Page 36 - MAJALAH 129

legislasi

munduran dalam penegakan hukum.
“Kita sudah sejak tahun 1955 sudah
keluar­dari­kodifikasi­total­(pembuku­
an jenis­jenis hukum dalam satu kitab
undang­undang secara sistematis dan
lengkap). Menurut saya ini justru kita
menarik mundur sejarah, Padahal yang
kita tarik ini aturan loh, yang sudah
mengikat publik,” ujar Romli.
Menurut Romli, tindak pidana khu­
sus, seperti kejahatan HAM, korupsi,
perdagangan manusia, terorisme, pen­
cucian uang, dan kejahatan narkotika
tidak bisa disamakan dan disatukan
dengan tindak pidana umum yang su­
Diskusi Forum Legislasi mengenai RUU KUHAP, dari kiri ke kanan, anggota Komisi III Arsul Sani, mantan dah diatur dalam KUHP. Adapun tindak
penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Romli Atmasasmita pidana umum itu seperti pembunuhan,
Abdullah mengatakan, jika revisi khusus seperti korupsi harus dijelaskan pemerkosaan, pencurian, dan peram­
tersebut disetujui oleh DPR, maka akan secara rinci dalam pasal­pasal KUHP pokan. Romli menilai langkah tersebut
menimbulkan masalah baru. Terkait pe­ dan tetap ditangani oleh lembaga pe­ akan memperparah ketidakadilan hu­
nyadapan, misalnya, KPK harus meminta negak hukum khusus seperti KPK. kum di Indonesia.
izin dulu dari pengadilan negeri atau ke­ “Jadi menurut saya amandemen un­ “Artinya kalau kita ingin membawa ke
jaksaan agung. dang­undang apa saja harus difokus­ kodifikasi­total­itu­akan­lebih­tidak­adil­
Selain itu masalah lain adalah soal kan dalam konteks penguatan. Dalam dan tidak pasti lagi. Kalau kita masih
penyitaan yang dilakukan oleh KPK konteks tersebut, maka payung KUHP menganggap narkoba, korupsi, human
terhadap suatu perkara kasus korupsi. ini kita kuatkan. Ketika dilakukan revisi trafficking, kejahatan HAM, sebagai ke­
Abdullah menilai Pasal 3 ayat 2 dalam KUHP, maka cukup disampaikan dalam jahatan­yang­khas,­ya­jangan­ke­kodifi­
RUU KUHAP memberi kesan tidak ada satu pasal saja, tetapi disebutkan rinci,” kasi total,” kata dia.
hukum acara khusus yang bisa dilaku­ ujar Abdullah. Romli meminta pemerintah dan DPR
kan oleh KPK. untuk mengembalikan tindak kejahatan
“Misal untuk melakukan penyitaan PROF ROMLI ATMASASMITA tersebut ke dalam aturan tindak pidana
itu harus izin ke hakim komisaris, ini khusus yang telah tersusun saat ini,
berarti ada persoalan. Koruptor itu kan MENILAI, KEBERADAAN REVISI dan tidak disatukan dalam revisi KUHP.
punya kelompok, mereka punya akal. KITAB UNDANG-UNDANG Menurut Romli, pembagian tindak
Punya bawahan dalam beberapa waktu pidana umum dan tindak pidana khu­
saja mereka bisa hilangkan alat bukti, HUKUM PIDANA YANG sus­secara­terpisah­(kodifikasi­parsial)­
sehingga itu menyulitkan kalau penyi­ DIUSULKAN PEMERINTAH merupakan langkah yang sudah tepat.
taan itu harus izin ke hakim komisariat Lebih lanjut, penyatuan tindak pidana
atau pengadilan,” kata Abdullah. KE DEWAN PERWAKILAN umum dan khusus ke dalam revisi KUHP
Mengenai penggeledahan, Abdullah RAKYAT (DPR) JUSTRU AKAN membuat hukum di Indonesia tidak bisa
sepakat bila kewenangan tersebut ha­ beradaptasi dengan potensi kejahatan­
rus mendapatkan izin dari pengadilan MERUSAK KEPASTIAN HUKUM kejahatan baru yang akan muncul di
sebagai upaya menghormati privasi se­ DI INDONESIA. masa depan. Salah satu kejahatan itu
seorang. adalah kejahatan dunia maya atau cy-
Abdullah menyarankan agar hukum bercrime yang semakin berkembang
di Indonesia tetap menganut kodifi­ Sementara itu, Guru Besar Hukum saat ini.
kasi terbuka (pemisahan tindak pidana Pidana Universitas Padjajaran (Unpad), “Belum lagi nanti potensi­potensi
umum dan khusus). Menurut dia, sistem Prof Romli Atmasasmita menilai, ke­ kejahatan cyber, kan susah kalo misal­
hukum­kodifikasi­terbuka­jauh­lebih­baik­ beradaan revisi Kitab Undang­Undang kan diubah­ubah lagi. Jadi kita sudah
dan bisa beradaptasi dalam menjawab Hukum Pidana yang diusulkan pemerin­ benar, Hal­hal seperti terorisme, ko­
potensi­potensi kejahatan baru seiring tah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupsi, pencucian uang, human traffick-
perkembangan zaman. justru akan merusak kepastian hukum ing keluarkan saja sudah (dari revisi
Jika revisi KUHP disetujui oleh DPR, di Indonesia. Ia menilai jika revisi KUHP KUHP), nanti persoalan politisnya
Abdullah meminta agar tindak pidana disetujui, Indonesia akan mengalami ke­ Komisi III DPR bisa menanggung malu

36 EDISI 129 TH. XLV, 2015