, dan Mah­ kinerja KPK dalam melakukan pembe­
inventarisasi masalah (DIM) jumlahnya kamah Agung (MA). Khususnya dalam rantasan korupsi. Salah satu pasal itu
sangat banyak, sekitar 1.600 yang meru­ melakukan penyelidikan, penyidikan, mengatur KPK sebagai lembaga hukum
pakan inisiatif pemerintah. Terlebih, dan penuntutan, karena penguatannya di bawah kontrol pengadilan negeri dan
banyaknya masukan dan protes agar akan diatur dalam aturan peralihan. penuntutan KPK berada di bawah kon­
beberapa item tidak dimasukan dalam “Belum lagi ada masukan dan protes trol Kejaksaan Agung.

EDISI 129 TH. XLV, 2015 35