Page 29 - MAJALAH 129

Masalah pun muncul dari beberapa sek­ dokumen, yang mulai dengan sungguh­ DPR. “RUU tersebut merupa kan bentuk
tor. “Dengan kejadian ini pastinya sa­ sungguh baru dimulai Januari tahun prioritas Komisi IV DPR dalam mem­
ngat mengganggu dari berbagai aspek 2014. Untuk mengatasi polusi lintas ba­ perkuat pene gakkan hukum terkait ke­
kehidupan. Antara lain aspek ekonomi, tas tentu harus menjadi tanggung jawab bakaran hutan dan lahan yang melanda
sosial, kesehatan, bahkan sudah masuk bersama regional, Indonesia dan nega­ Indonesia saat ini,” terang Herman.
kepada aspek politik,” ujar Firman. ra­negara ASEAN lainnya menyadari “Ini harus menjadi pengertian bersa­
“Kabut asap yang disebabkan keba­
karan hutan ini sudah menimbulkan
kerugian besar baik dalam maupun luar
negeri. Bahkan menuai protes sejumlah
masyarakat di negara tetangga seperti
Malaysia dan Singapura,” terang Firman.
“Kita harus akui, negara tetangga
sudah mulai risau akibat imbas dari ke­
bakaran ini. Bahkan sudah mulai ada
gerakan civil society dari kedua negara
itu untuk memprovokasi masyarakat
domestik maupun internasional untuk
melayangkan gugatan serta protes keras
kepada PBB,” ujar Firman.
Pemerintah dan aparat penegak hu­
kum harus lebih serius mengatasi ben­
cana kebakaran ini dengan mempro­
ses para pembakar hutan dan lahan, baik
masyarakat maupun korporasi serta
para aktor di belakang layar yang selama
ini tidak dapat tersentuh hukum.
Sementara itu, seiring dengan sering­
nya kebakaran di Wilayah Sumatera dan bahwa pencegahan dan mitigasi perlu ma, hutan adalah sumber pembangunan,
Kalimantan,­Indonesia­telah­meratifikasi­ dilakukan bersama. penjaga ekosistem kita, hutan menjadi
perjanjian asap lintas batas. Kesepaka­ paru­paru dunia, hutan mencerminkan
tan itu mewajibkan Indonesia untuk RUU PENGENDALIAN KEBAKARAN kekayaan negara dan martabat bangsa,”
memperketat kebijakan atas kebakaran HUTAN DAN LAHAN jelas Herman.
hutan dan asap, secara aktif berparti­ Maraknya kebakaran hutan dan lahan Herman juga menyayangkan sikap
sipasi dalam pengambilan keputusan di tentu harus menjadi perhatian bersama pemerintah yang menurunkan ang­
wilayah atas isu ini dan mendedikasikan bangsa ini, hal ini tentu harus menjadi garan Kementerian LHK menjadi Rp 6,3
lebih banyak sumberdaya untuk menga­ perhatian serius pemerintah untuk triliun. Hal tersebut menimbulkan kesan
tasi masalah, baik secara domestik mau­ melakukan pengendalian dan kondisi pemerintah tidak konsisten dalam pe­
pun regional. hutan dan lahan di Indonesia. Selama ini nanganan kebakaran hutan di Indonesia.
Indonesia menandatangani kese­ penegakan hukum terhadap pembakar “Komitmen kami itu besar sebenar­
pakatan ASEAN mengenai Polusi Asap maupun pemilik perusahaan yang mem­ nya, tetapi kenapa di pembuat dan
Lintas Batas 12 tahun lalu dan terus bakar hutan atau lahan masih sangat pelaksana kebijakan tidak mencer­
mendapat tekanan untuk meratifikasi kurang, hal ini terlihat dari kebakaran minkan keseriusan untuk menjaga aset
hutan dan lahan yang seakan bangsa,” sesal Herman.
terjadi setiap tahunnya na­ Herman berharap semua pihak mam­
mun tanpa ada penindakan pu duduk bersama dan bekerjasama
hukum yang jelas. dalam menyelesaikan permasalahan
Wakil Ketua Komisi IV kebakaran hutan dan lahan yang terus
DPR RI Herman Khaeron terjadi setiap tahunnya. Indonesia yang
mengatakan, Komisi IV akan memiliki hutan dan lahan yang sangat
memperjuangkan kembali luas harus dijaga dan dirawat, hal ini
RUU Pengendalian Kebakaran untuk kelangsungan generasi penerus
Hutan dan Lahan yang sempat bangsa. (SKR) FOTO: RIZKA, ANDI, IST/PARLE/IW
terhambat di Badan Legislasi

EDISI 129 TH. XLV, 2015 29