Page 19 - MAJALAH 129

dan kemudahan dalam mendapatkan
kontrak perpanjangan,” heran Willgo.
Data menyebutkan, jika Pelabuhan
Tanjung Priok dikelola 100 persen na­
sional, potensi pengelolaan pendapatan
mencapai USD 160 juta per tahunnya.
Namun dengan adanya campur tangan
asing, menyebabkan potensi itu tidak
tergarap maksimal, hak Pemerintah pun
berkurang.
“Soal potensi penerimaan negara jika
JICT dikelola sendiri yang bisa mencapai
USD 160 juta, ini sangat luar biasa sekali.
Itu bisa membuat sarana di pelabuhan
daerah lain, investasi dari hasil pendapa­
tan itu,” yakin Willgo.
Politikus asal daerah pemilihan Nusa
Tenggara Barat ini, mewakili Komisi
XI DPR, mendorong Panja Pelindo II di
Komisi VI DPR, sekaligus Pansus Pelindo
II yang belum lama ini disahkan, men­
dorong agar benang kusut di PT. Pelindo
II dapat segera terurai. Khususnya, sorot
Willgo, terkait dengan potensi peneri­
maan negara. Anggota Komisi XI DPR Mohammad Hatta
“Saya berharap, dengan adanya Panja
dan Pansus Pelindo II ini, khususnya nesia mengelola JICT. Kita harus meng­ masalahan dweeling time, penyelundup­
kinerja keuangan yang memberikan gali sumber daya yang ada di bangsa an, hingga potensi penerimaan negara
kontribusi kepada pendapatan negara, ini,” tutup Willgo sambil berpesan untuk dari bea masuk. Diharapkan, bea masuk
ke depannya bisa dioptimalkan kembali. mengurangi ketergantungan kepada akan lebih tertib.
Kita mendukung seluruh BUMN menjadi sumber daya asing. “Importir sekarang, dalam tanda
cash flow untuk penerimaan negara se­ kutip mulai bersih. Selama ini mereka
bagai backbone bangsa ini,” harap Willgo. CERITA LAMA kongkalikong terkait perkontaineran,
Politikus yang juga Anggota Badan Sementara itu, dalam kesempatan dan lain sebagainya. Sekarang mereka
Anggaran DPR ini juga berharap, ke de­ yang berbeda, Anggota Komisi XI DPR harus membayar sesuai dengan harmo-
pannya tidak perlu ada kekhawatiran Mohammad Hatta menilai, permasala­ ny code system. Barang impor apapun,
potensi kerugian negara atau mengu­ han di PT. Pelindo II sebenarnya cerita harus membayar bea masuk. Ini yang
rangi potensi penerimaan negara oleh lama, termasuk potensi lost income dari kita harapkan,” harap Hatta.
perusahaan plat merah. permasalahan dwelling time. Akibat la­ Hatta mengakui, permasalahan
Menutup wawancara, Willgo mene­ manya waktu bongkar muat peti kemas dwel ling time menyebabkan permasala­
gaskan, sebenarnya JICT tidak perlu di pelabuhan Tanjung Priok itu dikabar­ han turunan, yang berimbas pada pe­
menjalin kontrak dengan HPH, karena kan mencapai Rp 780 triliun. ngurangan potensi pendapatan negara.
Indonesia sebenarnya sanggup untuk “Ketika Presiden Joko Widodo mem­ Ia mengusulkan, bukan hanya dwelling
mengelola sendiri. Apalagi, untuk me­ bicarakan masalah dwelling time ini, time saja yang diperbarui, tapi soal bea
ngelola pelabuhan di utara Jakarta itu Komisi XI DPR sudah lama memba­ masuk juga diperketat.
tidak membutuhkan teknologi tinggi hasnya, karena ini terkait bea masuk. “Sehingga, ini bukan hanya masalah
maupun skill yang sangat khusus. De­ Se perti tidak ada keseriusan dalam waktu tunggu bongkar muat saja, tapi
ngan begitu, penerimaan negara juga menangani ini. Penyelundupan terjadi juga bea masuk lebih tertib,” imbuh
akan semakin optimal. terus menerus,” tegas Hatta, ketika dite­ politikus asal daerah pemilihan Jawa
“Saya kira, putera­puteri Indonesia mui Parlementaria di DI Yogyakarta, be­ Tengah itu, sembari mengatakan bahwa
sanggup mengelolanya. Namun dengan berapa waktu lalu. Komisi XI DPR pernah membentuk Panja
catatan, ada political will dari Peme­ Politikus F­PAN ini menegaskan, de­ Penerimaan Negara, yang salah satunya
rintah, kepada BUMN, untuk memberi ngan semakin terurainya benang kusut untuk menyelidiki bea masuk. (SF) FOTO:
kepercayaan kepada putera­puteri Indo­ di PT. Pelindo II, akan menuntaskan per­ NAEFUROJI, JAKA/PARLE/IW

EDISI 129 TH. XLV, 2015 19