Page 7 - MAJALAH 129

abaikan otoritas pemerintah di pelabuhan sebagai regulator bahwa Pelindo tidak boleh memberi konsesi pada pihak ketiga
sebelum memberi konsesi.” dalam pengelolaan pelabuhan. Sementara itu pandangan Jam­
Lino melenggang sendiri tanpa mengindahkan amanat UU datun juga tidak mengikat seperti UU.
itu. Pasal 82 ayat (4) memerintahkan bahwa konsesi pengusa­ Jadi, kontrak konsesi itu masih bisa ditarik karena batal
haan di pelabuhan hanya diberikan oleh otoritas pelabuhan demi hukum. Apalagi harga jualnya ternyata dibuat lebih mu­
dan unit penyelenggara pelabuhan dalam hal ini Kementerian rah daripada kontrak pertama. Tahun 1999, HPH membayar
Perhubungan sebagai wakil pemerintah. Pasal 344 ayat (2) USD 243 juta. Sekarang setelah kontraknya diperpanjang, HPH
mempertegas bahwa tiga tahun sejak UU Pelayaran diundang­ hanya membayar USD 215 juta untuk masa kontrak 20 tahu
kan, maka semua kegiatan usaha pelabuhan wajib menyesuai­ berikutnya. Panja Komisi VI tak habis pikir bagaimana har­
kan dengan UU Pelayaran. ganya bisa merosot. Ada benang kusut yang coba ingin diurai
Seperti diketahui UU ini sudah disahkan sejak tahun 2008. Komisi VI yang membelit Pelindo II.
Berarti tiga tahun setelahnya, yaitu tahun 2011 semua konsesi Kepada pers usai mengikuti rapat Panja, Lino berkata sing­
harus mengikuti aturan UU ini. Nah, pada 2014, Dirut Pelindo kat, “Saya tidak merasa tertekan. Kita sangat fair. Diskusinya
II memperpanjang konsesi JICT di Pelabuhan Tanjung Priok sangat terbuka,” katanya, seraya menambahkan, “Soal kon­
hingga 2038. Konsesi pertama berakhir tahun 2019. Lima ta­ trak, saya merasa sudah sesuai UU. Bahwa ada yang berbeda
hun sebelum berakhir, Lino sudah buru­buru memperpanjang pendapat, boleh saja.”
tanpa melibatkan Kemenhub.
Pada rapat Panja Pelindo II terungkap, ternyata sudah ada LOST INCOME DAN PHK
surat dari tiga Menteri Perhubungan yang mengingatkan Dirut Potensi kehilangan penerimaan negara dari pengelolaan
Pelindo II untuk menggunakan rujukan UU No.17/2008 ten­ pelabuhan sangat besar terjadi. Adalah Willgo Zainar Ang­
tang Pelayaran dalam membuat perjanjian kontrak konsesi. gota Komisi XI DPR yang menilai ada potensi lost income dari
Surat pertama sudah dilayangkan saat Freddy Numberi men­ penge lolaan pelabuhan oleh PT. Pelindo II. Anggota F­Gerin­
jabat Menhub. Surat Kedua dikirim EE Mangindaan. Dan tera­ dra ini mengatakan, dari sisi logika seharusnya investasi yang
khir, Ignasius Jonan juga telah berkirim surat kepada RJ. Lino. diperpanjang sudah mendapatkan return of investment dari
Isi suratnya menyerukan kepada seluruh Dirut Pelindo I, investor. Untuk itu, nilai kontrak berikutnya harus jauh lebih
II, III, dan IV agar menyertakan penyelenggara pelabuhan se­ besar.
tiap kali membuat perjanjian konsesi. Seluruh Dirut Pelindo Hal senada disampaikan Anggota Komisi XI lainnya, Mo­
juga diimbau menyesuaikan semua kerja sama yang telah di­ hammad Hatta (F­PAN). Dia menilai, permasalahan di PT. Pe­
lakukan dengan pihak ketiga sesuai UU Pelayaran. Dan surat lindo II sebenarnya cerita lama, termasuk potensi lost income
Menhub pun meminta laporan setiap ada rencana kerja sama dari permasalahan dwelling time. Akibat lamanya waktu bong­
yang dibuat pihak ketiga ke penyelenggara pelabuhan sebagai kar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok itu, dikabar­
regulator. kan kerugian negara bisa mencapai Rp780 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan melihat, proses le­ “Ketika Presiden Joko Widodo membicarakan masalah
lang kontrak konsesi dilakukan tidak transparan, yaitu me­ dwelling time ini, Komisi XI DPR sudah lama membahasnya,
lalui penunjukan langsung. Bahkan, perpanjangan kontrak ini karena ini terkait bea masuk. Seperti tidak ada keseriusan
memberi kesan, dilakukan terburu­buru, lima tahun sebelum dalam menangani ini. Penyelundupan terjadi terus menerus,”
kontrak pertama berakhir. Suara kritis juga disampaikan Ang­ ungkap Hatta, ketika ditemui Parlementaria di Yogyakarta,
gota Panja Bambang Haryo Soekartono. Politisi Partai Gerin­ beberapa waktu lalu.
dra ini mempertanyakan ketergantungan Pelindo II pada a sing. Sementara itu, Komisi IX DPR juga sudah mewacanakan
Pengelolaan pelabuhan sudah bisa dilakukan oleh putra membantuk Panja Pelindo II khusus mengangkat soal PHK
putri bangsa sendiri. Dengan begitu keuntungannya pun bisa para pekerjanya. Bahkan, Komisi ini juga sudah mengunjungi
masuk ke kantong negara sendiri. Bangsa Indonesia tak perlu Pelindo II untuk mendapatkan informasi dan data pekerja yang
takut mengelola pelabuhan tanpa campur tangan asing. Apala­ di­PHK dan dimutasi oleh direksinya. Irma Suryani (F­Nadem)
gi, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan besar tan­ mengungkapkan, ketika Serikat Pekerja JICT mengadu ke
pa pesaing. “Pelabuhan ini bukan pelabuhan transit se perti di Komisi IX, Direksi PT. Pelindo II malah mem­PHK sejumlah pe­
Singapura. Jakarta tidak punya pesaing dengan negara mana­ kerjanya. Bahkan, ada sebagian yang dimutasi tanpa mengin­
pun. Beda dengan Singapura yang bersaing dengan Malaysia dah prosedur yang ada.
dan Thailand,” ungkap Bambang. “Mereka tidak menghormati apa yang sedang kita laku­
RJ Lino berusaha tenang menjawab serbuan pertanyaan kan. Seharusnya dalam situasi yang seperti itu, mereka tidak
Panja. Dia beralasan sudah meminta pendapat hukum kepada melakukan PHK atau mutasi dahulu. Kemudian, Komisi IX
Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk mendapat informasi lanjutan dari SP­JICT, telah terjadi mutasi
memperpanjang konsesi JICT kepada HPH. Bahkan, katanya, dan tidak melalui prosedur yang jelas,” katanya saat dihubungi
ia sudah minta izin pula kepada Menteri BUMN. Faktanya, lewat sambungan telepon beberapa waktu lalu. (TIM) FOTO: DE-
Menteri BUMN juga pernah berkirim surat kepada Mensesneg NUS/PARLE/IW

EDISI 129 TH. XLV, 2015 7