Page 4 - MAJALAH 129
P. 4

asPirasi




          MENOLAK RENCANA PENGAJUAN                                             di Desa Makmur Mulia dan 2 wilayah
          PEMBAHARUAN AMDAL                                                     RT di Desa Sungai Danau serta meng­
                                                                                hilangkan fasilitas jalan desa, sehing­
            Kami LSM Peduli Tanah Air (PETA) Ka­  ­   Hutang Penerimaan Negara Bukan Pa­  ga PT. Arutmin terindikasi melakukan
          limantan Selatan, menyampaikan per­  jak untuk Penggunaan Kawasan Hu­  kejahatan lingkungan.
          nyataan sikap LSM PETA menolak ren­  tan (PNBP­PKH) sebagaimana SK Men­  ­    Tidak transparan dalam melaksanakan
          cana pengajuan pembaharuan AMDAL    hut No:SK.469/Menhut­II/2008yang   kewajiban CSR, bahkan ada program
          untuk peningkatan produksi batubara   jatuh tempo 23 Desember 2013    CSR yang terindikasi fiktif sehingga
          PT. Arutmin Indonesia di Kabupaten Ta­  yang belum diselesaikan sebesar   terjadi tindakan pembodohan terha­
          nah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu,”   Rp.1.187.557.204,­ yang merugikan   dap publik.
          dengan alasan sebagai berikut:      pemasukan negara.                  Bahwa pernyataan sikap tersebut se­
            PT. Arutmin dinilai tidak mampu me­  ­    Lubang eks tambang batubara yang   bagai bahan pertimbangan bagi institusi
          ngamankan wilayah konsesi Perjanjian   belum direklamasi di wilayah konsesi   terkait agar menolak rencana pengajuan
          Kontrak Penambangan Batubara (PKP2B),   PT. Arutmin, yakni PIT. (Pelaksana In­  pembaharuan AMDAL untuk peningkat­
          yaitu dengan  maraknya penambangan   speksi Tambang) Perintis (Desa Mak­  an produksi batubara PT. Arutmin Indo­
          tanpa izin di wilayah konsesi PT. Arut­  mur Mulia & Desa Sungai Danau), PIT.   nesia di Kabupaten Tanah Bumbu dan
          min. Hal itu mengindikasikan terjadinya   Mulia (Desa Sungai Cuka) yang meru­  Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan
          pembiaran dan ketidakmampuan dalam   gikan masyarakat lingkar tambang.   Selatan.
          mengamankan wilayah konsesinya.     Selain itu aktivitas tambang batubara
            Belum jelasnya tanggung jawab PT.   tersebut juga berdampak pada hilang­         Agus Rismalian Nor
          Arutmin Indonesia terhadap:         nya satu wilayah Rukun Tetangga (RT)   Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

          SURAT TERBUKA TENTANG                                2)  Menolak segala bentuk provokasi dan intimidasi yang di­
          PERMASALAHAN PAJAK AKIK                                lakukan oleh pihak­pihak tertentu untuk mendiskriditkan
                                                                 pedagang Pajak Akik.
                                                               3) Meminta kepada penyelenggara negara terkait untuk
            Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat aspirasi   melihat permasalahan Pajak Akik secara komprehensif.
          dari Sdr. Abdurrahman Sihombing, Ketua Front Persatuan   4)   Menuntut kepada pihak terkait untuk segera melegalkan
          Peda gang Pajak Akik, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, se­  Pajak Akik karena para pedagang siap bekerjasama dan
          bagai berikut :                                        memberikan kontribusi penuh pada pendapatan daerah
            Disampaikan Pernyataan Sikap dari Pedagang Pajak Akik   dan negara dalam hal ini untuk PAD kota Medan.
          (Pasar Tradisional Akik), Sukaramai, Medan Area, Medan ter­
          kait rencana penutupan pasar tersebut oleh Pemkot Medan,   Bahwa kekisruhan yang terjadi di Pajak Akik disinyalir akibat
          sebagai berikut:                                  kegagalan pihak Pemkot Medan dalam hal ini PD Pasar Sukara­
            1)  Menolak apapun yang berkaitan dengan upaya menu­  mai yang tidak mampu mengakomodir kepentingan para pe­
              tup, merelokasi, menggusur pedagang Pajak Akik, kare­  dagang Sukaramai dan sekitarnya dalam menata Pasar Modern
              na merupakan tindakan penindasan yang melanggar   Sukaramai.
              hak rakyat untuk mencari nafkah dalam mendapatkan
              kehidupan yang layak.                                                        Abdurrahman Sihombing
                                                                                                        Medan
         PENOLAKAN                             kajian teknis lainnya mengenai ren­  masyarakat sebagai lahan perkebun­
         PEMBANGUNAN                           cana pembangunan bandara terse­   an, peternakan, dan hasilnya digu­

                                               but.
         BANDARA ADONARA                     •  GMPSLB akan tetap mempertahan­   nakan untuk menafkahi hidup dan
                                                                                 biaya pendidikan.
            Kami anggota Generasi Muda Penerus   kan tanah leluhur dengan taruhan   •  Bahwa pemberitahuan yang disam­
          Suku Lamablawa (GMPSLB) menyampai­   nyawa.                            paikan pengadu terkait kepemilikan
          kan pernyataan sikap kepada Pemerintah   •  GMPSLB menolak dengan tegas   atas tanah, maka surat tersebut di­
          Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai   pembangunan Bandara Adonara di   sampaikan juga kepada Komisi II un­
          berikut:                             atas tanah leluhur Suku Lamablawa.  tuk diketahui.
           •  Hentikan wacana pembangunan    •  Bahwa kami mendukung pemba­
             Bandara Adonara yang rencananya   ngunan di segala aspek, namun me­       Anton Susang Lamablawa, dkk
             dibangun di atas tanah leluhur Suku   nolak pembangunan bandara di atas   Suku Lamablawa Wil.Adonara Timur
             Lamablawa.                        lahan peninggalan leluhur karena     Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
           •  Hentikan studi kelayakan beserta   tanah tersebut dipergunakan oleh

          4   EDISI 129 TH. XLV, 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9