Page 34 - MAJALAH 129

legislasi

REVISI UU KUHP
Anggota Komisi III
DPR, Arsul Sani
SEBAIKNYA DILENGKAPI

PASAL PENGAMAN

Hari-hari ini publik disuguhi kontroversi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejumlah kalangan
menolak revisi terhadap dua kitab undang-undang (UU) ini, karena ditengarai materinya
tak sensitif terhadap agenda pemberantasan korupsi, bahkan melemahkan posisi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

UHP dan KUHAP adalah UU yang paling Kejaksaan Agung, Polri dan KPK.
tua usianya dibandingkan dengan UU yang “Seandainya terjadi kodifikasi total, kita akan
lain. Bahkan KUHP adalah warisan produk buat pasal­pasal pengaman agar lembaga­lembaga
Khukum Belanda. Sedang kan KUHAP, wa­ hukum tidak dilemahkan. Apakah itu di ketentutan
laupun produk asli Indonesia, namun juga telah penutup dan ketentuan peralihan,” kata dia.
berusia senja karena dibuat tahun 1981. Namun politisi dari Partai Persatuan Pem­
Dalam Forum Legislasi yang digelar di Gedung bangun an tersebut menilai hukum di Indonesia
DPR, Jakarta, Selasa (15/9), Anggota Komisi III DPR lebih baik menganut sistem kodifikasi terbuka
dari F­PPP, Arsul Sani menyarankan agar revisi dibandingkan­kodifikasi­tertutup.­Menurut­dia,­pe­
KUHP dilengkapi dengan pasal pengaman jika di­ misahan tindak pidana khusus dan tindak pidana
setujui oleh DPR. Hal tersebut merupakan cara un­ umum merupakan langkah yang sudah tepat.
tuk melindungi lembaga­lembaga penegak hukum “Kalau KUHP sering­sering diamandemen itu
dari upaya pelemahan kewenangan yang dimiliki nantinya, pembuat KUHP ini terkesan tidak mampu
oleh lembaga­lembaga penegak hukum, seperti berpikir jangka panjang jauh ke depan,” kata dia.

34 EDISI 129 TH. XLV, 2015